Dulkahar : Penyaluran BLT di Lamsel Sesuai Mekanisme

Selasa, 22 Februari 2022 - 13:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

LAMSEL (dinamik.id) – Terkait Soal tudingan korupsi dana BLT APBD 2020, mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, Dulkahar AP M.Si akhirnya angkat bicara.

Kepada wartawan, Dulkahar yang saat ini menjabat Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) mengungkapkan mekanisme penyaluran BLT tersebut kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan mekanisme non tunai.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dijelaskan dia,  Pemkab Lampung Selatan dalam hal ini adalah Dinsos menggandeng pihak PT Pos Indonesia Bandar Lampung untuk menyalurkan langsung ke penerima melalui

Penunjukan PT Pos ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat kerja sama (PKS) dengan nomor : 822/KPBdl/Penjualan/Jaskug/0720 tentang PKS penyaluran BLT APBD Kabupaten Lampung Selatan 2020.

Baca Juga :  Sekda Lamsel Terus Ingatkan Netralitas ASN Hadapi Pilkada 2024

“Berdasarkan SPK itu, Dinsos menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) ke BPKAD untuk dilakukan transfer ke rekening PT Pos Indonesia Bandar Lampung,” kata Dulkahar, Senin 21 Februari 2022.

Dijelaskan Dulkahar, alokasi anggaran untuk BLT tersebut sebesar Rp16.100.700.000,- bagi 5.900 keluarga penerima manfaat dengan cara 3 tahap penyaluran.

“Tahap pertama sebanyak 3 bulan untuk periode April, Mei dan Juni. Dengan besaran perbulannya Rp600 ribu. Artinya tahap pertama itu setiap warga penerima mendapatkan Rp1,8 juta,” imbuh Dulkahar.

Untuk tahap kedua, terus Dulkahar, periode Juli, Agustus dan September besaran bantuan perbulannya turun menjadi Rp300 ribu. Artinya, setiap KPM pada tahap II ini mendapatkan Rp900 ribu.

Baca Juga :  Sekda Mesuji Syamsudin Serahkan Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan di Rawajitu Utara

“Jadi, total alokasi anggaran pada tahap pertama Rp1,8 juta x 5.900 KPM = Rp10.620.000.000,- namun hanya terealisasi 98,69% atau ada 77 KPM yang tidak terealisasi, dengan besaran sisa alokasi anggaran Rp138.600 ribu,” jelas Dulkahar.

Namun, pada tahap II dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.310.000.000,- hanya terealisasi Rp5.108.400.000,- atau terdapat sisa anggaran yang tak terealisasi sebesar Rp201.600.000,-

“Penyaluran BLT APBD tidak terealisasi 100% karena sejumlah faktor, karena alasan KPM ganda dan ada juga KPM sudah menerima bantuan lain. Beberapa nama sempat tercover untuk kami usulkan sebagai gantinya, namun akhirnya memang terealisasi maksimal seperti itu,” ucap Dulkahar.

Baca Juga :  Warga Sidomulyo Apresiasi Bupati Lamsel Atas Pembangunan Jalan

Menurut mantan Kepala Dinas PMD ini, total sisa anggaran BLT yang gagal bayar oleh PT Pos sebesar Rp340.200.000,- dikembalikan oleh PT Pos Bandar Lampung langsung ke rekening kas umum daerah (RKUD).

“Jadi, walaupun Dinas Sosial sebagai pengelola kegiatan, namun transaksi kegiatan memang dilakukan non tunai. Baik penerimaan alokasi anggaran kegiatan oleh kantor pos, maupun pengembalian sisa anggaran kegiatan memang dilaksanakan dengan cara non tunai,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, pelaksanaan Penyaluran BLT pemkab lamsel ini sudah di audit BPK RI dan ada satgas PEN yg ikut mengawasi pelaksanaan nya ( Red).

Berita Terkait

Pajak SGC Disorot: 303 Kendaraan Menunggak, Alat Berat Belum Tercatat
Rapat Paripurna DPRD Tubaba Bahas Tingkat II Raperda RPJMD 2025–2029
Cegah Pengaruh Negatif, dr. Sasa Chalim Dukung Raperda Larangan LGBT di Lampung
Wagub Lampung Sampaikan Tanggapan atas Pandangan DPRD terhadap LPJ APBD 2024 dan Dua Raperda Strategis
Fraksi PKS Kritisi Dua Raperda Strategis Pemprov Lampung
Kisah Wagub Lampung Berikan Nama Bayi Mungil ‘Hana Aisyah Qaisarah’
Wabup Nadirsyah Hadiri HUT Bhayangkara ke-79 di Polres Tubaba, Ucapkan Terima Kasih dan Doa untuk Polri
Pemprov Lampung Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Dua Raperda Strategis

Berita Terkait

Rabu, 9 Juli 2025 - 14:55 WIB

Pajak SGC Disorot: 303 Kendaraan Menunggak, Alat Berat Belum Tercatat

Rabu, 9 Juli 2025 - 13:16 WIB

Rapat Paripurna DPRD Tubaba Bahas Tingkat II Raperda RPJMD 2025–2029

Jumat, 4 Juli 2025 - 13:38 WIB

Cegah Pengaruh Negatif, dr. Sasa Chalim Dukung Raperda Larangan LGBT di Lampung

Rabu, 2 Juli 2025 - 22:44 WIB

Wagub Lampung Sampaikan Tanggapan atas Pandangan DPRD terhadap LPJ APBD 2024 dan Dua Raperda Strategis

Selasa, 1 Juli 2025 - 19:09 WIB

Fraksi PKS Kritisi Dua Raperda Strategis Pemprov Lampung

Berita Terbaru

Edukasi

PW Muhamadiyah Lampung Sebut LGBT Musuh Kemanusiaan

Rabu, 9 Jul 2025 - 15:34 WIB

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. int

Berita

DPR Masih Mengkaji Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu

Rabu, 9 Jul 2025 - 14:03 WIB

Tulangbawang Barat

Rapat Paripurna DPRD Tubaba Bahas Tingkat II Raperda RPJMD 2025–2029

Rabu, 9 Jul 2025 - 13:16 WIB