Lampung, (Dinamik.id) — Pemerintah Provinsi Lampung mencatatkan capaian positif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Hingga 10 Mei, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp2,2 triliun atau setara 30,23% dari total anggaran. Di sisi lain, realisasi belanja daerah menyentuh angka 24,62%. Capaian ini menunjukkan kinerja fiskal Lampung yang berada di atas rata-rata nasional secara de facto.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan bahwa angka tersebut mencakup realisasi keuangan baik yang tercatat dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) maupun yang berada di luar kas daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ini termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang saat ini nilainya telah melampaui Rp350 miliar.
“Pengelolaan Dana BOS memang disahkan per semester sesuai Permendagri. Namun, secara de facto, dana tersebut telah digunakan dan masuk dalam perhitungan realisasi pendapatan dan belanja,” ujar Marindo, Sabtu, 10 Mei 2025.
Ia juga menegaskan, apabila seluruh komponen tersebut telah terlaporkan secara resmi ke Kementerian Dalam Negeri, maka posisi realisasi APBD Provinsi Lampung akan tercatat lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi lain di Indonesia.
“Jika total angka ini sudah dikonsolidasikan dan disampaikan secara menyeluruh, kita akan lihat Lampung unggul dalam realisasi APBD,” tambahnya.
Selain dari sisi pencapaian realisasi, kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Lampung juga dinilai efisien dan optimal. Salah satu indikatornya adalah saldo kas daerah yang setiap hari tidak melebihi 0,03 persen. Artinya, penerimaan keuangan daerah langsung disalurkan untuk belanja dan pelayanan publik, tanpa mengalami penumpukan dana di kas.
“Hal ini mencerminkan optimalisasi penggunaan anggaran guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Marindo.
Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Tidak hanya mempercepat laju pembangunan, kebijakan fiskal yang disiplin dan terarah ini juga menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan global.(pin)
