Jombang, (dinamik.id) — Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) digelar pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, gaungnya tak hanya terasa di lingkaran elite organisasi. Di daerah-daerah dengan basis Nahdliyin yang kuat, termasuk Lampung Utara, forum lima tahunan ini menjadi momen refleksi sekaligus harapan terutama bagi mereka yang berada di jalur politik kepartaian yang lahir langsung dari rahim NU, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketua DPC PKB Kabupaten Lampung Utara, Fatikhatul Khoiriyah, menyampaikan doa dan harapannya agar seluruh rangkaian Muktamar berlangsung lancar dan membawa keberkahan, tidak hanya bagi organisasi dan umat, tetapi juga bagi bangsa secara luas.
Menurutnya, Relasi antara PKB dan NU sering disederhanakan sebagai hubungan “anak dan induk”, padahal ikatannya jauh lebih berlapis dari itu. PKB dideklarasikan pada tahun 1998 atas prakarsa para kiai dan tokoh NU sebagai respons terhadap kebutuhan akan saluran politik yang mewadahi aspirasi kaum Nahdliyin pasca-Orde Baru. Sejak awal berdirinya, partai ini tidak dimaksudkan sebagai organisasi politik biasa, melainkan sebagai perpanjangan nilai-nilai keislaman ala NU yang mengedepankan moderasi (tawassuth), keseimbangan (tawazun), toleransi (tasamuh), dan keadilan (i’tidal) — ke dalam ranah kebijakan publik dan tata kelola negara.
Karena itulah, Mbak Khoir menegaskan bahwa keberhasilan Muktamar bukan sekadar kepentingan internal warga Nahdliyin, melainkan juga bagian dari perjalanan panjang PKB sebagai representasi politik nilai-nilai ke-NU-an di kancah nasional.
Dengan kata lain, apa yang diputuskan dalam forum tertinggi NU termasuk siapa yang akan memimpin Pengurus Besar NU (PBNU) untuk periode mendatang akan ikut membentuk arah gerak PKB, baik dalam merumuskan sikap politik maupun dalam menyusun agenda keumatan di tingkat akar rumput.
“Hubungan struktural-kultural ini bekerja dua arah. Di satu sisi, NU menjadi sumber legitimasi moral dan basis massa bagi PKB, di sisi lain, PKB menjadi kanal bagi NU untuk menyuarakan kepentingan Nahdliyin dalam proses legislasi, penganggaran, dan kebijakan pemerintah, sesuatu yang sulit dicapai organisasi keagamaan murni tanpa representasi politik formal,” ujar Khoir.
Ia menilai, Ikatan ini terasa nyata hingga ke pelosok, termasuk di Lampung Utara, daerah dengan basis massa Nahdliyin yang cukup signifikan, tersebar di berbagai kecamatan mulai dari Kotabumi, Abung Timur, Bunga Mayang, hingga wilayah-wilayah pedesaan yang menjadi sentra pertanian dan perkebunan kopi. Di banyak desa, pesantren dan majelis taklim NU selama ini berfungsi ganda, sebagai pusat pendidikan keagamaan sekaligus perekat sosial masyarakat.
Struktur ini menciptakan semacam ekosistem yang saling menopang. Kiai dan pengasuh pesantren menjadi rujukan moral masyarakat, majelis taklim menjadi ruang pertemuan rutin warga; sementara kader PKB di tingkat kabupaten dan kecamatan berperan menerjemahkan aspirasi yang muncul dari ruang-ruang tersebut menjadi agenda politik, baik dalam bentuk usulan program pemerintah daerah, advokasi anggaran, maupun dukungan terhadap kebijakan yang berpihak pada kelompok NU di akar rumput.
Muktamar Ke-35 mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Hikmah untuk Kemaslahatan Bangsa” tema yang menurut Mbak Khoir sangat relevan dengan kondisi masyarakat di tingkat lokal seperti Lampung Utara.
Ia berharap hasil Muktamar dapat melahirkan kepemimpinan PBNU yang amanah serta keputusan-keputusan yang berdampak langsung pada arah kebijakan keumatan, termasuk program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan sosial yang menyentuh masyarakat di daerah.
Titik temu antara agenda besar Muktamar dan persoalan sehari-hari warga Lampung Utara terlihat jelas pada sektor ekonomi.
“Pertanian dan perkebunan terutama kopi, singkong, dan padi menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat, dan sektor ini kerap bersinggungan langsung dengan jaringan pesantren serta lembaga-lembaga di bawah naungan NU, mulai dari koperasi santri hingga lembaga ekonomi berbasis pesantren. Artinya, kebijakan strategis yang lahir dari Muktamar misalnya terkait penguatan lembaga ekonomi NU (seperti Lembaga Perekonomian NU) atau program pemberdayaan petani berbasis pesantren berpotensi memiliki efek berantai hingga ke pelaku usaha kecil dan petani kopi di pelosok Lampung Utara,” imbuhnya.
Dari sinilah PKB memosisikan dirinya sebagai jembatan, menerjemahkan hasil-hasil Muktamar yang bersifat organisasi-keagamaan menjadi dorongan kebijakan yang konkret di legislatif maupun eksekutif daerah.
Mbak Khoir juga mengajak seluruh kader PKB dan warga Nahdliyin di Lampung Utara untuk turut mendoakan kelancaran Muktamar, sekaligus terus menjaga ukhuwah islamiyah dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Pesan ini punya konteks penting, Lampung Utara adalah daerah yang majemuk, dihuni warga dengan latar belakang suku dan budaya yang beragam mulai dari masyarakat asli Lampung, pendatang dari Jawa, hingga kelompok etnis lain hasil migrasi dan transmigrasi selama beberapa dekade terakhir.
Dalam konteks kemajemukan semacam itu, nilai-nilai ke-NU-an yang mengedepankan moderasi, toleransi, dan persaudaraan menjadi perekat yang relevan, bukan hanya sebagai doktrin keagamaan, tetapi sebagai modal sosial untuk menjaga harmoni antarwarga. Bagi PKB, menjaga narasi ini di tingkat lokal sama pentingnya dengan memenangkan kontestasi politik itu sendiri, karena basis dukungan partai pada akhirnya bertumpu pada kepercayaan sosial yang dibangun lewat jaringan NU.
“Apapun hasil Muktamar nanti, semangat gotong royong dan persaudaraan yang sudah lama terjalin di Lampung Utara harus terus kita rawat bersama,” Ujar Mbak Khoir.
Muktamar Ke-35 NU merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang digelar setiap lima tahun sekali, dan edisi kali ini memiliki makna istimewa karena menjadi Muktamar pertama yang menandai perjalanan NU memasuki abad keduanya. Salah satu agenda penting dalam forum ini adalah pemilihan Ketua Umum PBNU untuk periode mendatang adalah sosok yang hasilnya akan turut menentukan arah kebijakan organisasi hingga ke tingkat daerah, termasuk Lampung Utara.
“Bagi PKB, momentum abad kedua ini bisa dibaca sebagai ajakan untuk memperbarui relevansi hubungan partai dengan basis Nahdliyin, bukan sekadar mewarisi legitimasi historis, tetapi terus membuktikan bahwa jalur politik yang dibangun sejak 1998 masih mampu menerjemahkan cita-cita keumatan NU menjadi kebijakan nyata,” Tutup Mbak Khoir.
Penulis : Ahmad Mufid
Editor : Pina
