Bandar Lampung, (Dinamik.id) — Komisi IV DPRD Lampung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung pada Senin, 4 November 2024.
RDP ini bertujuan untuk memperkuat sinergisitas dan membahas berbagai aspek pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam RDP tersebut adalah masalah pembangunan jalan provinsi. Anggota DPRD Lampung Komisi IV, Lesty menyampaikan pentingnya pemerataan pembangunan jalan di seluruh wilayah provinsi.
“Iya, kita panggil Dinas BMBK untuk RDP, pertama perkenalan dan membahas kelanjutan pembangunan, banyak yang kami sampaikan seperti jalan-jalan provinsi yang menjadi keluhan masyarakat, disamping itu kami sampaikan kelanjutan pembangunan Kota Baru yang jadi atensi bersama agar benar-benar dijalankan,” kata Lesty saat diwawancarai.
Menurut Lesty, banyak jalan provinsi yang masih belum tersentuh perbaikan. Meskipun sudah banyak jalan yang diperbaiki.
“Pembangunan jalan sudah signifikan namun, masih banyak jalan Provinsi yang masih belum tersentuh sehingga belum ada pemerataan, minimal kalaupun belum bisa dihaluskan bisa saja diperbaiki terlebih dahulu, supaya ada pemerataan dan keadilan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain jalan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti kelanjutan pembangunan Kota Baru, proyek yang menjadi perhatian utama di Provinsi Lampung. Ia berharap pembangunan Kota Baru dapat terus berjalan, terutama setelah adanya kajian dari Bappenas.
“Kami berharap siapapun yang terpilih sebagai Gubernur, Kota Baru dijalankan karena Bappenas sudah melakukan survey dan bahas tindak lanjut Kota Baru,” katanya.
Dalam kesempatan RDP itu, pihaknya turut mempertanyakan terkait pembangunan jalan ruas Kota Baru disisi kanan.
“Kami tanya kelanjutan pembangunan jalan disisi kanan, karena sekarang ini baru dibangun disisi kiri, termasuk pembangunan di area gedung pemerintahan itu belum sama sekali masih banyak jalan tanah,” ungkapnya.
Lesty menekankan pentingnya upaya untuk “menjemput bola” dalam hal hibah dana daerah dari pusat. Dana tersebut sangat diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan Kota Baru dan memperbaiki infrastruktur lainnya di Lampung.
“Pemprov juga diharapkan bisa jemput bola dari pusat supaya kota baru segera terealisasi,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, Taufiqullah, menjelaskan bahwa pembangunan Kota Baru memang sudah dianggarkan.
“Iya memang pembangunan Kota Baru jalan ruas kanan belum selesai dan kita anggarkan dan minta teman-teman pusat melakukan itu melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) dengan anggaran Rp 140 Miliar tapi kami belum mendapatkan itu nanti kami ajukan lagi di 2025,” kata Taufiqullah.
Taufiqullah juga menyebutkan bahwa untuk pembangunan jalan dalam lingkungan pemerintah, pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan Bapeda.
“Karena di dalam itu sudah ada jalan, tinggal skala prioritas yang akan didahulukan yang mana maka kami sedang bahas bersama Bapeda,” pungkasnya. (Amd)
