Bawaslu Lampung Gencarkan Sosialisasi Cegah Politik Uang Menjelang Pilkada 2024

Selasa, 12 November 2024 - 13:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (Dinamik.id) — Menyambut Pilkada Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung intensif melaksanakan upaya mitigasi guna mencegah praktik politik uang, termasuk “serangan fajar” yang kerap menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi.

Kordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Lampung Hamid Badrul Munir menjelaskan, pencegahan politik uang selalu menjadi fokus utama dalam setiap sosialisasi yang digelar Bawaslu.

Baca Juga :  Drs. FX Siman Sosialisasikan Perda Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru

“Dalam setiap kegiatan sosialisasi kami selalu mengingatkan bahaya politik uang kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujar Hamid kepada Dinamik.id.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hamid menambahkan, Bawaslu Lampung bersama Bawaslu di 15 kabupaten/kota juga telah menyebarkan ratusan ribu alat peraga sosialisasi anti-politik uang, untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya praktik tersebut dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilu yang bersih.

Baca Juga :  Digelar 2 November, Debat Kedua Cagub - Cawagub Lampung Bahas Tema Hukum Pemerintahan Sosial dan Budaya

“Ratusan ribu APS antipolitik uang disebar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan mendorong partisipasi dalam pemilu yang bersih,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, pihaknya akan kembali mengirim surat imbauan kepada seluruh pasangan calon kepala daerah untuk tidak melakukan praktek politik uang.

“Nanti di tahapan masa tenang, kami akan melakukan imbauan lagi terkait politik uang ini kepada setiap paslon Kepala Daerah maupun,” tambahnya.

Baca Juga :  DPRD Metro Minta Pemkot Perbaiki Infrastruktur Jalan Rusak

Bawaslu juga mengimbau masyarakat yang menemukan praktik politik uang untuk segera melapor ke posko pengaduan yang tersedia di tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Semua kantor Panwascam dan rumah PKD merupakan posko pengaduan untuk masyarakat apabila menemukan politik uang,” pungkasnya. (Amd)

Berita Terkait

Harlah ke-27 PKB, Khoir: Saatnya Perkuat Jati Diri dan Perjuangan untuk Rakyat
Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris Harap Polri Terus Jadi Penjaga Keamanan
Anggota Fraksi PKS Syukron Muchtar Desak Langkah Tegas Pemprov Lampung Sikapi Maraknya LGBT
Politikus Senior Demokrat Kritik Minimnya Kehadiran Pejabat Eselon Dalam Rapat Paripurna
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan, Fraksi PDI Perjuangan Lampung : Warning Untuk Meningkatkan Kinerja
KPU Tetapkan Pasangan Nanda – Antonius Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pesawaran
DPRD Tubaba Paripurna Pembahasan Tingkat I Raperda RPJMD 2025–2029: Ini Visi Pembangunan dan Tantangan Daerah
PSU Pesawaran :MK Tolak Gugatan Supriyanto-Suriansyah, Nanda-Anton Menang

Berita Terkait

Minggu, 6 Juli 2025 - 17:17 WIB

Harlah ke-27 PKB, Khoir: Saatnya Perkuat Jati Diri dan Perjuangan untuk Rakyat

Rabu, 2 Juli 2025 - 16:41 WIB

Anggota Fraksi PKS Syukron Muchtar Desak Langkah Tegas Pemprov Lampung Sikapi Maraknya LGBT

Selasa, 1 Juli 2025 - 22:52 WIB

Politikus Senior Demokrat Kritik Minimnya Kehadiran Pejabat Eselon Dalam Rapat Paripurna

Selasa, 1 Juli 2025 - 14:44 WIB

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan, Fraksi PDI Perjuangan Lampung : Warning Untuk Meningkatkan Kinerja

Senin, 30 Juni 2025 - 20:39 WIB

KPU Tetapkan Pasangan Nanda – Antonius Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pesawaran

Berita Terbaru