Kasus TPPO Anak di Bandar Lampung: Keluarga Lapor ke DPRD untuk Lindungi Korban dari Intimidasi
Bandar Lampung, (Dinamik.id) — Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa seorang anak di bawah umur di Kota Bandar Lampung kembali mencuri perhatian. Keluarga korban melaporkan kasus ini langsung kepada anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Fraksi Gerindra.
Oma (bukan nama asli), salah seorang keluarga korban, mengungkapkan bahwa pada Juni 2024, korban datang ke rumahnya dan menceritakan tentang peristiwa yang dialaminya.
“Dia banyak bercerita kepada saya tentang penganiayaan, hutang piutang, dan penjualan manusia. Dia ceritakan semua ke saya,” ujar Oma.
Berdasarkan pengakuan tersebut, Oma kemudian melaporkan kejadian ini ke Polresta Bandar Lampung, yang berujung pada penangkapan tiga terduga pelaku. Sampai sekarang perkara tersebut sudah berjalan di persidangan.
“Saya minta kepada Ibu dewan dan Bapak dewan untuk membantu kasus ini supaya berjalan dengan lancar dan tidak membahayakan untuk kedepannya,” harapnya.
Sementara pendamping hukum korban, Muhammad Rifki Gandhi dari kantor Hukum WFS, mengungkapkan bahwa pihaknya mendampingi korban berinisial DE (17) dalam proses pelaporan kepada Komisi IV DPRD Bandar Lampung, agar korban mendapatkan perlindungan maksimal dari ancaman intimidasi. Ia menyampaikan bahwa intimidasi terhadap korban masih terus berlangsung hingga saat ini.
“Kami mendampingi korban untuk mendapatkan atensi khusus dari DPRD, karena rumah korban beberapa kali didatangi oleh orang tak dikenal yang memintanya agar memaafkan pelaku. Kami khawatir intimidasi ini akan mempengaruhi kondisi mental korban,” kata Rifki kepada dinamik.id
Ia berharap kehadiran mereka di Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung dapat memperkuat perlindungan hukum bagi korban.
“Semoga pelaku diberikan hukuman maksimal. Terima kasih kepada DPRD dan seluruh pihak yang sudah memberikan perhatian dan bantuannya,” ucapnya.
Rifki menyampaikan, dalam persidangan yang sedang berlangsung, terungkap kronologi kejahatan yang melibatkan terdakwa dan beberapa saksi.
Kasus perdagangan orang yang melibatkan anak ini telah membuka mata banyak pihak, terutama pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak. Dengan adanya pengawalan dari DPRD Bandar Lampung dan dukungan hukum yang diberikan, diharapkan korban mendapatkan keadilan yang layak dan pelaku diberikan hukuman sesuai dengan tindakannya.
Komitmen dari semua pihak, terutama aparat penegak hukum dan lembaga legislatif, menjadi kunci untuk memastikan kasus ini tuntas dan memberikan perlindungan bagi korban-korban lain di masa depan. (Amd)
