Fantastis, Pemprov Lampung Telah Salurkan Rp1,2 Triliun DBH Kabupaten/Kota

Rabu, 3 Januari 2024 - 18:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung (dinamik.id)–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah menyalurkan dana bagi hasil (DBH) kabupaten/kota untuk empat triwulan pada tahun 2023.

Bahkan, total anggaran yang disalurkan untuk DBH kabupaten/kota tahun 2023 mencapai Rp1,2 triliun.

Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Fahrizal Darminto saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu, 3 Januari 2024.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tahun 2023, kita sudah menyalurkan empat triwulan DBH. Termasuk DBH rokok untuk tiga triwulan,” kata Fahrizal.

Dia menjelaskan, total anggaran yang disalurkan untuk pembayaran DBH mencapai Rp1,2 triliun. “Realisasi anggaran kita kan Rp6,4 triliun dan Rp1,2 triliun sudah kita transfer kebupaten/kota,” ujarnya.

Baca Juga :  Dana Operasional dan Transport KPPS Tubaba Dipertanyakan

Menurut dia, setiap tahunnya, pemprov selalu membayarkan DBH ke kabupaten/kota untuk empat triwulan.

Dia menjelaskan, tahun lalu, pemprov membayarkan DBH untuk triwulan II, III dan IV tahun 2022 serta triwulan I tahun 2023.

“Jangan melihat triwulannya. Yang jelas tahun 2023, kita sudah transfer empat triwulan,” jelasnya.

Fahrizal menjelaskan, hal itu dikarenakan pada tahun 2019, Pemprov Lampung memiliki beban anggaran Rp1,7 triliun.

Baca Juga :  Pemkot Bandar Lampung Operasi Pasar Pastikan Ketersedian Stok Pangan

Jumlah itu terdiri dari utang DBH ke kabupaten/kota, pinjaman PT SMI dan pelepasan aset Waydadi yang belum terealisasi.

“Ini kan dampak masa lalu. Jadi pada 2019 kita defisit Rp1,7 triliun. Atas kerja keras kita semua sudah bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Fahrizal mengungkapkan, bisa saja DBH tahun 2023 langsung dibayarkan sekaligus.
“Bisa, tapi anggaran kita tidak cukup. Kalau mau dibayarkan semua ke DBH yang lain macet,” jelasnya.

Baca Juga :  Mesin Penggilingan Padi Rice Milling Plant, Kembali Beroperasi di Kabupaten Mesuji

Terlebih, dia menilai, penggunaan APBD sudah ada peruntukkannya masing-masing.
“Jadi dari anggaran yang kita miliki, 20 persen untuk pendidikan, 10 persen kesehatan, 40 persen infrastruktur. Belum lagi untuk membayar gaji guru, operasional dan lain-lain,” tegasnya.

Sehingga, dia memastikan, seluruh pelayanan dasar bisa terlaksana. “Jangan sampai nanti ada yang tidak bisa jalan. Misalnya gaji tidak terbayar dan sebagainya,” tuturnya.

Dia berharap, pendapatan daerah Pemprov Lampung bisa meningkat. “Supaya realisasinya (DBH) lebih baik,” tegas dia.

Berita Terkait

Novriwan Jaya Rayakan Syukur Pra-Pelantikan Bersama Masyarakat Desa Panaragan
PERMAHI Lampung Soroti Potensi Penyalahgunaan Asas Dominus Litis dalam RUU KUHAP
FJPI Lampung Gelar Bedah Buku dan Diskusi Refleksi Pilkada 2024
13 Advokat PERSADIN Angkatan XIII Disumpah di PT Banten
Disdik Lampung Upayakan Solusi bagi Siswa Gagal SNBP
Program MBG Bandar Lampung Diluncurkan Maret
Polres Tubaba Gelar Lat Pra Ops Operasi Keselamatan Krakatau 2025
Kopri PMII Bandar Lampung Gelar Audiensi dengan DP3A Provinsi Lampung
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Februari 2025 - 16:19 WIB

Novriwan Jaya Rayakan Syukur Pra-Pelantikan Bersama Masyarakat Desa Panaragan

Rabu, 12 Februari 2025 - 15:45 WIB

PERMAHI Lampung Soroti Potensi Penyalahgunaan Asas Dominus Litis dalam RUU KUHAP

Rabu, 12 Februari 2025 - 11:07 WIB

FJPI Lampung Gelar Bedah Buku dan Diskusi Refleksi Pilkada 2024

Selasa, 11 Februari 2025 - 12:15 WIB

Disdik Lampung Upayakan Solusi bagi Siswa Gagal SNBP

Selasa, 11 Februari 2025 - 11:37 WIB

Program MBG Bandar Lampung Diluncurkan Maret

Berita Terbaru

Dokumentasi Musyawarah Daerah (Musda) ke-5 di Gedung KNPI Metro pada Rabu, 12 Februari 2025.

Sumberdaya Manusia

KNPI Kota Metro Gelar Musda ke-5, Dorong Kolaborasi Pemuda dan Pemerintah

Rabu, 12 Feb 2025 - 11:36 WIB