168 Guru PPPK Paruh Waktu Pringsewu Menanti Kepastian, BKPSDM Masih Tunggu Surat Pusat

Selasa, 10 November 2026 - 14:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PRINGSEWU, (Dinamik.id) – Sebanyak 168 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Pringsewu masih menanti kepastian perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu.

Harapan perubahan status tersebut menjadi perhatian setelah pemerintah pusat mengumumkan rencana peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Namun, hingga kini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pringsewu belum dapat memastikan kapan kebijakan tersebut akan direalisasikan di daerah.

Baca Juga :  Sopir Truk Pringsewu Patah Tulang Diserang Prenaman Buyut Ilir, Polres Lamteng Buru Pelaku

Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan, dan Informasi ASN BKPSDM Pringsewu, Dwi Santoso, mengatakan pihaknya masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut.

“Kalau kepastiannya, kita enggak tahu. Kepastian itu setelah ada surat, baru kita proses,” ujar Dwi saat diwawancarai, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, pernyataan yang disampaikan pejabat pemerintah pusat belum cukup menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan proses administrasi kepegawaian. Diperlukan regulasi atau surat edaran resmi agar pelaksanaannya memiliki landasan yang jelas.

Baca Juga :  Pj Bupati Pringsewu Panen Raya Perdana di Ambarawa Barat

Dwi menyebutkan, terdapat 168 PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Pringsewu dan seluruhnya merupakan tenaga guru.

Ia juga mencontohkan perubahan status penyuluh pertanian yang sebelumnya membutuhkan kejelasan aturan dari pemerintah pusat sebelum ditindaklanjuti di daerah.

Sementara itu, terkait kesiapan anggaran apabila perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu direalisasikan, Dwi mengaku belum dapat memberikan kepastian.

Baca Juga :  Ini Penyebab Sijago Merah Lahap Gedung Perpustakaan SMP Satu Atap Pagelaran Utara

“Soal ini nanti menunggu kebijakan dan surat dari pusat. Kita belum tahu juga,” ungkapnya.

Kondisi tersebut membuat kepastian perubahan status 168 guru PPPK Paruh Waktu di Pringsewu masih bergantung pada kebijakan dan petunjuk resmi pemerintah pusat.

Di sisi lain, para guru tersebut tentu membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme pengalihan status, waktu pelaksanaan, hingga kepastian hak kepegawaian apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. (Rhn)

Penulis : Ahmad Mufid

Editor : Pina haidar

Berita Terkait

Bupati Cup 2026 Tuai Kritik, Lapangan Kuncup Dipertanyakan hingga Tarif Parkir Rp5 Ribu
Belasan Tahun Dikeluhkan, Kini Jalan Margodadi–Candi Retno Diperbaiki
DPMPTSP Sebut Billboard di Jalan Ahmad Yani Pringsewu Belum Berizin, Diduga Milik Anggota DPRD Lampung
Pilkakon Tanjung Dalam Ricuh, Penghitungan Suara Dihentikan
Bupati Pringsewu Resmikan Jembatan Gantung Podosari-Sukoharjo IV Senilai Rp10 Miliar
CV Salim Jaya Konstruksi Jadi Rekanan Tetap Dinas PUPR Pringsewu Walau Kerap Mendapat Temuan BPK
Bupati Pringsewu Lantik 8 Pejabat Administator
CV Salim Jaya Konstruksi Rekanan Jalan Bulukarto-Mataram Diduga Abaikan Pengawas dan Dinas PUPR

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 14:29 WIB

168 Guru PPPK Paruh Waktu Pringsewu Menanti Kepastian, BKPSDM Masih Tunggu Surat Pusat

Senin, 9 November 2026 - 10:55 WIB

Bupati Cup 2026 Tuai Kritik, Lapangan Kuncup Dipertanyakan hingga Tarif Parkir Rp5 Ribu

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:23 WIB

DPMPTSP Sebut Billboard di Jalan Ahmad Yani Pringsewu Belum Berizin, Diduga Milik Anggota DPRD Lampung

Selasa, 27 Oktober 2026 - 20:21 WIB

Pilkakon Tanjung Dalam Ricuh, Penghitungan Suara Dihentikan

Jumat, 16 Oktober 2026 - 20:34 WIB

Bupati Pringsewu Resmikan Jembatan Gantung Podosari-Sukoharjo IV Senilai Rp10 Miliar

Berita Terbaru