Bandar Lampung (dinamik.id) — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Ganjar Jationo mengungkapkan indeks kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Lampung meraih skor 2,76. Angka ini masuk dalam katagori baik.
Demikian diungkapkannya pada talk show bertema “Bincang PWI” yang dilaksanakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung di Warta Coffee & Roastery, Balai Wartawan Solfian Ahmad, Rabu (26/1/2022).
Ganjar menegaskan komitmennya untuk terus melakukan peningkatan agar mendapatkan skor terbaik 5. Dimana ekosistem pemerintah yang berbasis digital sudah berjalan dengan baik dan maksimal di semua sektor ke depan.
Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Lampung harus sudah melakukan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik.
Ganjar Jationo yang juga mantan Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung itu juga menjelaskan tantangan kerja dibidang Informatika. Menurutnya, saat ini zaman sudah berubah menjadi era digital. Dimana pemerintah pusat sudah mengharuskan untuk melakukan digitalisasi layanan pemerintah.
“Indikator yang kita raih berdasarkan dari Kemenpan-RB itu harus melakukan pengukuran terhadap semua daerah atau semua instansi pemerintah yang disebut indeks kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pengukuran tersebut juga berdasarkan kluster dan indikator,” paparnya.
Pada kesempatan itu, Ganjar Jationo juga menjelaskan empat tugas yang harus dilakukan oleh Diskominfotik.
“Secara kewenangan kami menampung empat urusan di pemerintahan yakni terkait komunikasi, informasi, persandian, serta tentang statistik,” jelasnya.
Terkait hal Informasi, sambung Ganjar, cakupannya adalah layanan informasi dan komunikasi publik, informatika lebih mengenai aplikasi telematika yang mengarah kepada program pemerintahan berbasis elektronik.
Kemudian tentang persandian itu mengarah kepada pengaman Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).
Terakhir adalah statistik yakni tentang statistik sektoral yang mana dalam hal itu datanya diproduksi oleh masing-masing sektor yang ada di perangkat daerah. Dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi produsen data tersebut.
“Untuk di Lampung saat ini ada 53 Satuan Kerja (Satker), untuk kepala OPD ada 33-34,” ujarnya. (Bay)
