Lampung timur (dinamik.id) – Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebagai salah satu lokasi super prioritas sektor pertanian dalam daftar lokasi pembangunan berketahanan iklim yang dikeluarkan oleh Bappenas (2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Timur berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat perubahan iklim pada sektor pertanian. Kerugian ini dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor, salah satunya penurunan produktivitas pertanian.
Merespons hal tersebut, pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama Pattiro Lampung dan Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) telah menginisiasi terbentuknya Pokja Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender. Pokja terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas PPPA, Dinas PUPR, dan BPBD.
“Selain mendorong aksi adaptasi perubahan iklim, Pokja juga menyoroti dampak perubahan iklim kepada kelompok rentan, seperti perempuan, anak, disabilitas, dan lansia,” tutur Isyanto selaku Koordinator program VICRA (Voice of Inclussiveness Climate Resilience Action) atau Suara untuk Aksi Ketahanan Iklim yang Inklusi di Kabupaten Lampung Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pokja API Lampung Timur menyusun 15 rencana strategis yang telah dibahas dalam forum musyawarah Pokja API bersama stakeholder terkait, perwakilan Desa Tegalyoso dan Desa Tulusrejo, siang tadi (16/11). Rencana strategis tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan selama tiga tahun sejak 2022 hingga 2024.
Adapun rencana strategis tahun 2022 meliputi Pengembangan Ownership dan Komitmen, Identifikasi peraturan perundang-undangan dan kondisi pemungkin, serta penyusunan Roadmap atau peta jalan serta jaringan komunikasi. Pada tahun 2023, Pokja akan menyusun berbagai kajian, diantaranya kajian kerentanan dan risiko iklim serta mendorong terbentuknya kampung iklim di lima desa.
“Persiapan kampung iklim akan dimulai pada tahun 2023 melalui pembentukan kelompok kerja di tingkat desa dan akan kami dampingi. Selanjutnya pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat akan dimulai pada tahun 2024. Tahun ini, kami akan mendata kebutuhan desa,” kata Maya Sakti, sekretaris Pokja.
Menindaklanjuti road map adaptasi perubahan iklim yang inklusi di Lampung Timur, Pokja juga akan berkolaborasi dengan tim terpadu pemantauan gajah untuk mengantisipasi adanya kerusakan area pertanian akibat interaksi gajah dan manusia. Hal ini berkaitan dengan rusaknya hutan lindung yang selain mengancam keberlangsungan hidup gajah, juga berkontribusi dalam menghasilkan gas emisi.
“Perubahan iklim ini biasanya hanya dilihat bencananya saja, tapi ternyata rentetannya banyak, termasuk gender tadi. Selanjutnya kita akan melakukan pertemuan kembali dengan sinergi bersama tim terpadu,” jelas M Yusuf HR, ketua Pokja API yang Responsif Gender. (*)
