Pemkab Mesuji, Tercepat Implementasikan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)

Kamis, 8 Februari 2024 - 02:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan More
MESUJI (dinamik.id) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Bank Lampung.

Perjanjian Kerjasama itu dilakukan di Kantor Bank Lampung Cabang Mesuji, Rabu (7/2/2024).

Kepala BPKAD Mesuji Olpin Putra mengatakan, perjanjian kerjasama itu dilakukan untuk menindaklanjuti penggunaan dan penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mesuji.

Baca Juga :  Jadi Timses Arjuno, Nover Ajukan Cuti dari Keanggotaan PWI

Dijelaskan Olpin Putra, sesuai Permendagri Nomor 79 tahun 2022 tentang KKPD, Pemkab Mesuji menindak lanjuti aturan tersebut dengan membuat Perbub Nomor 34 tahun 2023 tentang Tatacara Penggunaan dan Penyelenggaran KKPD.

“Setelah dasar hukum kita selesaikan, maka pada hari ini Pemkab Mesuji melalui BPKAD melakukan penandatanganan PKS bersama Bank Lampung Cabang Mesuji,” kata Olpin.

Olpin memastikan, jika dalam waktu dekat akan dilakukan implementasi penggunaan KKPD. Kendati demikian, untuk sementara waktu ini penggunaan sistem tersebut tidak mencakup semua OPD di Pemkab Mesuji

Baca Juga :  Menko AHY, Wagub Jihan, dan Bupati Egi Cek Sekolah Rakyat di Lamsel

“Setelah PKS ini dalam waktu dekat akan diimplementasikan penggunaan KKPD. Akan tetapi, tidak semua OPD menggunakannya, karena sebagai pilot project,” jelasnya.

Olpin berharap, dengan diimplementasikannya KKPD itu dapat memaksimalkan proses pembelanjaan yang dilakukan secara non tunai.

“Disamping itu, akan memudahkan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mesuji dalam melakukan transaksi belanja.Terlebih saat ini Pemkab Mesuji memang sedang mempercepat proses digitalisasi,” lanjutnya.

Baca Juga :  Polres Tubaba Gelar Lat Pra Ops Operasi Keselamatan Krakatau 2025

Ditambahkan Olpin, untuk saat ini penggunaan KKPD baru ditingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Sedangkan untuk ditingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung belum semua menggunakannya.

“Alhamdulillah, Kabupaten Mesuji termasuk salah satu daerah yang tercepat merealisasikan KKPD ini,” pungkasnya.

Berita Terkait

PTPN I Perkuat Komunikasi Publik, Divhumas Polri Tekankan Pentingnya Pagar Sosial
HUT ke-62 Partai Golkar, DPD II Lampung Barat Gelar Pasar Murah dan Bagikan Sembako Gratis
Kasus DBD di Pringsewu Turun 75 Persen, Usia Produktif Mendominasi
Kejari Pringsewu Geledah Kantor Kemenag, Amankan Dokumen Dugaan Pemerasan Dana BOS dan Sertifikasi Guru
168 Guru PPPK Paruh Waktu Pringsewu Menanti Kepastian, BKPSDM Masih Tunggu Surat Pusat
Bupati Cup 2026 Tuai Kritik, Lapangan Kuncup Dipertanyakan hingga Tarif Parkir Rp5 Ribu
Belasan Tahun Dikeluhkan, Kini Jalan Margodadi–Candi Retno Diperbaiki
JAGA BUMI PESAWARAN! Tambang Batu Ilegal di Way Ratai Disegel, DLH Lampung: Jangan Rusak Alam Demi Keuntungan Sesaat!

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:47 WIB

PTPN I Perkuat Komunikasi Publik, Divhumas Polri Tekankan Pentingnya Pagar Sosial

Selasa, 17 November 2026 - 22:20 WIB

HUT ke-62 Partai Golkar, DPD II Lampung Barat Gelar Pasar Murah dan Bagikan Sembako Gratis

Rabu, 11 November 2026 - 14:57 WIB

Kasus DBD di Pringsewu Turun 75 Persen, Usia Produktif Mendominasi

Selasa, 10 November 2026 - 14:44 WIB

Kejari Pringsewu Geledah Kantor Kemenag, Amankan Dokumen Dugaan Pemerasan Dana BOS dan Sertifikasi Guru

Selasa, 10 November 2026 - 14:29 WIB

168 Guru PPPK Paruh Waktu Pringsewu Menanti Kepastian, BKPSDM Masih Tunggu Surat Pusat

Berita Terbaru