Sebut PT BLPP Kusut, Budiman Akan Tutup Stockpile Batubara Kangkangi Aturan

Senin, 13 Februari 2023 - 11:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar lampung (dinamik.id) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Budiman P Mega menyebut stockpile batubara milik PT Bumi Lampung Putra Perkasa (BLPP) yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Way Laga kusut.

“Setahu saya PT itu kusut, mau diblacklist maka mengajukan lagi. Mengajukan itu saya minta untuk dilengkapin, baik dari warga maupun yang lainnya,” ungkap Budiman kepada wartawan dinamik.id, Senin, 13 Februari 2023.

Budiman menjelaskan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat teguran kepada pihak perusahaan untuk segera melengkapi perizinan stokpile PT Bumi Lampung Putra Perkasa.

“Kita berikan surat teguran sudah, surat teguran sudah saya kasih, saya minta semua harus dilengkapi,” ucapnya.

Dalam surat itu, BPLH menekankan agar usaha stockpile batubara wajib lengkap sesuai perundang-undangan.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan jika tidak ada tanggapan, maka pihaknya tidak segan akan melakukan tahapan selanjutnya sesuai prosedur. Bahkan dapat menutup perusahaan agar tidak beroperasi hingga semua syarat terpenuhi.

Baca Juga :  PWI Lampung-IIB Darmajaya MoU Kolaborasi Digital

“Kalau masih mengabaikan maka akan kita lanjutkan ketahapan selanjutnya dan kemungkinan ditutup,” tegasnya.

Ketua DPD KNPI Lampung Iqbal Ardiansyah akhirnya angkat bicara terkait keberadaan stockpile batubara yang meresahkan masyarakat. Tokoh pemuda itu ingatkan perusahaan agar mengutamakan kesehatan masyarakat.

“Kita lebih menekankan kepada perusahaan mencari solusi tentang polusi bukan kompensasi. Gak ada guna kompensasi kalau kesehatan masyarakat terkena dampak tidak dipikirkan matang-matang,” ujar Bung Iqbal, sapaan akrab tokoh pemuda Lampung itu.

Bung Iqbal meminta semua perusahaan stockpile batubara segera menciptakan teknologi pengelola limbah.

Baca Juga :  Maraknya Stockpile Batubara Diduga Ilegal Akibat Lemahnya Pengawasan

“Harusnya perusahaan membuat sebuah teknologi untuk pengolahan limbah, baik limbah cair, padat dan udara,” ujarnya.

Jika belum lengkap, menurutnya, Pemkot harus bertindak tegas dengan melarang beroperasi agar masyarakat sekitar tak terdampak bahaya polusi batubara. “Kesehatan masyarakat tentu jauh lebih penting dari aspek ekonomis. Ekonomi maju masyarakat terdampak penyakit pernafasan akut percuma juga. Kesehatan dulu yang diutamakan, itu pesan Presiden yang harus diikuti semua pihak,” tegasnya.

Berita Terkait

Kapolsek Muara Sungkai Disanksi Disiplin, Terkait Penolakan Laporan KDRT
Lampung Kompak Jelang Munas HIPMI, Mandat Dukungan Diserahkan ke Ketum
Ini Kata Sekkab, Sikapi Persoalan Di RSUD HM Ryacudu Lampura
Sekdakab Lampura Geram Mengetahui TOS Kumuh Bak Hutan Kota
Mahasiswa PMII Bandar Lampung Gelar Aksi, Tuntut Evaluasi Keamanan Tempat Wisata
Angka Perceraian Di Lampura Terus Meroket, Abung Selatan Tertinggi
KONI Lampura Gelar Rapat Kerja Kesiapan Hadapi POPROV 2026
PMII Bandar Lampung Gelar Aksi 1.000 Lilin untuk Dua Kader Kopri

Berita Terkait

Sabtu, 18 April 2026 - 19:17 WIB

Kapolsek Muara Sungkai Disanksi Disiplin, Terkait Penolakan Laporan KDRT

Jumat, 17 April 2026 - 12:11 WIB

Lampung Kompak Jelang Munas HIPMI, Mandat Dukungan Diserahkan ke Ketum

Kamis, 16 April 2026 - 18:13 WIB

Ini Kata Sekkab, Sikapi Persoalan Di RSUD HM Ryacudu Lampura

Senin, 13 April 2026 - 18:46 WIB

Sekdakab Lampura Geram Mengetahui TOS Kumuh Bak Hutan Kota

Senin, 13 April 2026 - 15:30 WIB

Mahasiswa PMII Bandar Lampung Gelar Aksi, Tuntut Evaluasi Keamanan Tempat Wisata

Berita Terbaru

DPRD Provinsi

Ketua Komisi II DPRD Lampung Tegaskan MBG Harus Berdampak pada Petani

Selasa, 21 Apr 2026 - 01:05 WIB