Oknum Diskominfo Lampung Diduga Sunat Dana Publikasi

Rudy Iwan taruna (Kasi Dinas Kominfo Provinsi Lampung)

BANDAR LAMPUNG (dinamik.id)–Komitmen anti korupsi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tak mampu diterjemahkan jajarannya di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung.

Pasalnya, oknum dinas yang bertugas mengawal publikasi agenda Pemerintah Provinsi Lampung itu diduga memotong pembayaran yang seharusnya menjadi hak media.

Menurut pengakuan sejumlah pemilik media yang mengawal publikasi dan pemberitaan Pemerintah Provinsi Lampung, setiap kali pembayaran, oknum Dinas Kominfo Lampung selalu melakukan pemotongan di luar pajak yang disetor ke negara.

Jika tidak bersedia, lanjutnya, sejumlah oknum tidak bersedia melakukan kerjasama dengan media. “Jadi harus ada komitmen, misalnya kalau pencairan Rp10 juta, pihak media hanya menerima Rp6 juta. Itupun harus berbagi dengan oknum staf. Kalau gak mau begitu, kami tidak ada slot,” tegasnya seraya meminta namanya tak disebutkan karena takut kerjasama diputus.

“Jangan ditulis nama gua ya bang, tapi gua siap jadi saksi kalau mereka mau nuntut,” tambahnya.

Ia berharap potongan tidak terlalu besar. Sebab jika dipatok, media di Lampung sulit untuk maju dan perkembang di tengah hantaman pandemi saat ini. “Ya kalau dipatok segitu sesungguhnya kami keberatan, tapi mau gimana lagi bang, emang gitu aturan mainnya,” ujar pria rambut gondrong itu.

Ia menegaskan jangan berhitung satu media, melainkan total keseluruhan anggaran publikasi di APBD tahun 2021. “Kalau potongan 40% dihitung aja totalnya,” jelasnya.

Sementara saat dikonfirmasi, Kasi di Diskominfo Lampung Rudi tidak membenarkan soal potongan anggaran publikasi media cetak. “Gak ada mas,” singkatnya.

Kendati ia tak mengakui, Rudi pun meminta wartawan dinamik.id untuk tidak memberitakan hal itu. “Gak usah diberitain lah itu, berita yang baik-baik aja lah, gak ada itu,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.