Bandar lampung (dinamik.id) – INDEKS Demokrasi (IDI) Lampung pada 2021 meningkat. Dimana pada 2021 ini, IDI Lampung mencapai 80,18 atau kategori tinggi. Angka tersebut naik dari tahun 2020 yang lalu yakni 72,79.
Hal itu terungkap pada Forum Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mewakili Gubernur, di Hotel Emersia, Senin (3/4/2023).
IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (Civil Liberty), hak-hak Politik (Political Rights), dan lembaga demokrasi (Institution of Democracy).
Data BPS, IDI Lampung tahun 2021 yang mencapai 80,18 terdiri dari tiga komposisi nilai. Ketiganya yakni aspek kebebasan 76,64, aspek kesetaraan 81,82 dan aspek kapasitas lembaga demokrasi mencapai 81,96.
Terdapat perubahan metode penilaian IDI pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 total ada 28 aspek yang menjadi indikator penilaian. Namun untuk tahun 2021 dan selanjutnya, aspek yang dijadikan penilaian hanya 22 jenis yang termuat dalam tiga aspek yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasistas lembaga demokrasi.
Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia khususnya Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dan perbaikan.
Seiring waktu definisi Demokrasi mengalami perubahan bukan hanya keterwakilan melainkan mencakup aspek-aspek baik pemerintahan, ekonomi sosial maupun budaya.
“Jadi semakin sempurna indeks demokrasi ini diukur kita harus semakin siap, artinya semakin menjadi tidak mudah bagi kita,” ujarnya.
Selanjutnya Fahrizal menyampaikan bahwa Forum Group Discussion ini diadakan untuk memperbaiki sistem. Indeks Demokrasi adalah konsekuensi dari kinerja pemerintah Provinsi Lampung, kinerja yang bagus akan secara otomatis menghasilkan nilai indeks yang bagus.
“Jadi kita bukan memperbaiki potretnya, tetapi memperbaiki kinerjanya sehingga nilainya pun bagus,” lanjut Fahrizal Darminto.
Gubernur mengharapkan kepada seluruh yang hadir dalam Forum Group Discussion agar betul-betul memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang Demokrasi terutama mengenai aspek-aspek apa yang akan dijadikan bahan pembahasan dalam FGD.
“Kita harus sudah sama-sama memahami rambu-rambu. Jangan sampai ada PNS yang ikut-ikutan berpolitik seharusnya netral, sehingga ini akan memgurangi nilai indeks demokrasi kita,” tegas Gubernur.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (BPS) Lampung Agung Erianto Juliandono, mengatakan bahwa pada tahun 2021 proses penilaian IDI menggunakan metode baru.
Yakni terkait teoritik dengan demokrasi yang lebih luas dengan cara mengurangi porsi ukuran institusi dan melibatkan indikator demokrasi, ekonomi, dan sosial.
“Kami juga menggunakan sumber data resmi seperti koran cetak, portal berita online, dan dokumen/peraturan yang dikeluarkan instansi, ” jelasnya.
Hadir dalam acara, Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung, Sekretaris Kesbangpol, Sekretaris Dewan, Forum Komunikasi Umat Beragama, Perwakilan Akademisi Universitas Lampung. (NAZ/RED)
