Pemkab Tubaba Serius Tangani Stunting, Ini Besaran Anggarannya

Rabu, 17 Januari 2024 - 21:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TULANGBAWANG BARAT (dinamik.id) – Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat, Lampung mengalokasikan dana desa sebesar 1 miliar rupiah untuk penanganan penurunan stunting di tahun 2024.

Keputusan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dra. Bayana, M. Si, dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahun 2024 pada tanggal (17/1/2024)

Dalam paparannya, Bayana menjelaskan bahwa, sebanyak 100 desa (Tiyuh) yang ada di Tubaba diminta untuk menganggarkan dana desa sebesar 10 juta rupiah setiap Tiyuhnya.

Menurutnya, Dana tersebut akan difokuskan pada pemberian makanan bergizi seperti telur dan susu, disesuaikan dengan pertumbuhan bayi di bawah dua tahun (Baduta) dan bayi di bawah lima tahun (Balita).

“Kebutuhan makanan ini akan dipusatkan di Dapur Sehat (Darhat) di setiap desa. Dan didistribusikan oleh pengelola Darhat yang melibatkan PKK Tiyuh, bidan ahli gizi, kader Bina Keluarga Balita (BKB), dan kader PKK, dengan dukungan Tim Pendamping Keluarga (TPK),”ungkapnya

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekdakab) Tubaba, Novriwan Jaya, pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa, prevalensi stunting di Indonesia per tahun 2021 turun menjadi 24,4 persen, tetapi masih di atas standar yang ditoleransi WHO.

Baca Juga :  Sekda Syamsudin Pimpin Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama di RJU

Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting menjadi prioritas pembangunan yang diwujudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Sekda Tubaba menargetkan penurunan angka prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024, berdasarkan Data Survei Status Gizi Indonesia 2022 yang mencatat prevalensi stunting Kabupaten Tubaba sebesar 16,4%.

Dalam penilaian kinerja penurunan stunting Provinsi Lampung tahun 2022, Kabupaten Tubaba meraih prestasi tertinggi di tingkat madya bersama 10 kabupaten lainnya. Kabupaten Tubaba berhasil meraih peringkat 1, hal ini menunjukkan komitmen dan keberhasilan dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Baca Juga :  Wali Kota Eva Dwiana Resmi Tutup MTQ Ke-52 Tingkat Bandar Lampung

Sekda Tubaba menambahkan, pendekatan berbasis keluarga menjadi kunci dalam mengidentifikasi risiko stunting, dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) memiliki basis data yang akurat dan mutakhir untuk kelompok sasaran.

“Dengan alokasi dana desa yang signifikan dan upaya bersama melalui berbagai program, Kabupaten Tubaba diharapkan dapat mencapai hasil yang memuaskan dalam menurunkan angka stunting di Provinsi Lampung,” pungkasnya.

Berita Terkait

Gubernur Mirza: Pemimpin Sejati Adalah Pelayan yang Mencintai Rakyatnya
Gubernur Bersyukur Lampung Dipercaya Tuan Rumah HPN dan Porwanas 2027
DPRD Pringsewu Sebut Anggaran Terbatas, Perbaikan Jalan Jatiagung Diupayakan Tahun Depan
Warga Jati Agung Pilih Gogoh Ikan di Jalan Rusak, Sindiran Keras untuk Pemerintah
Lampung Gas Hilirisasi Pertanian dan Peternakan, Petani dan Peternak Harus Naik Kelas
250 Anggota PWI Sukseskan HPN di Banten, Marindo: Gubernur Dukung HPN Porwanas 2027 di Lampung
Dilepas Kapolres, Perwakilan PWI Mesuji Siap Ikuti Rangkaian HPN 2026 Banten
Menteri PU Tinjau Jembatan Way Bungur, Bupati Lamtim Berterimakasih ke Presiden

Berita Terkait

Senin, 9 Februari 2026 - 23:20 WIB

Gubernur Mirza: Pemimpin Sejati Adalah Pelayan yang Mencintai Rakyatnya

Senin, 9 Februari 2026 - 12:27 WIB

Gubernur Bersyukur Lampung Dipercaya Tuan Rumah HPN dan Porwanas 2027

Minggu, 8 Februari 2026 - 13:50 WIB

DPRD Pringsewu Sebut Anggaran Terbatas, Perbaikan Jalan Jatiagung Diupayakan Tahun Depan

Sabtu, 7 Februari 2026 - 18:13 WIB

Warga Jati Agung Pilih Gogoh Ikan di Jalan Rusak, Sindiran Keras untuk Pemerintah

Jumat, 6 Februari 2026 - 18:37 WIB

Lampung Gas Hilirisasi Pertanian dan Peternakan, Petani dan Peternak Harus Naik Kelas

Berita Terbaru

DPRD Provinsi

HPN 2026, Kostiana Ajak Pers Adaptif Hadapi Era Digital

Senin, 9 Feb 2026 - 16:28 WIB