Ribuan Petani Singkong Gelar Aksi di Kantor Pemprov dan DPRD Lampung, Tuntut Realisasi Harga

Minggu, 12 Januari 2025 - 00:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (dinamik.id) — Ribuan petani singkong dari tujuh kabupaten di Provinsi Lampung menggelar aksi di depan kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan kantor DPRD Lampung pada senin, 13 Januari 2025.

Ribuan petani singkong tersebut berasal dari Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Mesuji.

Para petani singkong yang menggelar aksi hari ini menuntut agar kenaikan harga singkong direalisasikan di lapangan.

“Kami datang ke sini dari berbagai kabupaten untuk menuntut pelaksanaan kesepakatan harga singkong. Ternyata, kesepakatan yang dibuat oleh Gubernur tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ujar salah satu orator dari atas mobil komando.

Ia mengungkapkan keresahan petani karena meskipun Pemprov Lampung telah menetapkan harga singkong sebesar Rp1.400 per kilogram dengan potongan 15 persen, kenyataan di lapangan berbeda.

Baca Juga :  Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 Provinsi Lampung

“Harga yang ditetapkan adalah Rp1.400 dengan potongan 15 persen, tetapi kenyataannya potongan tetap 30 persen. Perusahaan tidak mematuhi aturan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia berharap Pemprov Lampung dapat tegas dalam menjalankan kesepakatan harga singkong tersebut.

“Kami berharap ketetapan dalam kesepakatan ini bisa dijalankan. Kalau memang harus menutup perusahaan yang tidak patuh, ya tutup saja semuanya,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta perwakilan dari Pemprov Lampung dan DPRD Lampung untuk menemui para demonstran dan tidak hanya berdiam diri di dalam ruangan.

Baca Juga :  Wakil Wali Kota dan Sekda Bandar Lampung Tinjau Lokasi Banjir, Pastikan Penanganan Cepat dan Efektif

“Kedatangan kami ke kantor gubernur adalah untuk meminta pertanggungjawaban dari gubernur dan wakil rakyat. Kalian semua dipilih oleh rakyat, jadi tertibkan perda yang sudah ada. Kami meminta perwakilan dari DPRD dan gubernur untuk datang menemui kami,” jelasnya. (Amd)

Berita Terkait

Pengukuhan KTNA, Gubernur Mirza Target Lampung Barometer Pertanian Nasional
Dikawal Legislatif, Bapenda Lampung Sambangi GGPC
Pertaruhan Kedaulatan Negara Demi Kepentingan Sesaat
Gubernur Lampung Tak Mau Cuma Nonton, Siap Ikut Main di Launching IJP FC
Akademisi Nilai Pencabutan HGU SGC Turunkan Kepercayaan Investor
Pengamat: Aset Negara Sudah Dibeli Melalui Lelang Resmi di BPPN Tak Bisa Dibatalkan
Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, Kominfotik – PPPA Provinsi Lampung Sinergikan Penguatan PUSPAGA
Gubernur Lampung Dijadwalkan Hadiri Puncak HPN 2026 di Banten

Berita Terkait

Sabtu, 31 Januari 2026 - 23:55 WIB

Pengukuhan KTNA, Gubernur Mirza Target Lampung Barometer Pertanian Nasional

Sabtu, 31 Januari 2026 - 21:39 WIB

Dikawal Legislatif, Bapenda Lampung Sambangi GGPC

Jumat, 30 Januari 2026 - 15:30 WIB

Pertaruhan Kedaulatan Negara Demi Kepentingan Sesaat

Kamis, 29 Januari 2026 - 20:36 WIB

Gubernur Lampung Tak Mau Cuma Nonton, Siap Ikut Main di Launching IJP FC

Selasa, 27 Januari 2026 - 11:35 WIB

Akademisi Nilai Pencabutan HGU SGC Turunkan Kepercayaan Investor

Berita Terbaru

Pemerintahan

Dikawal Legislatif, Bapenda Lampung Sambangi GGPC

Sabtu, 31 Jan 2026 - 21:39 WIB