Netralitas Steering Committee Muscab HIPMI Kota Palembang XV Dipertanyakan

Senin, 17 Maret 2025 - 11:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang, (dinamik.id) – Proses Musyawarah Cabang (Muscab) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Palembang ke-XV menuai sorotan tajam. Tim pemenangan calon ketua, Ahsanul Amali, menuding panitia penyelenggara—Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC)—bersikap tidak netral dan berpihak kepada salah satu kandidat, Senin, 17 Maret 2025.

Ahsanul Amali secara tegas menolak segala kebijakan yang dinilai merugikan pihaknya serta mencederai prinsip transparansi dan keadilan dalam musyawarah tersebut. Ia menyoroti adanya indikasi keberpihakan panitia yang merusak marwah organisasi HIPMI.

Baca Juga :  Penghuni Citra Land Keluhkan Keamanan dan Buruknya Data Hunian

“Kami sangat terkejut ketika mengetahui bahwa SC, yang seharusnya bersikap netral, justru terang-terangan memberikan dukungan kepada salah satu calon. Ini tindakan yang mencederai integritas Muscab HIPMI Kota Palembang tahun ini,” ujar Ahsanul.

Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan sikap Ketua Umum BPC HIPMI Kota Palembang yang dinilai tidak bertindak tegas dalam mengawal netralitas proses pemilihan. Menurutnya, jika penyelenggara Muscab terus menunjukkan keberpihakan, maka legitimasi hasil musyawarah patut diragukan.

Baca Juga :  Eva Dwiana dan Baznas Salurkan Bantuan Beras Ramadhan untuk 800 Warga Kecamatan Panjang

“Setelah melakukan kajian bersama, kami menyimpulkan bahwa Muscab ini secara organisatoris cacat hukum. Oleh karena itu, kami meminta BPD HIPMI Sumsel segera mengambil alih proses Muscab agar tidak mencoreng kredibilitas organisasi,” tegasnya.

Baca Juga :  Pimpin Ikrar dan Tanda Tangani Pakta Integritas, Ini Pesan Kadisdikbud Mesuji

Ahsanul juga menyatakan pihaknya menolak hasil penetapan calon ketua umum yang dilakukan oleh panitia. Ia menilai SC dan OC tidak memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi tidak sah.

“Kami mendesak BPD HIPMI Sumsel untuk mengambil langkah tegas. Jika tidak, maka independensi dan demokrasi dalam tubuh HIPMI Kota Palembang akan semakin terdegradasi,” pungkasnya.

Berita Terkait

Topik Sanjaya: Program Negara Tak Boleh Dibayar dengan Nyawa Rakyat
Tokoh Adat Pepadun Beri Gelar Jokowi ‘Baginda Pemuka Bangsa’, Lampung Masih Basis Jokowi?
Di Hadapan Sivitas Akademika dan Wapres, Prabowo Tegaskan Tak Pernah Ganggu Pemegang Mandat
Konsultan Bantah Minimnya Pengawasan Pekerjaan Jalan Pringsewu–Pardasuka
Konsultan Dibayar Rp444 Juta, Pekerjaan Jalan Pringsewu–Pardasuka Diduga Minim Pengawasan
Demo Tandingan, Massa Tagih Transparansi dan Audit Program MBG
Ketum PMII Bandar Lampung Minta Program MBG Dievaluasi agar Tak Jadi Bancakan Korupsi
Hak Tak Dibayar, Eks-Karyawan Lapor ke Disnaker
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 28 Juni 2026 - 22:33 WIB

Topik Sanjaya: Program Negara Tak Boleh Dibayar dengan Nyawa Rakyat

Sabtu, 27 Juni 2026 - 12:27 WIB

Tokoh Adat Pepadun Beri Gelar Jokowi ‘Baginda Pemuka Bangsa’, Lampung Masih Basis Jokowi?

Sabtu, 27 Juni 2026 - 11:43 WIB

Di Hadapan Sivitas Akademika dan Wapres, Prabowo Tegaskan Tak Pernah Ganggu Pemegang Mandat

Sabtu, 27 Juni 2026 - 11:05 WIB

Konsultan Bantah Minimnya Pengawasan Pekerjaan Jalan Pringsewu–Pardasuka

Jumat, 26 Juni 2026 - 20:50 WIB

Konsultan Dibayar Rp444 Juta, Pekerjaan Jalan Pringsewu–Pardasuka Diduga Minim Pengawasan

Berita Terbaru

Parpol

Harlah ke-28, PKB Lampung Fokus Layani Rakyat

Minggu, 28 Jun 2026 - 13:05 WIB