Bandar Lampung, (Dinamik.id) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya mendukung kepemimpinan Gubernur Lampung Kiai Mirza dalam upaya menyehatkan, menata, dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Langkah ini diharapkan dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, serta memberikan keuntungan nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan sembilan juta masyarakat Lampung.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, usai rapat internal fraksi pada Senin (20/10/2025). Rapat tersebut juga dihadiri anggota Fraksi PKS yang kini dipercaya memimpin dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung.
Menurut Ade, keterlibatan anggota Fraksi PKS dalam dua pansus strategis itu merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan pembenahan BUMD di Lampung berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (good governance), efisien, dan memberi nilai tambah bagi perekonomian daerah.
“Fraksi PKS berkomitmen penuh membantu kepemimpinan Gubernur Mirza dalam upaya menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD adalah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan daerah. Kita ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung,” tegas Ade.
Ia menambahkan, seluruh proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan BUMD harus dijadikan momentum untuk memperbaiki manajemen dan memperkuat fungsi ekonomi daerah.
“BUMD tidak cukup hanya sehat secara administratif, tetapi juga produktif, menghasilkan keuntungan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD), serta berdampak pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Ade menekankan, pembahasan setiap Raperda terkait BUMD harus didasari prinsip tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan orientasi pada pelayanan publik serta keuntungan bagi pembangunan Lampung.
“Pembenahan ini bukan semata reformasi struktur, tetapi juga penajaman fungsi ekonomi daerah,” katanya.
Fraksi PKS menilai momentum pembahasan Raperda BUMD saat ini sangat penting untuk memperkuat posisi ekonomi Lampung, terutama dalam konteks kolaborasi dan efisiensi antar-BUMD di tingkat provinsi maupun antarprovinsi.
“Setiap potensi kerja sama antar-BUMD, baik di dalam maupun di luar daerah, harus melalui kajian yang matang dengan orientasi memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Selanjutnya, Ade menegaskan Fraksi PKS akan terus mengawal dan mendorong agar seluruh BUMD di bawah kepemimpinan Gubernur Kiai Mirza menjadi entitas yang sehat, transparan, produktif, dan berdampak langsung bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kepemimpinan Gubernur Mirza adalah peluang untuk menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Fraksi PKS akan terus berada di garda depan untuk memastikan BUMD Lampung menjadi instrumen pembangunan yang sehat dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Lampung,” pungkasnya. (Amd)
