LBH DLN Kecam Kekerasan Aparat Satpol PP Terkait Demo Banjir

Kamis, 24 April 2025 - 19:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (dinamik.id) — LBH Dharma Loka Nusantara menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus kecaman keras atas tindakan represif aparat keamanan terhadap massa aksi yang sedang menyuarakan protes atas bencana banjir di Bandar Lampung.

Tindakan represif di lingkungan Kantor Wali Kota terhadap aksi yang sah dan damai ini merupakan bentuk nyata kemunduran demokrasi serta pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.

“Lebih dari itu, kami menilai bahwa tindakan represif ini tidak dapat dilepaskan dari watak kekuasaan yang anti-kritik dan otoriter. Alih-alih membuka ruang dialog, Wali Kota Bandar Lampung justru membiarkan aspirasi publik dibungkam dengan kekerasan. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat,” ujar Direktur LBH Dharma Loka Nusantara Ahmad Baladi Ummah dalam siaran persnya, Kamis (24/4/2025).

Menurut mereka, banjir yang terjadi bukan sekadar bencana alam, tetapi buah dari akumulasi kesalahan kebijakan, abai terhadap tata ruang dan lingkungan, serta kegagalan sistemik pemerintah kota dalam membangun infrastruktur yang berpihak pada keselamatan warga.

“Kematian warga dalam bencana ini adalah bukti paling terang dari kelalaian yang tidak bisa ditoleransi,” tegas Pupung sapaan akrabnya.

Baca Juga :  LBH DLN Siap Kawal Proses Hukum Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di TNBBS Tanggamus

“Kami menilai bahwa Wali Kota Bandar Lampung gagal menjalankan mandat kepemimpinan publik. Bukan hanya gagal mengelola kota, tapi juga gagal menjunjung nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Kekuasaan yang menutup telinga terhadap kritik, pada akhirnya akan menutup mata terhadap penderitaan rakyat,” tegas dia.

Dengan ini, LBH Dharma Loka Nusantara menyatakan:

1. Mengecam keras tindakan represif aparat terhadap massa aksi damai di lingkungan Kantor Wali Kota Bandar Lampung.

2. Menuntut pertanggungjawaban moral dan politik dari Wali Kota Bandar Lampung atas kelalaian dalam penanganan banjir yang menelan korban jiwa.

Baca Juga :  Buruh Bergerak, IKBL Dukung RMD Jadi Gubernur Lampung

3. Mendesak Kapolri dan Kapolda Lampung untuk mengusut tuntas kekerasan aparat dan menjamin perlindungan atas hak-hak warga dalam menyampaikan pendapat.

4. Menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil untuk tidak tinggal diam dalam menghadapi praktik kekuasaan yang anti-demokrasi dan abai terhadap keadilan ekologis.

5. Menegaskan bahwa suara rakyat bukan ancaman, melainkan bentuk peringatan yang tak boleh diabaikan oleh kekuasaan manapun.

Bandar Lampung membutuhkan kepemimpinan yang berpihak sepenuhnya terhadap kepentingan rakyat, bukan kekuasaan yang membungkam. (AMD)

Berita Terkait

“TUMBAL DARAH”: Teror Baru dalam Sinema Horor Indonesia yang Menguji Batas Kemanusiaan
PC PMII Bandar Lampung Laporkan Trans7 ke KPID Lampung soal Tayangan Merendahkan Ulama
PMII Bandar Lampung Pertanyakan Motif Trans7 Tayangkan Program ‘Merendahkan’ Kiai dan Pesantren
Dianggap Sebar Ujaran Kebencian, LBH Ansor Laporkan Trans7 ke Polisi
Ratusan Warga Way Kanan Sambangi Kantor ATR/BPN, Tuntut Pengembalian Tanah Ulayat
Tiga Mantan Kapolda Lampung Masuk Kabinet Merah Putih, Komjen Akhmad Wiyagus Jadi Wamendagri
Indah dan Nikmatnya Berlibur ke Agrowisata Kebun Teh Kaligua PTPN I Reg 3
TBM Mekar Utama Buka Festival Literasi Anak Desa Bumi Harjo 2025

Berita Terkait

Sabtu, 18 Oktober 2025 - 20:40 WIB

“TUMBAL DARAH”: Teror Baru dalam Sinema Horor Indonesia yang Menguji Batas Kemanusiaan

Rabu, 15 Oktober 2025 - 18:22 WIB

PC PMII Bandar Lampung Laporkan Trans7 ke KPID Lampung soal Tayangan Merendahkan Ulama

Selasa, 14 Oktober 2025 - 13:54 WIB

PMII Bandar Lampung Pertanyakan Motif Trans7 Tayangkan Program ‘Merendahkan’ Kiai dan Pesantren

Selasa, 14 Oktober 2025 - 13:51 WIB

Dianggap Sebar Ujaran Kebencian, LBH Ansor Laporkan Trans7 ke Polisi

Kamis, 9 Oktober 2025 - 10:49 WIB

Ratusan Warga Way Kanan Sambangi Kantor ATR/BPN, Tuntut Pengembalian Tanah Ulayat

Berita Terbaru

Ekonomi dan Kreatif

PTPN I Guncang TEI 2025: Produk Hilir Diburu Puluhan Buyer Global

Sabtu, 18 Okt 2025 - 09:31 WIB