Bandar Lampung (dinamik.id)–Isu dugaan pencurian fasilitas kampus di UIN Raden Intan Lampung masih ramai beberapa pekan terakhir. Belakangan, persoalannya tidak lagi berhenti pada kasus itu saja. Muncul pula sejumlah pernyataan di media yang mengatasnamakan “Alumni”, “Aliansi”, atau kelompok serupa, dan nadanya cenderung menyudutkan kampus.
Alumni UIN Raden Intan Lampung, Fadli Khoms, S.H.I., menilai situasi ini perlu diluruskan. Menurut dia, kampus sudah menempuh langkah yang jelas dengan menerima semua masukan yang datang, baik dari mahasiswa, alumni, maupun masyarakat.
“Kampus tidak menutup pintu. Semua masukan diterima, termasuk yang kritis sekalipun. Kalau ruang dialognya sudah dibuka, lalu apa lagi yang mau digiring di ruang publik?” kata Fadli, Minggu (15/11/2026).
Ia tidak menampik bahwa ada tindakan oknum civitas yang diduga terlibat persoalan harus ditindak tegas, baik lewat kode etik kampus maupun proses hukum. Namun ia mengingatkan agar tindakan kampus tidak dijadikan panggung oleh pihak tertentu.
Fadli juga menyoroti pemberitaan di salah satu media daring, yang menurut pantauannya kerap memuat informasi bernada negatif, bukan hanya tentang UIN Raden Intan Lampung tetapi juga tentang sejumlah lembaga di bawah Kementerian Agama.
Ia mendengar bahwa media daring tersebut dikelola oleh alumni kampus. ia meminta pengelolanya mengingat di kampus ini lah tempat menimba ilmu dan berjejaring.
“Saya tidak mempersoalkan media yang kritis. Kritik itu perlu. Yang saya persoalkan, kalau ada pandangan pribadi atau kelompok kecil lalu dibungkus seolah-olah suara seluruh alumni. Alumni UIN Raden Intan itu ribuan orang, dan tidak ada yang pernah memberi mandat kepada satu-dua orang untuk bicara atas nama kami semua,” ujarnya.
Ia menambahkan, media punya kewajiban menyajikan berita yang berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik, termasuk memberi ruang klarifikasi kepada pihak kampus. “Kalau setiap berita isinya satu arah, publik berhak bertanya. Ini jurnalisme atau kampanye?”
Menurut Fadli, alumni memang berhak mengawal almamater, tetapi caranya harus proporsional. “Mengawal itu beda dengan memperkeruh. Sikap yang berlebihan di ruang publik tidak membantu menyelesaikan kasus. Justru nama kampus yang ikut rusak, dan kita semua yang membawa nama itu ikut menanggung akibatnya.”
Sementara itu, sumber internal di lingkungan UIN Raden Intan Lampung menyatakan kampus akan terus menindaklanjuti setiap tindakan tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan lembaga, baik dari mahasiswa maupun pihak lain yang berpotensi merugikan nama baik institusi.
Termasuk di dalamnya kegiatan mahasiswa di luar ketentuan yang disebut-sebut diprakarsai oleh oknum alumni. (Amd)
Penulis : Mufid
Editor : Eka Setiawan
