DPRD Metro Minta Pemkot Kurangi Seremoni, Bukan Potong TPP ASN

Kamis, 16 Juni 2022 - 14:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

METRO (dinamik.id) -– Desas-desus pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Metro sebanyak 50% menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Legislatif meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Metro mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial untuk menyelesaikan kewajibannya dalam memenuhi hak TPP para ASN.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Metro, Amrullah. Menurutnya, TPP merupakan bentuk penghargaan kepada ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik atas tugas yang diembannya.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

“TPP ini kan merupakan bentuk penghargaan kepada ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik atas tugas-tugas yang diembannya. Kriteria TPP ASN itu berdasarkan beberapa indikator mulai dari beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan lain sebagainya,” Kamis (16/6/2022).

Politisi Partai Demokrat itu bahkan mempertanyakan perihal anggaran yang disebut Pemkot mengalami defisit. Amrullah juga meminta agar Pemkot mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial.

Baca Juga :  Gibran Cawapres Prabowo, PDI-P Bisa Evaluasi Jokowi dan Tarik Para Menteri

“Soal TPP yang kita tanyakan kepada Pemkot, apa yang menjadi persoalan sehingga harus ada pemotongan. Hari ini sudah jelas anggaran di Metro tidak ada defisit. Kalau memang ada yang mengganggu anggaran dan menjadi penyebab defisit maka yang harus dikurangi adalah kegiatan seremonial bukan TPP pegawai,” tegasnya.

Menurutnya, pengurangan kegiatan seremonial perlu dilakukan lantaran banyak menghabiskan anggaran. Guna efisiensi anggaran, Pemkot diminta melakukan evaluasi rencana kegiatan seremoni.

“Yang menghabiskan anggaran banyak itu ya kegiatan seremoni, cobalah di evaluasi lagi kegiatan-kegiatan seremoni untuk efisiensi anggaran. Pilih mana kegiatan yang prioritas mana yang tidak, jangan semua mau dibuat seremonial karena itu tidak sedikit menelan anggaran,” tuturnya.

“Apalagi kemarin baru keluarkan kebijakan soal PBB yang naik gila-gilaan, THR honorer juga tidak dikeluarkan merata dan sesuai satu bulan gaji, dan hari ini TPP juga mau dipotong. Sebenarnya apa yang menjadi masalah kenapa harus tunjangan pegawai yang dikorbankan,” imbuhnya.

Baca Juga :  Walikota Wahdi Tindaklanjuti Laporan Tanggul Retak

Amrullah mengharapkan Pemkot segera mencari jalan keluar agar TPP ASN dapat dibayarkan penuh 100%.

“Jadi kami mengharapkan eksekutif hari ini dapat mengevaluasi yang namanya kebijakan tanpa harus ada yang dikorbankan. Tolonglah jangan dzolim, apalagi ASN di Metro ini kan notabenenya adalah pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro Bangkit Haryo Utomo menjelaskan, persoalan TPP hingga kini Pemkot masih mencari solusi.

“Soal TPP kami dari tim TAPD sedang berusaha untuk mencarikan jalan keluar terkait dengan TPP ini, sedang dibahas mudah-mudahan TPP memang baru untuk sekian bulan saja, kekurangannya sedang kita carikan,” ujarnya.

Baca Juga :  Pilkada 2024, Bawaslu Lampung Deklarasi Kampanye Pilkada Damai

Dirinya juga sepakat dengan masukan legislatif yang menyarankan untuk mengurangi kegiatan bersifat seremonial.

“Lebih baik untuk mengurangi kegiatan-kegiatan asal bisa membayarkan TPP. Ini sedang kita upayakan semua. Untuk besarannya saya tidak hafal karena besarannya per dinas,” kata dia.

“Pertimbangannya jika keuangan membaik bisa dibayarkan 100 persen, 50 persen dan beberapa persen, karena itukan kebijakan daerah. Maka kita dengan dinas sepakat untuk sama-sama mengerem kegiatan-kegiatan, kita akan evaluasi kegiatan seremoni,” tambahnya.

Bangkit juga berjanji untuk mengupayakan pembayaran TPP penuh, meskipun begitu jika upaya tersebut terhambat pihaknya tetap akan mengupayakan minimal pencairan TPP 50%.

“Yang paling bagus memang dibayarkan 100 persen, tapi kita lihat dulu nanti bisa 50 atau bisa 75 persen tergantung kekuatan kondisi keuangan daerah. Kalau di Palembang sudah dua tahun ini 50% dibayarkannya, Kota Palembang,” jelasnya. (ADV/WAN/RED)

Berita Terkait

DPRD Lampung Kawal Penerapan Kebijakan Penjualan LPG 3 Kg di Pengecer
Anggota DPRD Lampung, Syukron Muchtar Kunjungi Kanwil Kemenag Lampung, Bahas Kuota dan Biaya Haji
DPRD Lampung Siap Perjuangkan Pengangkatan Guru R3 Menjadi PPPK
KPU Tulang Bawang Segera Tetapkan Qudrotul – Hankam Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
DPRD Lampung Soroti Defisit Anggaran dan Tunda Bayar, Pansus LHP-BPK Beri 16 Rekomendasi
PAD Lampung Anjlok, Munir Dorong Pemutihan Pajak Kendaraan di Awal Tahun untuk Dongkrak Pendapatan
KNPI Lampung Terima Penghargaan Bawaslu Lampung
Rapat Perdana Musda XI Golkar Lampung, Ketua OC: Kita Persiapkan Maksimal
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 5 Februari 2025 - 16:59 WIB

DPRD Lampung Kawal Penerapan Kebijakan Penjualan LPG 3 Kg di Pengecer

Selasa, 4 Februari 2025 - 16:15 WIB

Anggota DPRD Lampung, Syukron Muchtar Kunjungi Kanwil Kemenag Lampung, Bahas Kuota dan Biaya Haji

Selasa, 4 Februari 2025 - 16:09 WIB

DPRD Lampung Siap Perjuangkan Pengangkatan Guru R3 Menjadi PPPK

Selasa, 4 Februari 2025 - 14:08 WIB

KPU Tulang Bawang Segera Tetapkan Qudrotul – Hankam Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Senin, 3 Februari 2025 - 18:08 WIB

DPRD Lampung Soroti Defisit Anggaran dan Tunda Bayar, Pansus LHP-BPK Beri 16 Rekomendasi

Berita Terbaru

Bandar Lampung

Walikota Bongkar Sejumlah Saluran Drainase di Kecamatan Panjang

Minggu, 9 Feb 2025 - 10:11 WIB