Bandar Lampung (dinamik.id)-Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 Provinsi Lampung telah disahkan pada Rabu (23/9/2026).
Pengesahan melalui sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar bersama jajaran legislator dan dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Dari hasil pembahasan, pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 Provinsi Lampung meningkat Rp20,77 miliar dari sebelumnya Rp7,012 triliun menjadi Rp7,033 triliun.
Namun demikian, kenaikan tersebut tidak terjadi pada seluruh komponen pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan.
PAD yang semula ditargetkan sebesar Rp4,025 triliun berkurang Rp17,39 miliar menjadi Rp4,007 triliun.
Sementara pendapatan transfer meningkat Rp38,16 miliar, dari sebelumnya Rp2,876 triliun menjadi Rp2,914 triliun.
Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan, yakni tetap sebesar Rp111,008 miliar.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan pihaknya melakukan penyesuaian untuk mempercepat program-program prioritas pembangunan, penguatan pelayanan publik, penyelesaian kewajiban daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Selisih antara pendapatan dan belanja daerah mengakibatkan defisit anggaran. Defisit ini ditutup secara seimbang melalui pembiayaan daerah yang sah, yakni penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2025 berbasis LHP BPK serta penerimaan pinjaman daerah. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo,” ujar Gubernur.
Secara terperinci, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menjelaskan mengatakan perubahan APBD 2026 memuat sejumlah penyesuaian, baik pada sisi pendapatan maupun belanja.
Menurutnya, kenaikan pada sejumlah komponen pendapatan salah satunya dipengaruhi penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk kurang bayar dana bagi hasil.
Sementara pada sisi belanja, terdapat peningkatan yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kondisi pembiayaan daerah.
“Ada sejumlah penyesuaian anggaran. Beberapa mengalami kenaikan karena kita menyesuaikan dana transfer dari pemerintah pusat, salah satunya terkait kurang bayar dana bagi hasil. Kemudian dari sisi belanja juga ada peningkatan yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK dan kondisi pembiayaan daerah. Insya Allah seluruhnya telah disesuaikan dengan regulasi dan tentunya diarahkan untuk kepentingan masyarakat Lampung,” ujar Marindo.
Di sisi belanja, APBD 2026 sebelumnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,916 triliun. Dalam Perubahan APBD 2026, belanja daerah bertambah sekitar Rp115,09 miliar menjadi Rp8,031 triliun.
Meski secara total belanja daerah meningkat, terdapat 14 perangkat daerah yang mengalami pengurangan anggaran.
Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyampaikan bahwa rapat paripurna telah memenuhi kuorum. Seluruh tahapan pembahasan tingkat komisi hingga Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah dirampungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen Raperda Perubahan APBD TA 2026 ini selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan secara resmi menjadi Peraturan Daerah. (Amd)
Adapun sejumlah OPD yang mengalami pengurangan anggaran pada APBDP 2026 ini meliputi:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
APBD Murni: Rp2.372.349.812.320
APBD Perubahan: Rp2.234.748.749.000
Berkurang: Rp137.601.063.320.
2. Satuan Polisi Pamong Praja
APBD Murni: Rp62.549.656.000
APBD Perubahan: Rp55.952.917.819
Berkurang: Rp6.596.738.181.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
APBD Murni: Rp52.047.832.000
APBD Perubahan: Rp51.743.300.000
Berkurang: Rp304.532.000.
4. Dinas Perhubungan
APBD Murni: Rp19.297.730.000
APBD Perubahan: Rp19.239.441.000
Berkurang: Rp58.289.000.
5. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
APBD Murni: Rp16.677.022.000
APBD Perubahan: Rp16.012.643.000
Berkurang: Rp664.379.000.
6. Dinas Perkebunan
APBD Murni: Rp16.436.599.240
APBD Perubahan: Rp14.988.312.133
Berkurang: Rp1.448.287.107.
7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
APBD Murni: Rp18.720.387.000
APBD Perubahan: Rp18.697.743.000
Berkurang: Rp22.644.000.
8. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
APBD Murni: Rp1.300.843.000
APBD Perubahan: Rp1.255.661.000
Berkurang: Rp45.182.000.
9. Biro Hukum
APBD Murni: Rp1.110.476.000
APBD Perubahan: Rp1.026.809.000
Berkurang: Rp83.667.000.
10. Biro Perekonomian
APBD Murni: Rp1.003.865.000
APBD Perubahan: Rp754.810.000
Berkurang: Rp249.055.000.
11. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
APBD Murni: Rp1.133.322.000
APBD Perubahan: Rp892.178.000
Berkurang: Rp241.144.000.
12. Biro Administrasi Pembangunan
APBD Murni: Rp1.027.333.000
APBD Perubahan: Rp718.027.000
Berkurang: Rp309.306.000.
