Bandar Lampung, (Dinamik.id) — Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar meminta seluruh legislator di tingkat Provinsi, kabupaten dan kota untuk mengawasi langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di setiap dapur pengelola makanan yang ada.
Langkah ini dilakukan guna mencegah terulangnya kembali kejadian keracunan terhadap siswa penerima program unggulan Presiden Prabowo tersebut.
“Soal keracunan MBG, ini harus kami sikapi serius. Kami juga mengimbau dan meminta kepada teman-teman DPR, baik di kota, kabupaten maupun provinsi untuk meninjau secara langsung kegiatan pengolahan makan bergizi gratis apakah sudah dilakukan dengan standar higienitas, hingga kepatutan,” kata Giri, Selasa (30/9/2025).
Ia menegaskan, setiap dapur pengelola MBG wajib memenuhi standar kelayakan yang ditentukan, termasuk sertifikasi bagi tenaga pengelola makanan.
“Memang, ada beberapa standar yang perlu dilakukan masing-masing pengelola MBG, ada namanya standarisasi layak jamah makanan, kalau tidak salah. Itu di masing-masing dapur kami berharap pelaksana masak, nyuci segala macam itu semuanya telah tersertifikasi,” katanya.
Dengan begitu, menurutnya dapat menghindari adanya kontaminasi makanan oleh zat berbahaya dan sebagainya.
“Sehingga tau, mana yang menyebabkan adanya makanan yang terkontaminasi atau pun teroksidasi,” imbuhnya.
Ia menegaskan, legislator harus turut mengawasi dan melihat langsung kondisi dapur MBG.
“Kami meminta teman-teman DPR untuk bisa membantu mengawasi, melihat dan meninjau dapur-dapur, bagaimana operasionalnya bisa berjalan dengan baik,” lugasnya.
Giri menilai, adanya kasus keracunan ini telah menjadi atensi untuk segera adanya perbaikan.
“Ini menjadi atensi kita bersama, mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus keracunan. Seharusnya ini memang tidak ada kesalahan operasional dari dapur-dapur tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, pihaknya telah berkoordinasi dengan badan gizi nasional terkait petunjuk teknis dan regulasi yang ada. Menurutnya, regulasi yang ada sudah sangat baik hanya saja perlu adanya pembenahan dalam pelaksanaannya.
“Kami sudah berdiskusi dengan temen-temen BGN, bahwa sebenernya juknisnya sudah sangat detail. Memang dalam pelaksanaannya sedang dalam proses perbaikan dan perbaikan. Salah satunya, ahli gizi. Makanya kami di DPRD meminta informasi, meminta temen-temen DPRD untuk meninjau dan memberikan masukan kepada kita, dan kita akan memberikan masukan kepada pemerintah. Agar program ini bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan ketentuan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat,” jelasnya.
Terkait usulan pengganti program MBG diberikan dalam bentuk uang tunai, Giri menolak. Baginya, program ini bukan hanya pendistribusian makanan bergizi, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di masyarakat.
“Saya secara pribadi, program ini sudah sangat baik, selain distribusi makanan bergizi, ini adalah program bagaimana membentuk atau mendistribusikan viskal langsung kepada masyarakat. Sehingga kemampuan ekonomi masyarakat perputaran dibawah itu bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Amd).
