Bandar Lampung, (dinamik.id) — Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir rob yang mengancam enam wilayah pesisir Lampung pada 10–13 November 2026.
Enam wilayah tersebut meliputi Bandar Lampung, Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, dan Pesisir Barat, sebagaimana tercantum dalam peringatan yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Legislator yang akrab disapa Khoir ini menekankan pentingnya memastikan informasi peringatan dini tersampaikan secara cepat dan merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai wilayah berisiko, waktu potensi peningkatan pasang air laut, serta langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi dampaknya.
“Informasi peringatan dini jangan hanya berhenti di tingkat pemerintah daerah. Harus dipastikan sampai kepada masyarakat melalui aparat desa, kelurahan, RT, maupun kanal komunikasi yang biasa digunakan warga. Masyarakat juga harus mengetahui ke mana harus menghubungi petugas apabila air mulai memasuki permukiman,” ujarnya, Rabu (11/11/2026)
Selain penyebaran informasi, Khoir meminta BPBD memastikan kesiapan personel dan peralatan penanggulangan bencana, termasuk sarana evakuasi serta akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas di kawasan rawan genangan.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar memprioritaskan pendataan kelompok rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak, serta warga yang membutuhkan bantuan khusus apabila terjadi keadaan darurat.
Menurut Khoir, kesiapsiagaan harus disertai sistem pemantauan yang terkoordinasi. Karena itu, BPBD Provinsi Lampung diminta menghimpun laporan perkembangan kondisi lapangan dari enam daerah selama periode peringatan potensi banjir rob berlangsung.
“Kami meminta BPBD provinsi berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota untuk menyampaikan laporan harian. Jika terjadi genangan, harus ada informasi yang jelas mengenai lokasi terdampak, ketinggian air jika memungkinkan, kondisi akses jalan, serta langkah penanganan yang sudah dilakukan,” katanya.
Ia menilai, laporan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menentukan langkah penanganan secara cepat dan tepat, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mengantisipasi kejadian serupa di kemudian hari.
Khoir menegaskan, pemerintah tidak boleh menunggu dampak banjir rob meluas sebelum mengambil tindakan. Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan harus menjadi prioritas untuk meminimalkan risiko serta melindungi keselamatan masyarakat di kawasan pesisir.
“Jangan sampai kita baru bergerak setelah dampaknya meluas. Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Hasil pemantauan di lapangan juga perlu menjadi bahan untuk mengidentifikasi titik-titik rawan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, termasuk perbaikan infrastruktur pengendali banjir rob,” pungkasnya. (Amd)
Penulis : Ahmad Mufid
Editor : Pina
