KPU Tubaba Sampaikan Rincian Anggaran Honor dan Operasional KPPS dalam Pemilu 2024

Jumat, 9 Februari 2024 - 16:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TULANGBAWANG BARAT (dinamik.id –
Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang Barat menyampaikan anggaran honorarium dan operasional untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas pada hari Rabu, 14 Februari 2024 mendatang.

Ketua KPU Tubaba Yudi, melalui Sekretaris Markurius, Jum’at (9/1/2024) mengatakan hal ini dilakukan agar masyarakat dapat turut serta memantau dan mengawasi penggunaan anggaran demi terwujudnya pemilu yang bersih dan transparan.

Menurutnya, alokasi anggaran untuk kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencakup berbagai komponen. Antara lain honorarium untuk Ketua KPPS, anggota KPPS, dan petugas ketertiban (Linmas), serta operasional seperti biaya pembuatan TPS, pengadaan dokumen/formulir, bantuan paket data, multivitamin, ATK, kebutuhan lainnya, dan konsumsi selama pelaksanaan kegiatan.

Adapun Rincian alokasi anggaran lanjut dia, mencakup honorarium Ketua KPPS sebesar Rp. 1.200.000, anggota KPPS sebesar Rp. 1.100.000, dan petugas ketertiban (Linmas) sebesar Rp. 700.000. Selain itu, terdapat alokasi untuk pembuatan TPS sebesar Rp. 2.000.000, ketersediaan alat pengadaan dokumen/formulir sebesar Rp. 500.000, dan operasional KPPS sebesar Rp. 1.000.000 per TPS.

Markurius menjelaskan, Penyaluran dana operasional dilakukan melalui rekening operasional PPS dan pencairan tunai melalui bank BRI Cabang Simpang PU Tulang Bawang Barat serta Cabang Unit 2, dengan jadwal pencairan pada tanggal 12 Februari 2024.

Baca Juga :  Pemkot Bandar Lampung Akan Sanksi Perusahaan Tak Terapkan UMK 2024

Dirinya juga menegaskan bahwa, seluruh jajaran PPK, PPS, dan KPPS bertanggung jawab terhadap alokasi dana yang telah diberikan dan dilarang keras melakukan pemotongan atau pungutan terhadap honorarium maupun dana operasional yang telah disalurkan. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai aturan perundang-undangan.

“Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi informasi yang jelas bagi masyarakat dan menjadi panduan bagi seluruh pihak terkait agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses tahapan Pemilu Tahun 2024, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat,” pungkasnya. (SID/TOP)

Berita Terkait

Gubernur Lampung Ajak PWI Berperan Aktif dalam Pilkada 2024
Pj Gubernur Ajak KNPI Lampung Kolaborasi Program Sentuh Masyarakat
Pj Bupati dan Pj Ketua TP-PKK Turun Langsung Vaksinasi Polio di Kabupaten Tubaba
Rapat Pleno PWI Pusat Tunjuk Zulmansyah Sekedang Plt Ketum PWI
Siap Dipanggungkan: Sembilan Pementasan Teater Bahasa Lampung
Bawaslu Bandar Lampung Ungkap 13 Temuan Pengawasan Tahap Coklit Data Pemilih
Pj Bupati Febrizal Levi, Hadiri Pencanangan PIN Polio di Puskesmas Brabasan
Peringati HUT ke-51, KNPI Lampung Gelar Donor Darah
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 25 Juli 2024 - 13:12 WIB

Gubernur Lampung Ajak PWI Berperan Aktif dalam Pilkada 2024

Rabu, 24 Juli 2024 - 23:42 WIB

Pj Gubernur Ajak KNPI Lampung Kolaborasi Program Sentuh Masyarakat

Rabu, 24 Juli 2024 - 22:44 WIB

Pj Bupati dan Pj Ketua TP-PKK Turun Langsung Vaksinasi Polio di Kabupaten Tubaba

Rabu, 24 Juli 2024 - 09:10 WIB

Siap Dipanggungkan: Sembilan Pementasan Teater Bahasa Lampung

Rabu, 24 Juli 2024 - 09:00 WIB

Bawaslu Bandar Lampung Ungkap 13 Temuan Pengawasan Tahap Coklit Data Pemilih

Berita Terbaru

Pemerintahan

Gubernur Lampung Ajak PWI Berperan Aktif dalam Pilkada 2024

Kamis, 25 Jul 2024 - 13:12 WIB