KOTAAGUNG (dinamik.id)–DPRD Tanggamus menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda sekaligus, Jumat (16/4/2021).
Agenda pertama, rapat paripurna Penyampaian Usulan Perubahan dan Penandatanganan MoU Propemperda tahun 2021. Agenda kedua, penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus (Pansus) Rencana Persetujuan DPRD dan Pendapat Akhir Bupati Terhadap LKPj tahun 2020, dan ketiga rapat internal DPRD.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan,S.Sos bersama para Wakil Ketua, dan dihadiri 41 anggota DPRD.
Dari jajaran Pemkab Tanggamus hadir Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani, SE.M.M, Wabup Hi. AM Syafi’i,S.Ag serta para kepala OPD. Lalu, hadir pula jajaran Forkopimda seperti Kapolres Tanggamus AKBP Oni Prasetya serta Dandim 0424 Tanggamus Letkol Inf Arman Aris Sallo.
Ketua Pansus LKPj tahun anggaran 2020, Apri Wasa dalam laporannya mengatakan gambaran umum pengelolaan APBD tahun 2020 terdiri dari pendapatan daerah direncanakan Rp 1,752 triliun lebih, terealisasi Rp1,637 triliun lebih atau 93,6%.
Kemudian belanja daerah ditargetkan sebesar Rp1,803 triliun hingga 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp1,651 triliun atau sebesar 91,56%. Lalu pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah Rp55,668 miliar terealisasi sebesar Rp55,668 miliar atau terealisasi 100%. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp5,101 miliar terealisasi sebesar Rp2,800 miliar.
“DPRD Tanggamus mengapresiasi segala usaha dan prestasi yang sudah dilakukan dan dicapai Pemkab Tanggamus,” kata Apri Wasa, Jumat (16/4/2021).
Selanjutnya, pansus juga menilai kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Tanggamus terkesan kurang menyeluruh dan kurang merata. Lalu legislatif meminta eksekutif menggali potensi pendapatan daerah agar lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu, Pansus juga meminta kinerja kecamatan agar ditingkatkan. Sebab, kecamatan adalah kepanjangan tangan dari pemkab dalam melayani dan mengatur pemerintahan di masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur harus diratakan dan tidak terlalu jauh ketimpangan pembangunan infrastruktur antar kecamatan,” ujar Apri Wasa.
Ia menambahkan, pembinaan pekon juga harus ditingkatkan. Pasalnya, sampai batas waktu pengumpulan LKPj APBDes masih banyak yang belum menyerahkan. Tidak semua pekon miliki BUMDes.
Sementara itu, Bupati Tanggamus Dewi Handajani mengucapkan terima kasih kepada panitia khusus DPRD Tanggamus yang telah membahas LKPj APBD 2020 Tanggamus. “Semua catatan, saran akan dijadikan masukan bagi peningkat pembangungan daerah,” ujar Bunda Dewi. (ADVERTORIAL)
