Demokrasi Indonesia di Ujung Tanduk: Saatnya Reformasi Total

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 19:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Dedy Indra Prayoga, Direktur Lampung Democracy Studies

Lampung Democracy Studies (LDS) memandang situasi sosial-politik dan ekonomi Indonesia belakangan ini berada pada titik yang semakin mengkhawatirkan. Akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dan elite politik kian menumpuk, dan bila tidak segera ditangani dengan langkah konkret, akan memperdalam jurang ketidakpercayaan rakyat terhadap demokrasi.

Pertama, gagalnya agenda reformasi yang telah menjadi cita-cita sejak 1998 semakin nyata. Wacana pembahasan sejumlah regulasi seperti UU Cipta Kerja, RKUHP, RUU TNI, hingga RKUHAP disusun tanpa partisipasi publik yang bermakna. Proses legislasi yang seharusnya inklusif justru berlangsung elitis, menjauh dari semangat demokrasi partisipatoris.

Kedua, kondisi ekonomi masyarakat kian terhimpit. Pajak yang semakin membebani, harga kebutuhan pokok yang melambung, serta minimnya lapangan kerja memperburuk kualitas hidup rakyat. Di sisi lain, gaya hidup mewah pejabat publik, kenaikan tunjangan DPR, dan maraknya kasus korupsi semakin mempertebal rasa ketidakadilan sosial.

Ketiga, komunikasi politik pejabat publik dalam merespons aspirasi rakyat justru memperlihatkan ketidakpekaan. Pernyataan sejumlah anggota DPR seperti Adies Karding maupun Ahmad Sahroni mencerminkan sikap abai terhadap jeritan masyarakat. Lebih buruk lagi, ketika rakyat menyampaikan aspirasi secara damai, respons negara justru represif. Kasus meninggalnya Affan Kurniawan saat aksi demonstrasi menjadi bukti nyata kegagalan negara melindungi hak-hak konstitusional warganya. Kondisi ini berbanding lurus dengan data penurunan indeks demokrasi Indonesia yang dirilis Freedom House, yang menegaskan adanya kemunduran serius dalam kualitas demokrasi kita.

Baca Juga :  Dari Krisis ke Solusi: Strategi Mengakhiri Banjir Bandar Lampung

Atas dasar situasi tersebut, Lampung Democracy Studies menegaskan bahwa perlu adanya reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian agar tidak lagi menjadi alat represi yang menindas kebebasan sipil. Polri harus kembali pada mandatnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dan diperlukan reformasi total terhadap tubuh dan sistem partai politik di Indonesia. Partai politik tidak boleh lagi menjadi kartel kekuasaan yang hanya mementingkan kepentingan elite, melainkan harus menjadi ruang artikulasi kepentingan rakyat secara nyata.

Baca Juga :  Kondisi Demokrasi Indonesia Menjelang Pilkada 2024: Fenomena Kotak Kosong dan Tantangan Kontemporer

LDS percaya bahwa demokrasi hanya dapat bertahan bila rakyat merasa memiliki ruang yang adil untuk bersuara, dan negara hadir untuk mendengar serta melindungi mereka. Jika arah bangsa ini terus berjalan seperti sekarang, maka yang kita hadapi bukan sekadar krisis politik, melainkan krisis kepercayaan yang dapat mengguncang fondasi demokrasi itu sendiri. (Amd)

Berita Terkait

Hari Tani Nasional 2025 – Lampung sebagai Lokomotif Hilirisasi Pangan untuk Indonesia Emas
Zero Accident BGN Masih Omon-Omon?
Student Loan: Solusi Adil bagi Kelompok Rentan dalam Dunia Pendidikan yang Timpang
Buruh Migran: Pejuang Devisa yang Terlupakan
‘Kita Manusia’ Menyoal Rasa di Era AI
Koperasi ala Budi Arie: Siapa Kerja, Siapa Dapat Nama?
SPMB dengan Tes Potensi Akademik (TKA) Menuai Apresiasi
Dari Krisis ke Solusi: Strategi Mengakhiri Banjir Bandar Lampung

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 13:11 WIB

Hari Tani Nasional 2025 – Lampung sebagai Lokomotif Hilirisasi Pangan untuk Indonesia Emas

Minggu, 21 September 2025 - 10:04 WIB

Zero Accident BGN Masih Omon-Omon?

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 19:30 WIB

Demokrasi Indonesia di Ujung Tanduk: Saatnya Reformasi Total

Kamis, 7 Agustus 2025 - 13:33 WIB

Student Loan: Solusi Adil bagi Kelompok Rentan dalam Dunia Pendidikan yang Timpang

Kamis, 31 Juli 2025 - 15:27 WIB

Buruh Migran: Pejuang Devisa yang Terlupakan

Berita Terbaru

Tulangbawang Barat

Wabup Nadirsyah: Vokasi Kunci Cetak Generasi Unggul Tubaba

Rabu, 15 Okt 2025 - 17:14 WIB

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat kuliah umum (Stadium General) yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung Tahun 2025, di Gedung Serba Guna Universitas Lampung, Bandar Lampung, Selasa (14/10/2025).

Pemerintahan

Menko AHY dan Gubernur Mirza Ajak Mahasiswa Wujudkan Indonesia Maju

Selasa, 14 Okt 2025 - 21:19 WIB

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bupati Lamsel Egi meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 32 Lampung Selatan Selasa (14/10/2025).

Pemerintahan

Menko AHY, Wagub Jihan, dan Bupati Egi Cek Sekolah Rakyat di Lamsel

Selasa, 14 Okt 2025 - 21:01 WIB