Bawaslu Lampung Gencarkan Sosialisasi Cegah Politik Uang Menjelang Pilkada 2024

Selasa, 12 November 2024 - 13:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (Dinamik.id) — Menyambut Pilkada Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung intensif melaksanakan upaya mitigasi guna mencegah praktik politik uang, termasuk “serangan fajar” yang kerap menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi.

Kordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Lampung Hamid Badrul Munir menjelaskan, pencegahan politik uang selalu menjadi fokus utama dalam setiap sosialisasi yang digelar Bawaslu.

Baca Juga :  Sinyal Kuat, PSI Bandar Lampung Harap Iqbal Ardiansyah Wakili Pemuda

“Dalam setiap kegiatan sosialisasi kami selalu mengingatkan bahaya politik uang kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujar Hamid kepada Dinamik.id.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hamid menambahkan, Bawaslu Lampung bersama Bawaslu di 15 kabupaten/kota juga telah menyebarkan ratusan ribu alat peraga sosialisasi anti-politik uang, untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya praktik tersebut dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilu yang bersih.

Baca Juga :  Komisi III Soroti Bangunan Ruko Melanggar Aturan

“Ratusan ribu APS antipolitik uang disebar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan mendorong partisipasi dalam pemilu yang bersih,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, pihaknya akan kembali mengirim surat imbauan kepada seluruh pasangan calon kepala daerah untuk tidak melakukan praktek politik uang.

“Nanti di tahapan masa tenang, kami akan melakukan imbauan lagi terkait politik uang ini kepada setiap paslon Kepala Daerah maupun,” tambahnya.

Baca Juga :  Wiyadi Dorong Pemkot Perhatikan Warga Terdampak Kenaikan BBM

Bawaslu juga mengimbau masyarakat yang menemukan praktik politik uang untuk segera melapor ke posko pengaduan yang tersedia di tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Semua kantor Panwascam dan rumah PKD merupakan posko pengaduan untuk masyarakat apabila menemukan politik uang,” pungkasnya. (Amd)

Berita Terkait

Politikus Senior Demokrat Kritik Minimnya Kehadiran Pejabat Eselon Dalam Rapat Paripurna
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan, Fraksi PDI Perjuangan Lampung : Warning Untuk Meningkatkan Kinerja
KPU Tetapkan Pasangan Nanda – Antonius Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pesawaran
DPRD Tubaba Paripurna Pembahasan Tingkat I Raperda RPJMD 2025–2029: Ini Visi Pembangunan dan Tantangan Daerah
PSU Pesawaran :MK Tolak Gugatan Supriyanto-Suriansyah, Nanda-Anton Menang
PSU Pesawaran :MK Tolak Gugatan Supriyanto-Suriansyah, Nanda-Anton Menang
Fraksi PKB Lampung Dukung Gubernur Perjuangkan Petani Singkong, Desak Kebijakan Berkeadilan
Komisi V DPRD Lampung Minta Disdik Jalankan SPMB Sesuai Aturan dan Transparan

Berita Terkait

Selasa, 1 Juli 2025 - 22:52 WIB

Politikus Senior Demokrat Kritik Minimnya Kehadiran Pejabat Eselon Dalam Rapat Paripurna

Selasa, 1 Juli 2025 - 14:44 WIB

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan, Fraksi PDI Perjuangan Lampung : Warning Untuk Meningkatkan Kinerja

Senin, 30 Juni 2025 - 20:39 WIB

KPU Tetapkan Pasangan Nanda – Antonius Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pesawaran

Senin, 30 Juni 2025 - 19:05 WIB

DPRD Tubaba Paripurna Pembahasan Tingkat I Raperda RPJMD 2025–2029: Ini Visi Pembangunan dan Tantangan Daerah

Kamis, 26 Juni 2025 - 17:05 WIB

PSU Pesawaran :MK Tolak Gugatan Supriyanto-Suriansyah, Nanda-Anton Menang

Berita Terbaru

Provinsi

Fraksi PKS Kritisi Dua Raperda Strategis Pemprov Lampung

Selasa, 1 Jul 2025 - 19:09 WIB