Kanwil DJP Bengkulu-Lampung Perkuat Kolaborasi Penegakan Hukum Bersama Kejati Lampung

Selasa, 3 Maret 2026 - 11:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung,(dinamik.id) — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, melaksanakan audiensi dan silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Danang Suryo Wibowo, dalam rangka memperkuat sinergi penegakan hukum perpajakan di Provinsi Lampung bertempat di Ruang Kajati, Kota Bandar Lampung.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil didampingi oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Tunas Hariyulianto, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Widi Pramano, serta jajaran pejabat terkait di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.

Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi kelembagaan dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan membangun kepatuhan pajak yang berkeadilan.

Baca Juga :  Gubernur Arinal Minta Program Forum CSR Selaras dengan Pembangunan Lampung

Dalama udiensi tersebut, Sigit Danang Joyo menyampaikan capaian penegakan hukum sepanjang tahun 2025, meliputi penanganan terhadap 17 Wajib Pajak melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan, kegiatan kolaborasi penanganan kasus terhadap 10 Wajib Pajak, serta penyidikan terhadap 3 Wajib Pajak yang seluruh berkasnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, termasuk dua kasus di Lampung terkait penggunaan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenamya (TBTS).

Sigit Danang Joyo menegaskan bahwa penguatan sinergi dengan Kejaksaan merupakan bagian penting dalam membangun sistem penegakan hukum yang adil dan terstruktur.

Baca Juga :  Pajak Konten Kreator: Kewajiban atau Ancaman bagi Kreativitas Digital?

“Kolaborasi antara DJP dan Kejati dalam hal penegakan hukum untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan hanya untuk Wajib Pajak atau orang yang melakukan penyimpangan perpajakan dan nyata-nyata tidak memiliki itikad baik. Penegakan hukum pada akhirnya untuk membangun kesadaran pajak yang berkeadilan dan menjamin kenyamanan bagi Wajib Pajak yang sudah patuh,” ujar, Rabu (3/3/2026).

Sigit Danang Joyo menambahkan bahwa sinergi kelembagaan perlu terus diperkuat agar penanganan perkara perpajakan berjalan transparan, profesional, dan memberikan kepastian. hukum bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryo Wibowo, menyambut baik penguatan kolaborasi antara DJP dan Kejaksaan. la menekankan bahwa kerja sama ini harus menghasilkan dampak nyata.

Baca Juga :  Begini Saran DPRD Terkait Pembangunan di Lampung

“Kami menyambut baik kolaborasi ini dan berharap sinergi yang terbangun tidak hanya bersifat formalitas, tetapi harus terang benderang dan benar-benar menghasilkan sesuatu yang nyata dan bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ungkapnya.

Melalui audiensi ini, kedua institusi menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, dan kolaborasi dalam penanganan perkara perpajakan melalui perjanjian kerja sama guna mendukung penerimaan negara dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.(mfd)

Penulis : Mufid

Editor : Pina

Berita Terkait

Dinilai Arogan dan Batasi Kerja Jurnalis, Sikap Tim Media Gubernur Lampung Dikecam
Lukman Pura Kembali Jabat Direktur RSUDAM, Sekprov Marindo: Percepat Pelayanan!
KPK Jadikan Program Pendidikan Antikorupsi Gubernur Lampung Percontohan
Ketua KPK Dorong Pendidikan Antikorupsi Lampung Jadi Pilot Project Daerah Lain
Wujudkan Sekolah Berwawasan Lingkungan, DLH Lampung Target 160 Sekolah Raih Adiwiyata 2026-2030
Fraksi PKB Soroti Penurunan PAD Lampung, Minta Tantangan Fiskal Tak Dibebankan ke Rakyat
Erupsi GAK, Mikdar Ilyas : Postur Anggaran Penanggulangan Bencana Lampung Perlu Dievaluasi
Gubernur Lapung Intruksikan KBM Daring Hingga 10 September Akibat Dampak Abu Vulkanik Anak Krakatau

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 15:36 WIB

Dinilai Arogan dan Batasi Kerja Jurnalis, Sikap Tim Media Gubernur Lampung Dikecam

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:06 WIB

Lukman Pura Kembali Jabat Direktur RSUDAM, Sekprov Marindo: Percepat Pelayanan!

Selasa, 6 Oktober 2026 - 14:34 WIB

KPK Jadikan Program Pendidikan Antikorupsi Gubernur Lampung Percontohan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 14:33 WIB

Ketua KPK Dorong Pendidikan Antikorupsi Lampung Jadi Pilot Project Daerah Lain

Sabtu, 12 September 2026 - 10:44 WIB

Wujudkan Sekolah Berwawasan Lingkungan, DLH Lampung Target 160 Sekolah Raih Adiwiyata 2026-2030

Berita Terbaru

Ekonomi dan Kreatif

PTPN I Raih Dua Penghargaan AHI 2026

Jumat, 9 Okt 2026 - 17:18 WIB