Bandar, (Dinamik.id) -Pemerintah Kota Bandar Lampung berencana kembali menyalurkan bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada akhir Oktober 2025 mendatang.
Bantuan kali ini mencakup periode Oktober hingga November 2025, dan tidak hanya berupa beras seperti sebelumnya, tetapi juga tambahan minyak goreng.
Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, Ichwan Adji Wibowo, menjelaskan bahwa setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan memperoleh total 20 kilogram beras serta 4 liter minyak goreng. “Setiap KPM akan mendapat 10 kilogram beras untuk setiap bulan, jadi totalnya 20 kilogram untuk dua bulan. Penyaluran dilakukan sekaligus, sebagaimana periode sebelumnya,” ujar Ichwan, Selasa 21 Oktober 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menuturkan, program bantuan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat melalui Bapanas yang bekerja sama dengan Perum Bulog untuk proses pengemasan dan pendistribusian. Menurut Ichwan, stok beras yang akan dibagikan saat ini sudah mulai disiapkan oleh Bulog, dan penyaluran diperkirakan akan dilakukan pada akhir Oktober.
“Bulog menargetkan penyaluran pada akhir bulan ini. Saat ini mereka tengah mempersiapkan kemasan beras dan minyak goreng. Kami hanya menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ichwan menyampaikan bahwa jumlah penerima bantuan pada periode ini sedikit berkurang dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya terdapat sekitar 56 ribu KPM, kini jumlahnya menurun menjadi sekitar 52 ribu KPM.
“Penurunannya tidak terlalu signifikan, hanya di bawah 5 persen. Kemungkinan karena adanya pembaruan data, seperti penerima yang sudah membaik kondisi ekonominya, pindah tempat tinggal, meninggal dunia, atau faktor lain,” paparnya. Ia menegaskan, data penerima bantuan sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat, sedangkan Pemkot hanya berperan dalam proses penyaluran berdasarkan daftar yang telah ditetapkan.
“Seluruh data dan alamat penerima berasal dari Bapanas pusat. Kami di daerah tidak mengubah data, hanya memastikan bantuan diterima oleh KPM yang berhak,” katanya.(pin)
