Pemprov Dukung Pembangunan Bendungan Margatiga Menjadi Kawasan Proyek Strategis Nasional

Kamis, 14 Juli 2022 - 12:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung (dinamik.id) – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, Yudi Alfadri mewakili Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Rapat Percepatan Penyelesaian Pelaksanaan Pengadaan Tanah pada Lahan Hak Guna Usaha (HGU) dan Transmigrasi pada Pembangunan Infrastruktur Sektor Sumber Daya Air.

Kegiatan dilaksanakan secara Hybrid bertempat di Ruang Video Conference Lt.I Gedung Diskominfotik Provinsi Lampung, Kamis 14 Juli 2022.

Heriantono Waluyadi dari Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air ((SSPSDA) Kementerian PUPR RI, menyampaikan progress pengadaan tanah di 4 bendungan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu; Bendungan Marangkayu, Bendungan Margatiga, Bendungan Karian dan Bendungan Bulango Ulu.

Selain itu Heriantono Waluyadi juga menjelaskan progress pengadaan tanah di Bendungan Margatiga yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang memiliki lahan sebanyak 60,72% luas tanah sudah dalam status bebas, dan sebanyak 39,28% tersisa, akan ada rencana Impounding pada tahun 2023.

Sementara Yudi Alfadri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, dalan kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mendukung pembangunan Bendungan di Margatiga Lampung Timur yang akan menjadi Kawasan Proyek Strategis Nasional.

Baca Juga :  Disnakertrans Pemkab Mesuji Poadcast Di Radio Mesuji, Berikut Pemaparannya

“Pemerintah Provinsi Lampung mendukung PSN di Bendungan Margatiga Provinsi Lampung dengan memberikan rekomendasi persetujuan pelepasan hutan untuk menjadi Kawasan Proyek Strategis Nasional Bendungan Margatiga, Lampung Timur.” ungkapnya.

Hadir dalam rapat tersebut, perwakilan Dinas PSDA Provinsi Lampung, Dinas PKP dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung, dan Biro Hukum Provinsi Lampung. (Nazar/Red).

Berita Terkait

Masalah Seragam di SMKN 1 Terbanggibesar, Marsha Anggota DPRD Lampung panggil komite dan wali murid
Atasi Anjloknya Harga, Pansus Dorong Singkong Masuk Kategori Tanaman Ketahanan Pangan Nasional
PENGEMBANG INDONESIA DPD LAMPUNG Salurkan Bantuan kepada Korban Banjir
Pemkab Tubaba terima Bentor dan Kontainer Sampah dari Program CSR Bank Lampung
PKB Beri Bantuan dan Serap Aspirasi Masyarakat Terdampak Banjir di Bandar Lampung
Ketua KNPI Bandar Lampung : Banjir Bandar Lampung Tanggung Jawab Bersama
Pansus Temukan Perusahaan Belum Terapkan Harga Singkong Sesuai Kesepakatan, Kadar Aci Jadi Kendala
Gubernur dan Wagub Terpilih, Mirza-Jihan Tinjau Korban Banjir di Bandar Lampung
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Januari 2025 - 15:59 WIB

Masalah Seragam di SMKN 1 Terbanggibesar, Marsha Anggota DPRD Lampung panggil komite dan wali murid

Selasa, 21 Januari 2025 - 12:42 WIB

Atasi Anjloknya Harga, Pansus Dorong Singkong Masuk Kategori Tanaman Ketahanan Pangan Nasional

Senin, 20 Januari 2025 - 23:42 WIB

PENGEMBANG INDONESIA DPD LAMPUNG Salurkan Bantuan kepada Korban Banjir

Senin, 20 Januari 2025 - 18:43 WIB

Pemkab Tubaba terima Bentor dan Kontainer Sampah dari Program CSR Bank Lampung

Senin, 20 Januari 2025 - 17:20 WIB

PKB Beri Bantuan dan Serap Aspirasi Masyarakat Terdampak Banjir di Bandar Lampung

Berita Terbaru

PENGEMBANG INDONESIA DPD LAMPUNG Salurkan Bantuan kepada Korban Banjir

Bandar Lampung

PENGEMBANG INDONESIA DPD LAMPUNG Salurkan Bantuan kepada Korban Banjir

Senin, 20 Jan 2025 - 23:42 WIB