Ini Alasan Presiden Naikkan Harga BBM, Subsidi Dinikmati Masyarakat Mampu

Minggu, 4 September 2022 - 11:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta (dinamik.id)–Presiden Joko Widodo menjelaskan sejumlah alasan Pemerintah harus menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ia menegaskan Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

“Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau, dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat, dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus. Dan lagi, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi,” ungkapnya dalam siaran persnya, Sabtu (3/9/2022).

ADVERTISEMENT

adddinamik

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mestinya, lanjut kepala negara, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit.

Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga, harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian.

Secara perinci, Presiden Jokowi menjelaskan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, sebesar Rp150 ribu per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.

Baca Juga :  Nyalon Bupati, Mantan Pj Bupati Pringsewu Ambil Formulir di PAN dan PDIP

“Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen Dana Transfer Umum sebesar Rp2,17 triliun, untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan,” ujarnya.

Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu.

“Selanjutnya, saya minta Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Sosial untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci,” tegas Presiden. (Red)

Ini Alasan Presiden Naikkan Harga BBM, Subsidi Dinikmati Masyarakat Mampu

Jakarta (dinamik.id)–Presiden Joko Widodo menjelaskan sejumlah alasan Pemerintah harus menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ia menegaskan Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

“Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau, dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat, dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus. Dan lagi, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi,” ungkapnya dalam siaran persnya, Sabtu (3/9/2022).

Baca Juga :  Program CSV, Pemkab Mesuji Bersama PT GGP Panen Perdana Singkong di Way Serdang

Mestinya, lanjut kepala negara, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit.

Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga, harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian.

Secara perinci, Presiden Jokowi menjelaskan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, sebesar Rp150 ribu per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.

“Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen Dana Transfer Umum sebesar Rp2,17 triliun, untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan,” ujarnya.

Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu.

“Selanjutnya, saya minta Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Sosial untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci,” tegas Presiden. (Red)

 

Berita Terkait

Pj Gubernur Ajak KNPI Lampung Kolaborasi Program Sentuh Masyarakat
Rapat Pleno PWI Pusat Tunjuk Zulmansyah Sekedang Plt Ketum PWI
Pj Bupati Febrizal Levi, Hadiri Pencanangan PIN Polio di Puskesmas Brabasan
Puskesmas Wirabangun Gelar Pencanangan PIN Polio di Balai Desa Mulya Agung
Dahsyat, PKB Tegaskan Usung Mirza di Pilgub Lampung 2024
Pendaftaran Calon Komisioner KPU Lampung Dibuka 12 Hari
Kian Dinamis, Umar Ahmad Ditugaskan DPP PDIP Menjadi Cawagub Lampung
Jajaran Kecamatan Simpang Pematang, Lakukan Gotong Royong Serentak di 13 Desa
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 24 Juli 2024 - 23:42 WIB

Pj Gubernur Ajak KNPI Lampung Kolaborasi Program Sentuh Masyarakat

Rabu, 24 Juli 2024 - 22:35 WIB

Rapat Pleno PWI Pusat Tunjuk Zulmansyah Sekedang Plt Ketum PWI

Selasa, 23 Juli 2024 - 16:34 WIB

Pj Bupati Febrizal Levi, Hadiri Pencanangan PIN Polio di Puskesmas Brabasan

Selasa, 23 Juli 2024 - 12:16 WIB

Puskesmas Wirabangun Gelar Pencanangan PIN Polio di Balai Desa Mulya Agung

Senin, 22 Juli 2024 - 19:33 WIB

Dahsyat, PKB Tegaskan Usung Mirza di Pilgub Lampung 2024

Berita Terbaru