Sinergi Pemprov Lampung dan BPKP Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel dan Berintegritas

Senin, 27 Oktober 2025 - 15:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung (Dinamik.id) – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan Agus Setiawan, Ak., M.Acc., sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung. Pengukuhan berlangsung di Gedung Pusiban, Senin (27/10/2025),

Agus Setyawan dilantik sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP RI Nomor KP.01.03/KEP-400/K/SU/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPKP.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Agus Setiawan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Agus Setiawan. Semoga amanah ini membawa semangat baru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” kata Gubernur.

Gubernur menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Lampung dan BPKP dalam memperkuat efektivitas program pembangunan dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga :  Pemprov Lampung Raih Penghargaan BKN Award 2023 Kategori Manajemen Kinerja

“BPKP adalah mitra strategis pemerintah. Melalui pengawasan yang profesional, BPKP membantu memastikan setiap kebijakan berjalan tepat arah, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti tantangan yang dihadapi daerah, seperti keterbatasan fiskal, peningkatan kualitas layanan publik, dan pemerataan pembangunan. Ia berharap BPKP dapat terus mendukung Pemprov Lampung dalam memperkuat sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta pencegahan penyimpangan sejak tahap perencanaan.

“Kami ingin pembangunan Lampung berjalan lebih bersih, cepat, dan akuntabel. Dengan pendampingan BPKP, kami yakin tata kelola pemerintahan akan semakin baik dan dipercaya masyarakat,” ujar Gubernur Mirza.

Gubernur menegaskan, sinergi dan komunikasi yang baik antara Pemprov Lampung dan BPKP menjadi kunci untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Mari kita bekerja dengan hati, semangat kolaborasi, dan tekad yang sama untuk membangun Lampung yang maju, transparan, dan berintegritas,” tutup Gubernur.

Baca Juga :  Ahlun Nazar : APH Jangan Pandang Bulu, Segera Adili Penganiayaan Mahasiswa Asal Lambar

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKP RI dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Aryanto Wibowo, Ak., CGCAE., CHRP., QIA., CIAE., menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan dan kerja sama yang selama ini terjalin baik dengan BPKP.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas perhatian dan dukungannya terhadap pelaksanaan tugas pengawasan kami. Semoga Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur semakin maju, berkembang, dan sejahtera,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Nani Ulina Kartika Nasution, yang sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dan kini dipercaya sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur di Jakarta, atas dedikasi dan pengabdiannya.

“Kami berharap Kepala Perwakilan yang baru dapat diterima sebagai mitra strategis dan dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan kerja sama yang telah berjalan baik selama ini,” tambahnya.

Baca Juga :  Ketua TP-PKK Provinsi Lampung Serahkan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Desa Suka Harum

Aryanto menjelaskan bahwa BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden memiliki peran penting dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional.
Ia menyoroti tiga fokus utama pengawasan, yakni :

Mendukung kemandirian fiskal daerah, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurutnya masih berpotensi meningkat hingga 22 persen.
Mendorong efektivitas belanja daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Memperkuat sistem pengendalian intern dan tata kelola pemerintahan untuk mencegah kecurangan serta mendukung penyelenggaraan pembangunan yang transparan dan akuntabel.
“BPKP siap mendampingi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengendalian internal, memperkuat peran pengawas, serta menerapkan manajemen risiko yang sistematis. Kami berharap kehadiran BPKP dapat terus memberikan nilai tambah strategis bagi pembangunan Lampung,” pungkasnya.(pin)

Berita Terkait

Wagub Lampung Soroti Rendahnya Jumlah Dapur MBG Tersertifikasi SLHS
Kepala BPKAD Lampung Mirza Irawan: Anggaran Tenaga Ahli Rp16,5 M Mencakup Lintas OPD
Marindo: Pemprov Lampung Tekan Inflasi, IPH Lambar 10 Besar Tertinggi
Buka FGD OJK, Marindo Kurniawan: Kehutanan Lampung Siap Jadi Motor Ekonomi Karbon
Ekspor Perdana 3.300 Ton Tapioka ke Tiongkok, Lampung Tegaskan Diri sebagai Lumbung Singkong Nasional
Gubernur Lampung Kolaborasi dengan Perbankan Perkuat Tiga Sektor
Wagub Lampung Serahkan Bantuan Korban Bencana Sumut Rp500 Juta
Pemprov Lampung Luncurkan Program Inovatif RMD-Ku untuk Tingkatkan IPM 

Berita Terkait

Rabu, 13 Mei 2026 - 19:03 WIB

Wagub Lampung Soroti Rendahnya Jumlah Dapur MBG Tersertifikasi SLHS

Rabu, 13 Mei 2026 - 18:47 WIB

Kepala BPKAD Lampung Mirza Irawan: Anggaran Tenaga Ahli Rp16,5 M Mencakup Lintas OPD

Senin, 11 Mei 2026 - 13:57 WIB

Marindo: Pemprov Lampung Tekan Inflasi, IPH Lambar 10 Besar Tertinggi

Sabtu, 9 Mei 2026 - 08:08 WIB

Buka FGD OJK, Marindo Kurniawan: Kehutanan Lampung Siap Jadi Motor Ekonomi Karbon

Rabu, 6 Mei 2026 - 10:53 WIB

Ekspor Perdana 3.300 Ton Tapioka ke Tiongkok, Lampung Tegaskan Diri sebagai Lumbung Singkong Nasional

Berita Terbaru