Wagub Lampung Dukung Kabupaten Kota Miliki Mal Pelayanan Publik

Senin, 9 Februari 2026 - 20:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Dinamik.id) – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela mendorong semua kabupaten kota di daerahnya agar memiliki Mal Pelayanan Publik untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami terus berupaya mengawal pelaksanaan pelayanan publik di daerah. Untuk daerah yang belum bisa mendapatkan penilaian yang baik, Pemerintah Provinsi Lampung berupaya memfasilitasi untuk meningkatkannya,” ujar Jihan Nurlela di Bandarlampung, Senin.

Ia mengatakan pemerintah kabupaten kota perlu mengembangkan Mal Pelayanan Publik karena selama ini pemerintah daerah belum dianggap optimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tahun ini upaya peningkatan pelayanan publik sudah mulai dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung untuk mengawal kabupaten/kota yang memang belum memiliki performa pelayanan publik yang baik. Apalagi di kabupaten kota belum semua ada Mal Pelayanan Publik, ini yang harus didorong untuk ditingkatkan,” katanya.

Baca Juga :  Gubernur Arinal Lepas Kontingen MTQ untuk Mengikuti Lomba di Kalimantan Selatan

Ia memastikan pembentukan pusat layanan publik itu bermanfaat untuk membantu kabupaten kota di provinsi tersebut untuk memperbaiki dan melengkapi berbagai instrumen penilaian Ombusman untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.

“Rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan publik di seluruh daerah adalah berkenaan dengan pencapaian opini malaadministrasi, ini yang menjadi fokus,” ucap dia.

Baca Juga :  Anggota Komisi I DPRD Lampung: Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Bekal Masa Depan Bangsa

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombusman Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan pihaknya terus mendorong semua kabupaten dan kota untuk kedepannya mendapat penghargaan tersebut

“Tapi memang karena tahun kemarin ada efisiensi anggaran jadinya hanya tujuh kabupaten kota, tapi kami berupaya tahun ini semua kabupaten kota bisa dinilai baik,” ujar Nur Rakhman Yusuf.

Menurut dia, penilaian tersebut terdiri dari banyak aspek seperti melihat nilai sebelumnya apakah masih dipertahankan, lalu ada upaya perbaikan layanan.

Kemudian menilai dari aspek petugas pelayanan, yang harus memahami tugas pokoknya dalam pelayanan publik, persepsi masyarakat dalam mengakses pelayanan apakah mendapat pelayanan yang baik, penilaian dari instansi lain, dan pengelolaan pengaduan.

Baca Juga :  Gubernur Berharap Pengurus Mampu Memperjuangkan Kesejahteraan PAPPP Lampung

“Tujuh kabupaten semuanya nilainya tinggi karena ini tidak semua mendapatkan penghargaan harapannya ini menjadi cermin perbaikan bagi yang lain,” katanya.

Diketahui ada tujuh kabupaten yang mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI juga, tujuh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan, serta Kota Metro. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah instansi vertikal di Provinsi Lampung.(pin)

Penulis : Pina

Berita Terkait

Wagub Jihan Luncurkan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor 2026 di Lampung
Pemprov Lampung: Program Pelana jadi upaya pemerataan pembangunan pesisir
PWNU Lampung Sembelih 10 Sapi dan 2 Kambing, Bagikan 1.328 Paket Kurban
Pemprov Lampung Dorong ASN Adaptif Teknologi Lewat Program GARUDA AI
Prabowo Serahkan Sapi Kurban 1,138 Ton untuk Pemprov Lampung
Kementan Kucurkan Rp1,4 Triliun untuk Lampung, Mirza Perkuat Ketahanan Pangan Daerah
Gubernur Mirza Tekankan Digitalisasi untuk Optimalkan PAD dan Tingkatkan Pelayanan Publik
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal Apresiasi Pansus DPRD atas Pendalaman Substansi LKPJ Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung

Berita Terkait

Selasa, 2 Juni 2026 - 14:01 WIB

Wagub Jihan Luncurkan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor 2026 di Lampung

Minggu, 31 Mei 2026 - 19:02 WIB

Pemprov Lampung: Program Pelana jadi upaya pemerataan pembangunan pesisir

Sabtu, 30 Mei 2026 - 21:04 WIB

PWNU Lampung Sembelih 10 Sapi dan 2 Kambing, Bagikan 1.328 Paket Kurban

Rabu, 27 Mei 2026 - 19:05 WIB

Pemprov Lampung Dorong ASN Adaptif Teknologi Lewat Program GARUDA AI

Rabu, 27 Mei 2026 - 11:21 WIB

Prabowo Serahkan Sapi Kurban 1,138 Ton untuk Pemprov Lampung

Berita Terbaru

Berita

BRN Siap Kawal Presiden ke-7 Menyapa Masyarakat Lampung

Sabtu, 13 Jun 2026 - 22:44 WIB

Pemerintah menegaskan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita tetap di angka Rp15.700 per liter, Sabtu.

Ekonomi dan Kreatif

Pemerintah Tegaskan Harga Eceran Minyakita Tetap Rp15.700/Liter

Sabtu, 13 Jun 2026 - 16:43 WIB