Bandar Lampung, (Dinamik.id) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Dapil III, yang mencakup Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, dan Kota Metro, melaksanakan kegiatan reses atau penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya. Acara tersebut berlangsung di Aula Sekretariat Daerah, Kota Metro, pada Selasa, 13 November 2024.
Anggota DPRD Lampung, M. Syukron Muchtar, menyampaikan bahwa kegiatan reses ini merupakan upaya konkret wakil rakyat untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat.
“Pada kegiatan reses kali ini, banyak aspirasi yang kami terima, salah satunya adalah tuntutan terkait perlindungan bagi tenaga pendidik atau guru,” ujar Syukron kepada Dinamik.id.
Syukron juga menambahkan bahwa isu perlindungan guru ini semakin mendesak setelah beberapa kasus kriminalisasi terhadap guru yang terjadi belakangan ini.
Salah seorang perwakilan guru di Kota Metro mengungkapkan pentingnya adanya undang-undang yang memberikan jaminan keselamatan kepada para guru, mengingat peran sentral mereka dalam membentuk generasi bangsa.
“Pak Dewan, saat ini kami dewan guru bingung, kalau zaman sekolah dulu betis saya sering kena mistar garisan karena nakalnya anak dulu. Sekarang ini kita tidak bisa, mencukur rambut siswa pun kena perundang-undangan. Membuka hp siswa pun dilarang karena melanggar undang-undang privasi. Jadi kami mohon, bagaimana jika nantainya ada undang-undang perlindungan guru,” ujar guru tersebut dengan penuh harapan.
Dalam kesempatan yang sama, Syukron Muchtar, yang juga merupakan anggota Komisi V DPRD Lampung, menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi tersebut. Dengan latar belakang sebagai seorang pendidik, ia sangat memahami permasalahan yang dihadapi oleh para guru.
“Terkait dengan guru memang saat ini situasinya luar biasa, saya kebetulan berlatar belakang guru. Kalau saya guru ngaji pak, sampai sekarang profesi saya sebagai guru ngaji. Mertua saya guru di Pringsewu. Jadi saya tahu keluh kesahnya guru,” ujar Syukron.
Lebih lanjut, Syukron menambahkan bahwa masalah yang dihadapi oleh para guru di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kewenangan yang terbatas, tetapi juga dengan kesejahteraan mereka yang perlu diperbaiki.
“Dua hari ini saya tonton banyak video, banyak guru-guru yang jauh dari tingkat sejahtera. Tapi tanggungjawabnya tinggi, gajinya rendah,”imbuhnya.
Sebagai anggota DPRD dari Fraksi PKS, Syukron menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi tersebut dan mendorong perbaikan kesejahteraan serta perlindungan bagi guru.
“Maka oleh karena itu, apa yang menjadi keluhan. Kami komitmen akan mengawalnya,” pungkasnya. (Amd)
