Bandar Lampung (dinamik.id) – Anggota Bawaslu Lampung Gistiawan menekankan pentingnya menyamakan persepsi dengan masyarakat mengenai Pemilu 2024 untuk meminimalisir pelanggaran dan mengedukasi masyarakat tentang integritas dalam kampanye dan pemilihan.
“Bawaslu Lampung menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, baik melalui laporan langsung maupun melalui platform online SigapLapor. Ini memudahkan partisipasi peserta pemilu yang jauh dari tempat melapor.” Ujar saat menjadi pemantik dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Inventarisir Problem dan Solusi Membangun Keterbukaan Informasi Pemilu Tahun 2024”, Senin (11/12).
Dalam upaya memperluas informasi, Bawaslu Lampung berkolaborasi dengan media massa untuk memastikan informasi tentang perkembangan harian selalu ter-update. Gistiawan menyoroti kekurangan SDM di Bawaslu Lampung dan mengungkapkan kebutuhan akan dukungan media dalam menyampaikan informasi edukatif terkait Pemilu 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gistiawan berharap agar media, baik cetak maupun digital dapat menyampaikan informasi yang edukatif dan akurat, serta mendukung kelancaran Pemilu 2024 sesuai peraturan dan azas pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.
Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung menyampaikan bahwa FGD ini merupakan wujud nyata dari semangat partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga integritas dan transparansi dalam proses demokrasi di Provinsi Lampung.
Tema yang di angkat pada FGD kali ini, yaitu “Inventarisir Problem dan Solusi Membangun Keterbukaan Informasi Pemilu Tahun 2024,” sangat relevan dan krusial mengingat pentingnya peran keterbukaan informasi dalam memastikan proses pemilihan yang demokratis, adil, dan akuntabel. Pemilu adalah pilar utama dalam sistem demokrasi, dan keterbukaan informasi menjadi kunci keberhasilan proses tersebut.
Keterbukaan informasi bukan hanya tentang memastikan bahwa informasi tersedia untuk publik, tetapi juga mengenai bagaimana masyarakat dapat mengakses, memahami, dan berpartisipasi dalam proses politik.
“Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul dan merumuskan solusi yang konstruktif untuk meningkatkan keterbukaan informasi Pemilu tahun 2024,” Pungkas Achmad Saefulloh. (Naz)
