Lampung Barat, (Dinamik.id) – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Barat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang Maghgasana, Senin (10/11/2025).
Pandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan oleh juru bicara, Syukur, menegaskan pentingnya APBD 2026 untuk mencerminkan respon nyata pemerintah daerah terhadap kebutuhan dan persoalan prioritas masyarakat.
“APBD bukan sekadar catatan keuangan, tetapi instrumen kebijakan publik yang mencerminkan visi dan misi kepala daerah,” ujar Syukur dalam penyampaiannya.
Menurut Fraksi Golkar, penyusunan APBD 2026 harus berpegang teguh pada prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan tepat sasaran agar pelaksanaannya dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Golkar juga memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat atas penyusunan rancangan APBD 2026 yang dinilai sebagai salah satu tugas konstitusional penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Namun demikian, Fraksi Golkar menyoroti beberapa hal yang dianggap perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah. Salah satunya adalah strategi pengendalian inflasi, yang disebut sebagai tantangan utama di tengah situasi ekonomi yang dinamis.
“Kami meminta penjelasan konkret dari pemerintah mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mengendalikan inflasi dan menurunkan angka pengangguran terbuka, termasuk kesiapan implementasi kebijakan makan gratis pada tahun 2026,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti penurunan rencana pendapatan daerah sebagaimana disampaikan dalam nota pengantar keuangan APBD. Fraksi meminta pemerintah agar lebih selektif dan terukur dalam memberikan bantuan berupa dana hibah.
Menurut mereka, tren pemberian dana hibah setiap tahun perlu dievaluasi agar lebih fokus pada sektor-sektor yang benar-benar mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kami menilai kebutuhan dasar seperti penanganan bencana dan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu lebih teliti dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan agar hasil pembangunan benar-benar berkualitas,” tambahnya.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa kebijakan anggaran ke depan harus berpihak pada rakyat dan tidak hanya berorientasi pada angka-angka, tetapi juga pada manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, kami berharap pemerintah daerah mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif dan efisien demi kemajuan Lampung Barat,” tutup Syukur.(pin)
