Bandar Lampung, (dinamik.id) — Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sulpakar, bertindak sebagai inspektur upacara dalam Upacara Bulanan Pemerintah Provinsi Lampung yang digelar di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur, Kamis (17/07/2025).
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan oleh Sulpakar, disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat tata kelola penanggulangan bencana sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Pada tahun anggaran 2025, BPBD Provinsi Lampung menerima alokasi anggaran sebesar Rp48 miliar, dengan realisasi hingga triwulan pertama sebesar 10,41%. Hal ini sejalan dengan kebijakan efisiensi dan prioritas pembangunan nasional maupun daerah,” ungkapnya.
Gubernur menekankan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab besar yang mencakup seluruh tahapan dalam siklus bencana — sebelum, saat, dan sesudah — sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Perda Nomor 6 Tahun 2024, serta diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 yang menegaskan BPBD sebagai unsur utama dalam pelayanan kebencanaan.
Saat ini, Provinsi Lampung menghadapi sedikitnya 14 potensi bencana, termasuk bencana non-alam dan fenomena baru seperti likuifaksi (pencairan tanah). Berdasarkan data BNPB, hingga 1 Juli 2025 telah tercatat 198 kejadian bencana, mayoritas berupa banjir dan tanah longsor yang berkaitan erat dengan dampak perubahan iklim.
Dengan luas wilayah, kondisi geografis yang beragam, serta jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 9 juta jiwa, tantangan penanggulangan bencana di Lampung dinilai semakin kompleks.
“Dibutuhkan kinerja yang lebih optimal, sinergi antar pemangku kepentingan, serta keselarasan program dari tingkat pusat hingga daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa penurunan Indeks Risiko Bencana telah ditetapkan sebagai salah satu indikator utama dalam agenda Pembangunan Nasional 2025 serta Visi Gubernur Lampung:Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.
“Peningkatan ketahanan wilayah menjadi tolok ukur kinerja BPBD. Untuk itu, strategi ke depan perlu difokuskan pada penanganan kawasan rawan bencana, penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan, serta kolaborasi lintas sektor,” lanjutnya.
Ia juga menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak boleh dianggap sebagai hambatan pembangunan, melainkan bagian integral dari prosesnya.
“Pengalaman selama pandemi COVID-19 telah membuktikan bahwa sinergi kebijakan dan komitmen bersama mampu memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai krisis,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.
“Mari kita jadikan upaya penanggulangan bencana sebagai fondasi untuk mewujudkan Lampung yang tangguh, berdaya saing, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (ANG)
