Bawaslu Lampung Gencarkan Sosialisasi Cegah Politik Uang Menjelang Pilkada 2024

Selasa, 12 November 2024 - 13:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (Dinamik.id) — Menyambut Pilkada Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung intensif melaksanakan upaya mitigasi guna mencegah praktik politik uang, termasuk “serangan fajar” yang kerap menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi.

Kordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Lampung Hamid Badrul Munir menjelaskan, pencegahan politik uang selalu menjadi fokus utama dalam setiap sosialisasi yang digelar Bawaslu.

Baca Juga :  LSP KPK Rekomendasikan Chrisna Putra Sebagai Penyuluh Anti Korupsi

“Dalam setiap kegiatan sosialisasi kami selalu mengingatkan bahaya politik uang kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujar Hamid kepada Dinamik.id.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hamid menambahkan, Bawaslu Lampung bersama Bawaslu di 15 kabupaten/kota juga telah menyebarkan ratusan ribu alat peraga sosialisasi anti-politik uang, untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya praktik tersebut dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilu yang bersih.

Baca Juga :  Hadiri Muskerwil DPW PKB Provinsi Lampung Mirza Ajak PKB Bersama Membangun Lampung

“Ratusan ribu APS antipolitik uang disebar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan mendorong partisipasi dalam pemilu yang bersih,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, pihaknya akan kembali mengirim surat imbauan kepada seluruh pasangan calon kepala daerah untuk tidak melakukan praktek politik uang.

“Nanti di tahapan masa tenang, kami akan melakukan imbauan lagi terkait politik uang ini kepada setiap paslon Kepala Daerah maupun,” tambahnya.

Baca Juga :  Bertambah, Bung Iqbal Daftar Calon Walikota Bandarlampung ke Partai PKS

Bawaslu juga mengimbau masyarakat yang menemukan praktik politik uang untuk segera melapor ke posko pengaduan yang tersedia di tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Semua kantor Panwascam dan rumah PKD merupakan posko pengaduan untuk masyarakat apabila menemukan politik uang,” pungkasnya. (Amd)

Berita Terkait

“TUMBAL DARAH”: Teror Baru dalam Sinema Horor Indonesia yang Menguji Batas Kemanusiaan
Konferensi MWC NU Sukarame Angkat Tema Rekonsiliasi Kader Menuju Kemandirian Organisasi
PC PMII Bandar Lampung Laporkan Trans7 ke KPID Lampung soal Tayangan Merendahkan Ulama
DPRD Tubaba Paripurna Raperda APBD 2026, Target Pendapatan Rp761,56 Miliar
Dianggap Sebar Ujaran Kebencian, LBH Ansor Laporkan Trans7 ke Polisi
Ratusan Warga Way Kanan Sambangi Kantor ATR/BPN, Tuntut Pengembalian Tanah Ulayat
DPRD Lampung Paripurnakan Sembilan Raperda Inisiatif Legislatif dan Eksekutif
Indah dan Nikmatnya Berlibur ke Agrowisata Kebun Teh Kaligua PTPN I Reg 3

Berita Terkait

Sabtu, 18 Oktober 2025 - 20:40 WIB

“TUMBAL DARAH”: Teror Baru dalam Sinema Horor Indonesia yang Menguji Batas Kemanusiaan

Kamis, 16 Oktober 2025 - 16:08 WIB

Konferensi MWC NU Sukarame Angkat Tema Rekonsiliasi Kader Menuju Kemandirian Organisasi

Rabu, 15 Oktober 2025 - 18:22 WIB

PC PMII Bandar Lampung Laporkan Trans7 ke KPID Lampung soal Tayangan Merendahkan Ulama

Selasa, 14 Oktober 2025 - 19:03 WIB

DPRD Tubaba Paripurna Raperda APBD 2026, Target Pendapatan Rp761,56 Miliar

Selasa, 14 Oktober 2025 - 13:51 WIB

Dianggap Sebar Ujaran Kebencian, LBH Ansor Laporkan Trans7 ke Polisi

Berita Terbaru