Noverisman Soroti Dugaan Pengemplangan Pajak PT GMP

Selasa, 16 Maret 2021 - 18:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung Noverisman Subing.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung Noverisman Subing.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung Noverisman Subing

BANDAR LAMPUNG–Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung Noverisman Subing menyoroti dugaan suap konsultan pajak PT Gunung Madu Plantation (GMP), Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imam Magribi.

Ia berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak setengah kopling dalam mengungkap kasus rasuah itu.

“Kami percayakan saja kepada KPK untuk mengusut sampai tuntas kasus tersebut,” tegas politisi PKB itu, Selasa, 16 Maret 2021

ADVERTISEMENT

adddinamik

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menilai, pengemplangan pajak yang diduga melibatkan perusahaan di Lampung itu bisa merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi maupun kabupaten/kota.

Baca Juga :  DPRD Lampung Terima Audiensi Dengan Kominte Olahraga Nasional (KONI) Lampung

“Seharusnya masuk sepuluh juta, karena ada kongkalikong jadi kurang. Ini sangat mempengaruhi pendapatan daerah dan banyak dampaknya,” ujar mantan Wakil Bupati Lampung Timur itu.

Noverisman berpendapat, penting diketahui apakah penggelapan tersebut terkait pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan, atau pajak lainnya. Yang jelas, permainan pajak akan sangat merugikan negara dan berdampak pada pembangunan dan masyarakat.

“Tanah dan bangunannya masuk kabupaten. Kita lihat dulu jenis pajak apa yang dikemplang. Kalau pajak kendaraan, ia masuknya Bapenda (Badan Pendapatan Daerah),” ujarnya.

Baca Juga :  Supriyadi Hamzah Sampaikan Komisi II Bertanggung Jawab Moral Ikut Sukseskan Program KPB

Ryan dan Aulia diduga menyuap Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Angin Prayitno Aji, dan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan, Dadan Ramdani.

Dua pejabat tersebut diduga mendapat Rp50 miliar dari tiga perusahaan. Dalam salinan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan KPK kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan nomor B/878/DIK.00/01-23/02/2021 tanggal 10 Februari 2021. (lim)

Berita Terkait

Laskar Lampung Kota Bandar Lampung Siap Mengawal Pencalonan Iqbal Ardiansyah
Arinal Siap Lanjutkan Pembangunan Kotabaru Lampung dalam Periode Kedua Gubernur
RMD Daftar Penjaringan Cagub di PSI Lampung, Beni Kisworo Siap Mendampingi
KPU Lampung Gelar Rakor Persiapan Pencalonan Pilkada 2024
Pemkab Mesuji Gelar Sosialisasi Netralitas ASN dan Penyuluhan Anti Korupsi
PPJT Lampung Mendukung Iqbal Ardiansyah sebagai Walikota Bandar Lampung
FKSP Siap Menangkan Iqbal Ardiansyah Walikota Bandar Lampung
Giliran Tokoh Masyarakat Langkapura Sepakat Menangkan Iqbal Ardiansyah Walikota
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 19:51 WIB

Laskar Lampung Kota Bandar Lampung Siap Mengawal Pencalonan Iqbal Ardiansyah

Sabtu, 20 Juli 2024 - 16:11 WIB

Arinal Siap Lanjutkan Pembangunan Kotabaru Lampung dalam Periode Kedua Gubernur

Kamis, 18 Juli 2024 - 21:51 WIB

RMD Daftar Penjaringan Cagub di PSI Lampung, Beni Kisworo Siap Mendampingi

Kamis, 18 Juli 2024 - 14:01 WIB

KPU Lampung Gelar Rakor Persiapan Pencalonan Pilkada 2024

Senin, 15 Juli 2024 - 21:06 WIB

Pemkab Mesuji Gelar Sosialisasi Netralitas ASN dan Penyuluhan Anti Korupsi

Berita Terbaru

Pendidikan

10 Mahasiswa UIN RIL Ikuti KKN Melayu Serumpun V di Aceh

Minggu, 21 Jul 2024 - 16:06 WIB

Pendidikan

Unila Luluskan Dua Mahasiswa Asing Berprestasi Asal Yaman

Minggu, 21 Jul 2024 - 15:01 WIB

Tulangbawang Barat

Seminar Nasional Sinergi Bank Sampah Dorong Pengurangan Sampah di Lampung

Sabtu, 20 Jul 2024 - 17:18 WIB