Ribuan Petani Singkong Gelar Aksi di Kantor Pemprov dan DPRD Lampung, Tuntut Realisasi Harga

Minggu, 12 Januari 2025 - 00:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (dinamik.id) — Ribuan petani singkong dari tujuh kabupaten di Provinsi Lampung menggelar aksi di depan kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan kantor DPRD Lampung pada senin, 13 Januari 2025.

Ribuan petani singkong tersebut berasal dari Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Mesuji.

Para petani singkong yang menggelar aksi hari ini menuntut agar kenaikan harga singkong direalisasikan di lapangan.

Baca Juga :  Puskesmas Wiralaga Dinkes Mesuji, Luncurkan Inovda UUS Besti Kursi Biru dan Gajah Mati

“Kami datang ke sini dari berbagai kabupaten untuk menuntut pelaksanaan kesepakatan harga singkong. Ternyata, kesepakatan yang dibuat oleh Gubernur tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ujar salah satu orator dari atas mobil komando.

Ia mengungkapkan keresahan petani karena meskipun Pemprov Lampung telah menetapkan harga singkong sebesar Rp1.400 per kilogram dengan potongan 15 persen, kenyataan di lapangan berbeda.

Baca Juga :  Pemkot Bandar Lampung Beri Perlindungan 200 Pekerja Rentan

“Harga yang ditetapkan adalah Rp1.400 dengan potongan 15 persen, tetapi kenyataannya potongan tetap 30 persen. Perusahaan tidak mematuhi aturan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia berharap Pemprov Lampung dapat tegas dalam menjalankan kesepakatan harga singkong tersebut.

“Kami berharap ketetapan dalam kesepakatan ini bisa dijalankan. Kalau memang harus menutup perusahaan yang tidak patuh, ya tutup saja semuanya,” tegasnya.

Baca Juga :  Pansus LHP BPK DPRD Lampung Soroti Gagal Bayar dan Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan

Selain itu, ia juga meminta perwakilan dari Pemprov Lampung dan DPRD Lampung untuk menemui para demonstran dan tidak hanya berdiam diri di dalam ruangan.

“Kedatangan kami ke kantor gubernur adalah untuk meminta pertanggungjawaban dari gubernur dan wakil rakyat. Kalian semua dipilih oleh rakyat, jadi tertibkan perda yang sudah ada. Kami meminta perwakilan dari DPRD dan gubernur untuk datang menemui kami,” jelasnya. (Amd)

Berita Terkait

PTPN I Optimalkan Aset Strategis Dukung Proyek Prioritas Presiden Prabowo
Direktur Manajemen Aset PTPN I: Banaran Trail Run Model Penciptaan Ekosistem Ekonomi Kawasan
PTPN I Perkuat Sport Tourism dan Ekonomi Lokal melalui Banaran Trail Run 2026
JAGA BUMI PESAWARAN! Tambang Batu Ilegal di Way Ratai Disegel, DLH Lampung: Jangan Rusak Alam Demi Keuntungan Sesaat!
Ketua F-PKB DPRD Lampung Minta Disnaker Periksa Kecelakaan Kerja Pabrik di Garuntang
DLH Lampung Segel Aktivitas Pengerukan Bukit Langgar di Sabah Balau
PTPN I Perkuat Hilirisasi, Kembangkan Portofolio Produk Teh, Kopi, Cerutu hingga Cokelat
Pemprov Lampung Bidik Dampak Ekonomi Pornas Korpri 2027, Bukan Sekadar Sukses Penyelenggaraan

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 21:56 WIB

PTPN I Optimalkan Aset Strategis Dukung Proyek Prioritas Presiden Prabowo

Senin, 9 November 2026 - 17:20 WIB

Direktur Manajemen Aset PTPN I: Banaran Trail Run Model Penciptaan Ekosistem Ekonomi Kawasan

Minggu, 8 November 2026 - 21:58 WIB

PTPN I Perkuat Sport Tourism dan Ekonomi Lokal melalui Banaran Trail Run 2026

Sabtu, 7 November 2026 - 07:04 WIB

JAGA BUMI PESAWARAN! Tambang Batu Ilegal di Way Ratai Disegel, DLH Lampung: Jangan Rusak Alam Demi Keuntungan Sesaat!

Jumat, 6 November 2026 - 20:36 WIB

Ketua F-PKB DPRD Lampung Minta Disnaker Periksa Kecelakaan Kerja Pabrik di Garuntang

Berita Terbaru

Edukasi

Alumni UIN RIL Ajak Jaga Citra Kampus Bukan Menyudutkan

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:48 WIB

Direktur Utama PTPN I Abdul Rivai Ras.

Ekonomi dan Kreatif

PTPN I Optimalkan Aset Strategis Dukung Proyek Prioritas Presiden Prabowo

Rabu, 11 Nov 2026 - 21:56 WIB