TULANGBAWANG BARAT, (Dinamik.id) — Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat memberikan sorotan tajam terhadap penyerapan anggaran di bidang kesehatan dan pendidikan dalam pembahasan tingkat I Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Ketua Fraksi Demokrat, Arif Nurohman, menyampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (10/6/2025), bahwa sektor kesehatan dan pendidikan masih menjadi fokus perhatian fraksinya. Ia menyoroti rendahnya penyerapan anggaran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) di sejumlah Puskesmas di wilayah Kabupaten Tubaba.
“Penyerapan anggaran BOK di hampir seluruh Puskesmas di Tubaba masih di bawah 70 persen. Ini tentu menjadi catatan penting bagi kami. Padahal, kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan sangat tinggi, terutama untuk upaya preventif seperti edukasi dan pencegahan penyakit,” ujar Arif.
Ia menambahkan, kondisi ini bukan hanya terjadi pada tahun anggaran 2024, melainkan juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Rendahnya serapan anggaran BOK dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks di bidang kesehatan.
Tak hanya kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi sorotan serius. Dari tahun 2020 hingga 2024, data BPS menunjukkan tidak ada peningkatan signifikan pada indeks rata-rata lama sekolah. Padahal, alokasi anggaran pendidikan di APBD sudah mencapai lebih dari 20 persen. Ini patut dievaluasi karena secara langsung berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita,” tegasnya.
Menyikapi hal tersebut, Fraksi Demokrat akan segera mengusulkan pertemuan atau hearing dengan dinas terkait, baik Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan, untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai kendala dan akar permasalahan yang menyebabkan tidak optimalnya penyerapan anggaran serta rendahnya capaian indikator pendidikan.
“Program prioritas Bupati saat ini adalah kesehatan dan pendidikan. Maka sudah sewajarnya semua pihak yang terlibat bisa melakukan perbaikan secara menyeluruh. Evaluasi ini penting agar ke depan pengelolaan anggaran lebih bijak dan tepat sasaran,” tutup Arif.
Fraksi Demokrat juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di Tubaba agar tidak hanya fokus pada dua sektor ini saja, tetapi juga memperhatikan sektor-sektor lainnya secara bijak dalam mengelola anggaran demi kemajuan daerah secara menyeluruh. (Rsd)
