Bandar Lampung, (Dinamik.id) – Pemerintah Kota Bandar Lampung didesak mempercepat penanganan persoalan banjir dengan memperkuat program normalisasi sungai dan perbaikan drainase.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung Agus Djumadi, musim kemarau sekarang harus dijadikan momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengelolaan air di kota ini.
“Kalau sekarang hujan sudah berkurang, ini harus jadi momentum bagi Pemkot Bandar Lampung, khususnya Dinas PU di bidang Sumber Daya Air, untuk memperkuat pengelolaan drainase dan segera menuntaskan normalisasi sungai,” ujarnya, Kamis (17/7).
Ia meminta pemerintah kota tidak menunda hal tersebut.
Program normalisasi sebenarnya sudah mendapatkan sejumlah rekomendasi dari Balai Sungai dan kementerian terkait.
Namun pelaksanaan di lapangan masih belum maksimal.
“Permasalahan utama drainase kita ini adalah anggaran. Dengan Rp 25 miliar untuk drainase, itu masih jauh dari cukup,” ujarnya.
“Tapi saya yakin, Dinas PU bisa lebih matang perencanaan dan pelaksanaannya,” sambungnya.
Ia juga menyoroti pentingnya data akurat terkait titik-titik rawan banjir yang memerlukan perbaikan drainase maupun normalisasi sungai.
“Kami di DPRD berasal dari berbagai dapil di 126 kelurahan,” ujarnya.
“Kalau dinas belum punya datanya, kami siap bantu sampaikan informasi dari masyarakat,” sambungnya.
Ia menegaskan, meskipun normalisasi sungai merupakan kewenangan pusat melalui Kementerian PUPR dan pemerintah provinsi, Pemkot tetap harus proaktif dalam mengoordinasikan kebutuhan daerah.
“Termasuk soal bangunan liar di atas badan sungai. Ini harus ditindak tegas,” ujarnya.
“Jangan sampai ada kejadian banjir dulu baru pemerintah bertindak. Mitigasi harus dilakukan sejak dini,” sambungnya.
Ia juga menyebut saat ini terdapat tiga kegiatan terkait pengelolaan sungai yang tengah berjalan, meski belum dirinci secara detail.
“Kami akan terus kawal agar penanganan banjir dan pengelolaan drainase benar-benar menjadi prioritas pemerintah kota,” tuturnya.
