Bandar Lampung, (Dinamik.id) — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran menggelar “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tahapan Kampanye” pada hari Selasa, 15 Oktober 2024, di Saung Djunjungan’s Pesawaran, Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung.
Anggota Bawaslu Pesawaran, Mutholib menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilihan Serentak tahun 2024, di mana partisipasi masyarakat melalui pengawasan partisipatif menjadi sangat penting.
“Kegiatan ini adalah upaya untuk mensukseskan pilkada di Pesawaran agar sukses, baik secara prosedural dan secara substansial,” ujarnya.
Mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran 2018-2023, Ryan Arnando, menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut. Dalam pemaparannya, Ryan menekankan pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan serta masyarakat secara keseluruhan dalam pengawasan pemilu.
Ryan menggarisbawahi pentingnya memahami dan mematuhi aturan yang berlaku dalam kontestasi Pilkada, agar pelaksanaan pemilihan dapat berlangsung dengan baik dan kualitas demokrasi di Kabupaten Pesawaran dapat meningkat.
“Bahwasanya aturan yang menjadi rujukan supaya nanti pelaksanaan di bawah (masyarakat) bisa lebih baik, kemudian juga kualitas demokrasi kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Pesawaran,” ujarnya.
Ia menambahkan pentingnya lembaga pengawas pemilu di tengah masyarakat. Urgensi pengawasan pemilihan untuk menjaga kualitas demokrasi dan menegakkan asas pemilihan .
“Tanpa adanya lembaga pengawas pemilu, akan terjadi kekacauan dan konflik di tengah masyarakat. Pengawasan pemilihan sangat urgent untuk menjaga kualitas demokrasi dan menegakkan asas pemilihan,” imbuhnya.
Tanpa adanya lembaga pengawas pemilu, akan terjadi kekacauan dan konflik di tengah masyarakat. Pengawasan pemilihan sangat urgent untuk menjaga kualitas demokrasi dan menegakkan asas pemilihan.
Ryan mengidentifikasi tiga isu krusial dalam pemilihan umum yang perlu diantisipasi, yaitu politik uang, netralitas ASN, dan kampanye hitam.
“Tiga Isu krusial pemilihan umum yang harus diantisipasi; Politik Uang, Netralitas ASN, black campaign,” pungkasnya.
Dengan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan pemilu dan menjaga integritas demokrasi di daerahnya. (Amd)
