Mantapkan Kesiapan Angkutan Lebaran 1446H, Gubernur Rahmat Mirzani Gelar Pembahasan Bersama Mendagri dan Menhub

Kamis, 13 Maret 2025 - 14:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung (Dinamik.id) – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengikuti Rapat Pembahasan Kesiapan Operasional Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 H bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Perhubungan RI, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (13/03/2025).

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam kesempatan tersebut memaparkan kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung untuk penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2025/1446 H.

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi dalam keterangan pers usai Rapat Pembahasan Kesiapan Operasional Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 H, mengungkapkan bahwa kunjungannya bersama Mendagri ke Provinsi Lampung adalah untuk berkoordinasi berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan lebaran.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Lampung adalah salah satu wilayah yang akan banyak pergerakan daripada arus mudik lebaran. Kami ingin memastikan kesiapan dari Provinsi Lampung dalam menghadapi angkutan lebaran,” ucapnya.

“Pada intinya kami ingin memastikan nanti pada saat pelaksanaan angkutan lebaran masyarakat bisa terlayani secara baik. Mereka bisa pulang kampung dengan aman, nyaman dan selamat begitu juga ketika mereka kembali,” sambungnya.

Baca Juga :  Bhayangkara ke-77, Gubernur Arinal Apresiasi Kinerja Polda Lampung

Menhub juga menegaskan bahwa layanan eksekutif di pelabuhan penyeberangan Bakauheni akan ditiadakan selama mudik lebaran.

“Terminal eksekutif akan ditiadakan, semuanya akan menjadi reguler jadi tidak lagi ada eksekutif itu untuk mengantisipasi flow daripada para pengguna feri sehingga semua Dermaga akan diberlakukan sama. Kapal juga reguler semua, tidak ada kapal eksekutif,” tegasnya.

Dudy menambahkan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan lebih kurang 40 kapal feri, dimana dalam pemberangkatan juga akan disiapkan Basarnas untuk mendampingi kapal feri dalam perjalanannya.

“Kapal Feri yang kami siapkan sekitar kurang lebih 40 feri kemudian ada juga backup nanti apabila ada kendala pada feri-feri yang akan diberangkatkan. Kemudian kami juga menyiapkan Basarnas kemudian kapal patroli untuk mendampingi Ferry tersebut sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dalam berpergian,” jelasnya.

Menhub menegaskan bahwa pemudik merupakan prioritas yang harus menjadi perhatian sebagai pengguna berbagai moda transportasi pada momen hari raya, sehingga diperlukan penanganan untuk kelancaran perjalanan.

“Lebaran memang prioritasnya adalah memang para pemudik. Kami tidak akan mentoleransi apabila terjadi kemacetan, jadi kami mengharapkan pengertian dari para pengusaha bahwa event lebaran ini adalah event masyarakat yang menggunakan moda transportasi umum maupun pribadi sehingga perlu dijamin bahwa kelancaran itu memang menjadi prioritas kami,” tegasnya.

Baca Juga :  Hadiri Halal Bihalal PMII Lampung, Ini Pesan Wagub Jihan

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kunjungannya bersama Menhub ke Provinsi Lampung dilakukan melalui perjalanan darat untuk memastikan kesiapan jalur darat menjelang lebaran.

“Tadi kami dengan bapak Menhub mengecek mulai dari titik pelabuhan merak kemudian Bakauheni. Dibawah kewenangannya beliau sebagai Menteri Perhubungan, beliau sudah mengecek semua dan kemudian tadi kapal juga kita melihat, Alhamdulillah cuacanya baik, datar sekali seperti di danau, di kolam. Salah satu hambatan selama ini memang arus untuk penyebrangan ini adalah itu karena cuaca. Kita berdoa semoga cuacanya seperti tadi,” ucapnya.

Mendagri juga menjelaskan bahwa mulai tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 7 April 2025 akan diberlakukan Work From Anywhere (WFA) bagi seluruh pegawai negeri, ASN dan BUMN baik di pusat maupun di daerah.

Baca Juga :  Gubernur Arinal Pimpin Langsung Rapat Penanggulangan Covid-19

“Work from anywhere ini kan berlaku mulai dari tanggal 24 maret sampai dengan 7 april. Work from anywhere ini berarti jangan sampai ada yang kosong, jadi layanan publik harus tetap jalan, jadi para pimpinan harus mengatur stafnya masing-masing. Siapa yang harus masuk, gantian gitu, sebelum lebaran separuh, setelah lebaran juga separuhnya lagi. Harus diatur. Layanan publik tidak boleh terganggu,” tegasnya.

Mendagri dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengendalikan inflasi di daerahnya.

“Untuk lampung sendiri inflasinya minus 0,02% jadi relatif terkendali. Saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur Lampung, bupati walikota dan semua stakeholder, suplai cukup. Lampung adalah salah satu sentra produksi akan cukuplah untuk lebaran bahkan ke depannya yang penting jaga distribusinya supaya lancar jangan sampai terlambat termasuk juga koordinasi dengan para distributor jangan sampai menimbun barang dan apabila terjadi, hal itu harus ditindak,” tegasnya. (Pin)

Berita Terkait

Wagub Lampung Sampaikan Tanggapan atas Pandangan DPRD terhadap LPJ APBD 2024 dan Dua Raperda Strategis
Fraksi PKS Kritisi Dua Raperda Strategis Pemprov Lampung
Wagub Jihan Beri Nama Bayi Yang Dibuang: Hana Aisyah Qaisarah, ini Harapan Besarnya
Pemprov Lampung Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Dua Raperda Strategis
Munir Nilai Pemutihan Pajak Belum Optimal, Minta Gubernur Lobi Jasa Raharja
Ganjar Jationo Kembali ke Kominfotik, Ahmad Saifullah Geser ke Staf Ahli
Terpilih Secara Aklamasi, Taufik Hidayat Jadi Ketua Umum KONI Lampung
Gubernur Lampung Perjuangkan Nasib Petani dan Pelaku Usaha Singkong ke Baleg DPR RI

Berita Terkait

Rabu, 2 Juli 2025 - 22:44 WIB

Wagub Lampung Sampaikan Tanggapan atas Pandangan DPRD terhadap LPJ APBD 2024 dan Dua Raperda Strategis

Selasa, 1 Juli 2025 - 19:09 WIB

Fraksi PKS Kritisi Dua Raperda Strategis Pemprov Lampung

Selasa, 1 Juli 2025 - 14:48 WIB

Wagub Jihan Beri Nama Bayi Yang Dibuang: Hana Aisyah Qaisarah, ini Harapan Besarnya

Senin, 30 Juni 2025 - 16:44 WIB

Pemprov Lampung Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Dua Raperda Strategis

Senin, 30 Juni 2025 - 12:45 WIB

Munir Nilai Pemutihan Pajak Belum Optimal, Minta Gubernur Lobi Jasa Raharja

Berita Terbaru

Berita

SGC Diduga Caplok Lahan, DPR RI Gelar RDPU di Lampung

Rabu, 2 Jul 2025 - 15:39 WIB