Pemkab Tubaba Raih Opini WTP Ke-12 Secara Beruntun

Kamis, 18 Mei 2023 - 19:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TULANGBAWANG BARAT (dinamik.id) – Pemeriksaan hasil laporan keuangan merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Hal itu katakan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung, Yusna Dewi S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Penjabat Bupati Tubaba Dr. Zaidirina, di auditorium BPK, Bandar Lampung, Rabu (17/05/2023).

Baca Juga :  Dulkahar : Penyaluran BLT di Lamsel Sesuai Mekanisme

Opini WTP yang ke-12 secara beruntun ini merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk Tahun 2022.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Yusnadewi , pemeriksaan hasil laporan keuangan merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam Undang undang nomor 15 tahun 2004, pasal 17 ayat (2) mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Baca Juga :  Bergerak Bersama, Kabupaten Mesuji Terima Penghargaan Juara Pertama Anjungan Terbaik PRL 2023

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan, lanjut dia, bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan kebenaran suatu laporan.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan Pemkab Tubaba mendapat opini WTP dengan penekanan suatu hal. Penekanan suatu hal, merupakan penekanan pada suatu hal yang dimasa depan, kalau tidak diperbaiki, bisa berdampak materiil, ” terangnya

Lanjudia, Khusus untuk Tubaba BPKP Provinsi Lampung memberi beberapa penekanan, seperti pada pendapatan retribusi daerah.

Baca Juga :  Kembali Torehkan Prestasi, Kabupaten Mesuji Memuncaki Standar Pelayanan Minimal (SPM) se-Lampung

“Pengelolaan belanja daerah tidak memadai sehingga mengakibatkan timbulnya resiko terganggunya pelaksanaan program yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK),”tuturnya

Selain Kabupaten Tubaba, BPK Perwakilan Lampung juga menyerahkan LHP untuk enam kabupaten lain yakni, Lampung Timur, Pesisir Barat, Pesawaran dan Pringsewu.

Selain PJ Bupati turut hadir mendampingi,
Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berita Terkait

Bupati Pringsewu Hadiri HLM TPID se-Provinsi Lampung
HUT ke-51 IWAPI, Ketua TP PKK Lampung Tekankan Pentingnya Adaptasi Digital Pengusaha Perempuan
45 Pengurus MKKS SMP Tubaba Kunjungi Dinas Perpustakaan, Fokus Penguatan Literasi
Lampung Percepat Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi di 2026, Mulai Lebih Awal dari Jadwal
Gubernur Mirza: Pemimpin Sejati Adalah Pelayan yang Mencintai Rakyatnya
Gubernur Bersyukur Lampung Dipercaya Tuan Rumah HPN dan Porwanas 2027
DPRD Pringsewu Sebut Anggaran Terbatas, Perbaikan Jalan Jatiagung Diupayakan Tahun Depan
Warga Jati Agung Pilih Gogoh Ikan di Jalan Rusak, Sindiran Keras untuk Pemerintah

Berita Terkait

Rabu, 11 Februari 2026 - 20:28 WIB

Bupati Pringsewu Hadiri HLM TPID se-Provinsi Lampung

Selasa, 10 Februari 2026 - 18:35 WIB

HUT ke-51 IWAPI, Ketua TP PKK Lampung Tekankan Pentingnya Adaptasi Digital Pengusaha Perempuan

Selasa, 10 Februari 2026 - 14:29 WIB

45 Pengurus MKKS SMP Tubaba Kunjungi Dinas Perpustakaan, Fokus Penguatan Literasi

Senin, 9 Februari 2026 - 23:20 WIB

Gubernur Mirza: Pemimpin Sejati Adalah Pelayan yang Mencintai Rakyatnya

Senin, 9 Februari 2026 - 12:27 WIB

Gubernur Bersyukur Lampung Dipercaya Tuan Rumah HPN dan Porwanas 2027

Berita Terbaru

Pringsewu

Bupati Pringsewu Hadiri HLM TPID se-Provinsi Lampung

Rabu, 11 Feb 2026 - 20:28 WIB