13. Badan Penghubung
APBD Murni: Rp18.173.022.200
APBD Perubahan: Rp17.765.132.000
Berkurang: Rp407.890.200.
14. Dinas Kehutanan
APBD Murni: Rp62.562.865.880
APBD Perubahan: Rp62.334.423.418
Berkurang: Rp228.442.462.
Sementara OPD yang mengalami peningkatan anggaran pada APBDP 2026 ini meliputi:
1. Dinas BMBK
APBD Murni: sekitar Rp1,69 triliun
APBD Perubahan: sekitar Rp1,74 triliun
Bertambah sekitar Rp51,14 miliar
2. RSUD Abdul Moeloek (RSUDAM)
APBD Murni: sekitar Rp533,98 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp597,64 miliar
Bertambah sekitar Rp63,65 miliar
3. Rumah Sakit Jiwa (RSJ)
APBD Murni: sekitar Rp51,21 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp58,55 miliar
Bertambah sekitar Rp7,34 miliar
4. RS BNH
APBD Murni: sekitar Rp4,28 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp11,63 miliar
Bertambah sekitar Rp7,34 miliar
5. Dinas PSDA
APBD Murni: sekitar Rp80,50 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp146,13 miliar
Bertambah sekitar Rp65,64 miliar
6. Dinas PKPCK
APBD Murni: sekitar Rp147,51 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp232,64 miliar
Bertambah sekitar Rp85,14 miliar
7. Dinas Sosial
APBD Murni: sekitar Rp44,11 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp44,63 miliar
Bertambah sekitar Rp520 juta
8. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
APBD Murni: sekitar Rp32,6 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp34,2 miliar
Bertambah sekitar Rp1,5 miliar
9. Dinas PPPA
APBD Murni: sekitar Rp12,30 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp12,35 miliar
Bertambah sekitar Rp56 juta
10. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
APBD Murni: sekitar Rp15,9 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp17,88 miliar
Bertambah sekitar Rp1,88 miliar
11. Disdukcapil
APBD Murni: sekitar Rp5,47 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp5,62 miliar
Bertambah sekitar Rp148 juta
12. Dinas PMDT
APBD Murni: sekitar Rp13,35 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp13,65 miliar
Bertambah sekitar Rp296,2 juta
13. Dinas Kominfotik
APBD Murni: sekitar Rp35,82 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp42,62 miliar
Bertambah sekitar Rp6,80 miliar
14. Dinas Koperasi dan UKM
APBD Murni: sekitar Rp13,39 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp16,89 miliar
Bertambah sekitar Rp1,5 miliar
15. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)
APBD Murni: sekitar Rp37,48 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp45,70 miliar
Bertambah sekitar Rp8,23 miliar
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
APBD Murni: sekitar Rp14,9 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp15,06 miliar
Bertambah sekitar Rp126 juta
17. Dinas Kelautan dan Perikanan
APBD Murni: sekitar Rp20,95 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp21,21 miliar
Bertambah sekitar Rp252 juta
18. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf)
APBD Murni: sekitar Rp13 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp13,45 miliar
Bertambah sekitar Rp438,9 juta
19. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan)
APBD Murni: sekitar Rp25,54 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp29,65 miliar
Bertambah sekitar Rp4,10 miliar
20. Dinas KPTPH
APBD Murni: sekitar Rp58 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp68,54 miliar
Bertambah sekitar Rp10,53 miliar
21. Biro Kesra
APBD Murni: sekitar Rp78,98 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp82,79 miliar
Bertambah sekitar Rp3,81 miliar
22. Biro Organisasi
APBD Murni: sekitar Rp1,04 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp1,11 miliar
Bertambah sekitar Rp69,1 juta
23. Biro Adpim
APBD Murni: sekitar Rp2,96 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp3,46 miliar
Bertambah sekitar Rp500 juta
24. Sekretariat DPRD
APBD Murni: sekitar Rp370,54 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp372,27 miliar
Bertambah sekitar Rp1,72 miliar
25. BPPD
APBD Murni: sekitar Rp27,39 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp30 miliar
Bertambah sekitar Rp2,63 miliar
26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
APBD Murni: sekitar Rp44,26 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp83,80 miliar
Bertambah sekitar Rp39,45 miliar
27. Bapenda
APBD Murni: sekitar Rp87,83 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp98,67 miliar
Bertambah sekitar Rp10,84 miliar
28. BPSDM
APBD Murni: sekitar Rp25,86 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp26,69 miliar
Bertambah sekitar Rp829,1 juta
29. Inspektorat
APBD Murni: sekitar Rp37,73 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp41,53 miliar
Bertambah sekitar Rp3,80 miliar
30. Kesbangpol
APBD Murni: sekitar Rp31,34 miliar
APBD Perubahan: sekitar Rp31,48 miliar
Bertambah sekitar Rp134,78 juta
