METRO (dinamik.id)–DPRD Kota Metro mencatat sejumlah persoalan yang harus ditangani oleh Pemerintah Kota setempat. Mulai dari perbaikan infrastruktur jalan hingga pemanfaatan lahan di landbaw.
Disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kota Metro, Basuki bahwa, pihaknya mencatat, terdapat sejumlah hal yang harus ditangani Pemkot Metro. Khususnya perbaikan jalan, penyetopan penarikan iuran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kemudian, perbaikan fasilitas pelayanan publik dan kantor Kelurahan serta pemanfaatan 12 hektar lahan landbaw, yang hingga kini belum dimanfaatkan dengan baik, Minggu, (12/06/2022).
Basuki menjelaskan dalam rangka HUT ke-85 Kota Metro, pihaknya menyoroti insfrastruktur yang masih banyak jalan rusak parah, terutama jalan-jalan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota. Infrastruktur adalah modal utama dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di Metro.
Diminta juga kepada pihak Pemkot, benar-benar mensetop penarikan iuran PBB-P2 di masyarakat, hingga diberlakukannya SK baru Wali Kota Metro, Wahdi, serta melakukan perbaikan infrastruktur pelayanan publik.
“Pihaknya juga mempertanyakan, soal lahan landbaw di Kelurahan Metro, yang hingga kini belum dikelola maksimal. Sari seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia, hanya Kota Metro yang punya, kemudian kawasan itu akan dijadikan apa? Kami pernah menyarankan Pemkot untuk membangun agrobisnis metropolitan yang bisa menjadi contoh bagi Kabupaten dan Kota di Lampung,”ujarnya.
Basuki juga menegaskan, sejumlah catatan penting yang disampaikan, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Pemkot Metro.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Metro Tondi MG Nasution secara gamblang meminta Pemkot, segera melakukan inventarisir aset pembangunan yang terbengkalai dan segera memfungsikannya.
“Harapan saya Kota Metro menjadi lebih baik, menuju masyarakat sejahtera. Semua diperbaiki, fasilitas umum khususnya termasuk fasilitas pelayanan masyarakat disemua sektor. Tidak ada lagi banjir, seluruh fasilitas terbengkalai dapat difungsikan,”tegas Tondi. (ADV/WAN/RED)
