Retribusi Penggunaan Stadion Sesuai Perda No 14, Penarikan Tak Resmi Silahkan Lapor

Sabtu, 5 Maret 2022 - 21:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung (dinamik.id)–Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2022.

Salahsatu caranya dengan memberlakukan retribusi terhadap pemanfaatan lahan stadion pahoman sebagaimana diatur dalam Perda No 14 Tahun 2019 tentang perubahan kedua retribusi daerah No 3 Tahun 2011.

Demikian benang merah dalam agenda sosialisasi Perda No 14 Tahun 2019 yang mengatur tentang perubahan kedua retribusi daerah No 3 Tahun 2011 bersama pengurus dan pedagang di sekitar stadion Pahoman, Bandar Lampung, Sabtu (5/3/2022).

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala UPT PKOR Way halim,
Heris Meyusef mewakili Pelaksana tugas (Plt) Kadispora Lampung, Descatama Paksi Moeda mengatakan kegiatan sosialisasi ini dalam rangka memberikan arahan kepada pengurus dan pedagang agar bisa mematuhi Perda No 14 Tahun 2019 yang mengatur tentang perubahan kedua retribusi daerah No 3 Tahun 2011.

Baca Juga :  Gubernur Arinal Sampaikan 10 Upaya Optimalkan Pendapatan Daerah dalam Paripurna DPRD Lampung

“Jadi perda tersebut membahas pajak restribusi di Provinsi Lampung khususnya pedagang yang menempati lahan dengan ukuran 2X3 meter sebesar Rp300 ribu di sekitar stadion, ” kata Heris kepada awak media.

Heris menjelaskan pajak restribusi sudah sesuai aturan Pemprov Lampung dalam meningkatkan PAD. Selain sewa lahan adapun sewa Stadion kegiatan olahraga sebesar Rp150.000 selama 2 jam, Club umum pada malam hari sebesar Rp500 ribu selama 2 jam dan exhibition sebesar Rp200 ribu juga selama 2 jam.

Baca Juga :  Meriahkan HUT RI ke-77 Tingkat Provinsi, Pemprov Lampung Gelar Senam Bersama dan Lomba

Oleh karena itu, terkait adanya kwitansi mengatasnamakan UPT Dispora, menurutnya, itu di luar dari bagian UPTD. “Jika ada oknum tersebut boleh laporkan ke pengurus atau ke Dispora Lampung. Kita resmi retribusi sesuai mekanisme, ” tegas Heris.

Dalam sosialisasi itu pedagang sempat meminta keringanan sewa lahan dimasa pandemi covid 19. “Kami akan mengakomodasi keinginan para pedagang dalam hal keringanan tarif retribusi sewa. Dispora Lampung akan segera membahas dengan OPD terkait,” kata dia. (Randy)

Berita Terkait

Masalah Seragam di SMKN 1 Terbanggibesar, Marsha Anggota DPRD Lampung panggil komite dan wali murid
Atasi Anjloknya Harga, Pansus Dorong Singkong Masuk Kategori Tanaman Ketahanan Pangan Nasional
PENGEMBANG INDONESIA DPD LAMPUNG Salurkan Bantuan kepada Korban Banjir
Pemkab Tubaba terima Bentor dan Kontainer Sampah dari Program CSR Bank Lampung
PKB Beri Bantuan dan Serap Aspirasi Masyarakat Terdampak Banjir di Bandar Lampung
Ketua KNPI Bandar Lampung : Banjir Bandar Lampung Tanggung Jawab Bersama
Pansus Temukan Perusahaan Belum Terapkan Harga Singkong Sesuai Kesepakatan, Kadar Aci Jadi Kendala
Gubernur dan Wagub Terpilih, Mirza-Jihan Tinjau Korban Banjir di Bandar Lampung
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Januari 2025 - 15:59 WIB

Masalah Seragam di SMKN 1 Terbanggibesar, Marsha Anggota DPRD Lampung panggil komite dan wali murid

Selasa, 21 Januari 2025 - 12:42 WIB

Atasi Anjloknya Harga, Pansus Dorong Singkong Masuk Kategori Tanaman Ketahanan Pangan Nasional

Senin, 20 Januari 2025 - 23:42 WIB

PENGEMBANG INDONESIA DPD LAMPUNG Salurkan Bantuan kepada Korban Banjir

Senin, 20 Januari 2025 - 18:43 WIB

Pemkab Tubaba terima Bentor dan Kontainer Sampah dari Program CSR Bank Lampung

Senin, 20 Januari 2025 - 17:20 WIB

PKB Beri Bantuan dan Serap Aspirasi Masyarakat Terdampak Banjir di Bandar Lampung

Berita Terbaru

PENGEMBANG INDONESIA DPD LAMPUNG Salurkan Bantuan kepada Korban Banjir

Bandar Lampung

PENGEMBANG INDONESIA DPD LAMPUNG Salurkan Bantuan kepada Korban Banjir

Senin, 20 Jan 2025 - 23:42 WIB