Oleh: Yanuar Rizal, M.Pd
Staf Bawaslu Provinsi Lampung
Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
PEMILIHAN Umum (Pemilu) 2019 yang dilaksanakan secara serentak dengan menggabungkan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden telah digelar pada 17 April 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan siapa yang menjadi wakil rakyat baik di Daerah maupun di tingkat Nasional.
Pelaksanaan Pemilu di Indonesia peratama kali dilaksanakan pada tahun 1955 sampai dengan saat ini pada tahun 2019 Indonesia sudah melaksanakan 12 Kali Pemilu. Pemilu Tahun 2019 boleh jadi merupakan catatan sejarah tersendiri. Pertama kalinya, Indonesia menggelar pemilu secara langsung yang digelar secara serempak antara Pileg dan Pilpres.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejarah mencatat pada Tahun 2004 Indonesia pertama kali melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksankan secara langsung.
Ada (enam) 6 pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU):
1. Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim (dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa)
2. Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo
(dicalonkan oleh PAN, PKS, PBR, PNBK, PNIM, PPDI, Serikat dan Buruh)
3. Hamzah Haz dan Agum Gumelar
(dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan)
4. Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi
(dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan PDS )
5. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla
(dicalonkan oleh Partai Demokrat, PBB, dan PKPI)
6. Wiranto dan Salahuddin Wahid.
(dicalonkan oleh Partai Golkar, PDK, Patriot dan PPNU)
Dari ke-enam pasangan calon tersebut, pasangan Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim tidak lolos karena berdasarkan tes kesehatan, Abdurrahman Wahid dinilai tidak memenuhi kesehatan sehingga pada saat itu hanya diikuti 5 (lima) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Pelaksanaan Pemilu pada tahun 2004 dilaksanakan dua kali putaran hal tersebut karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh (dua) 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla pasangan yang kedua Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi. Kemudian dimenangkan oleh Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.
Model pemilu ini diadopsi dalam tiga kali penyelenggaraan pemilu mulai 2004, 2009, dan 2014. Pelaksanaan Pemilu 2019 memiliki catatan tersendiri.
Meski dengan model serentak, sistem pemilu yang digelar masih dengan model yang sama hanya saja sistem pencoblosan dulu kita pernah melaksanakan Pemilu dengan cara Mencontreng dan kembali lagi dengan sistem mencoblos.
Terlepas dari sejarah sukses Pemilu serentak 2019, namun ada beberapa catatan tersendiri bagi penulis salah satunya banyaknya Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dari Pengawas Pemilu Pengawas TPS, PPL, Panwas Kecamatan (Panwascam) sampai dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sakit bahkan hingga meninggal dunia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Evaluasi dalam pelaksanaan pemilu yang dilaksankan serentak haruslah dilaksankan oleh para pemagang kebijkan terutama bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pembuat Undang-Undang harus dilakukan sebab pada tahun 2024 kita akan melaksanakan Pemilu dan Pemilihan secara serentak.
Terkait dengan peristiwa itu penulis menganalisa berdasarkan media cetak dan elektronik serta saat Penulis melakukan pengawasan langsung kelapangan saat Pemilu banyaknya pekerjaan yang menyita waktu sehingga waktu beristirahat petugas KPPS sangat sedikit.
Mereka bekerja dari sehari sebelum hari pencoblosan dengan menyiapkan perlengkapan Pemilu, lalu bertugas saat hari pencoblosan hingga dini hari karena penghitungan suara yang harus ke lembaran C1 yang akan diserahkan kepada seluruh saksi baik dari partai politik, Calon Anggota DPD serta Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Berdasarkan catatan, rata rata petugas yang meninggal hampir 60% berusia di atas 40 tahun. Dalam usia ini cukup rentan dari segi kesehatan. Sehingga banyak media yang meminta agar petugas KPPS yang meninggal dunia untuk di otopsi dengan alasan ada kesengajaan.
Menurut penulis ini sebuah framing dan kontruksi berpikir yang sangat berbahaya, sangat tidak etis dan cukup aneh kenapa ada pemikiran demikian namun penulis juga merasa hal ini wajar-wajar saja ketika dikaitkan dengan Ilmu Kedokteran namun tidak elok ketika dijadikan sebuah isu atau sebuah hal yang yang menyudutkan salah satu pihak.
Berdasarkan data www.kpu.go.id dapat pula dijabarkan kelompok usia pemilih. Pemilih berusia 20 tahun sebanyak 17,5 juta suara, pemilih berusia 21-30 sebanyak 42,8 juta suara.
Kemudian pemilih usia 31-40 tahun sebanyak 43,4 juta suara, pemilih usia 41-50 tahun sebanyak 37,5 juta suara, pemilih usia 51-60 sebanyak 26,8 juta suara dan pemilih berusia 60 ke atas sebanyak 22,6 juta suara.
Paparan data tersebut menunjukan pemilih millenial akan berpengaruh kuat dalam penentuan sosok pemimpin, terlebih jika pemilih millenial itu dikombinasikan dengan pemilih pemula yang jumlahnya mencapai 17,5 juta suara.
Secara statistic lebih memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan proses Pemilu ke depan pada tahun 2024 ini menjadi evaluasi terhadap para Calon Anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.
Suara Pemilih !!!
Pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya atau yang biasa dikenal dengan Golput pada kelompok minimal ini menjadi serius dan penting diperhatikan dan menjadi tolak ukur keberhasilan Pemilu pada tahun 2024.
Tim sukses, Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Partai politik tidak mampu memenuhi harapan kelompok pemilih millenial, maka keberhasilan pemilu tidak ada bedanya dengan pemilu-pemilu sebelumnya.
Pertimbangan itulah yang mendorong kekhawatiran angka golput meningkat. Apalagi kelompok millenial merupakan sosok yang sangat rasional. Jika situasi politik yang dianggap tidak rasional, berpeluang kelompok millenial ini menjadi kelompok golput terbesar.
Khususnya untuk Legislatif, banyak sekali kesulitan pemilih menemukan calon anggota Legislatif yang akan dipilih sehingga banyak permasalahan akan timbul terutama gugatan antar caleg pada saat dan pasca penghitungan suara.
Pemerintah, seluruh lembaga, stakeholder serta DPR harus mulai segera membuat strategi dan evaluasi penyelenggaran Pemilu 2024, termasuk dengan pemanfaatan teknologi.
Dewasa ini ruang publik tanah air banyak diisi oleh riuh intrik kontestasi politik yang dipertontonkan, khususnya oleh kedua belah pihak yang bertarung pada Pilpres 2019. Masyarakat melihat pertunjukan “Sirkus Politik” yang dimainkan dengan adu sensasi, bukan substansi ataupun gagasan dan visi misi.
Mulai dari perang logika “Winter is Coming” dan “Make Indonesia Great Again” sampai “politik sontoloyo, tampang boyolali” dan yang baru-baru ini yaitu politik ketakutan atau “politik genderuwo”.
Hal tersebut menuai banyak kritik dari masyarakat yang notabene menantikan gagasan-gagasan atau ide-ide dari calon-calon pemimpin bangsa, dan membuat masyarakat dilema dalam menentukan pilihannya.
Faktanya, masyarakat awam tidak mengerti dan tidak menginginkan masalah sensasi yang ada, yang mereka inginkan adalah seorang pemimpin dengan gagasan yang nyata tanpa rekayasa dalam membangun impian dan masa depan mereka, besar sekali dalam harapan rakyat adalah memperbaiki perekonomian mereka untuk pemimpin ke depan.
Bawaslu Harus Apa! ! !
Dalam melakukan Pengawasan Pemilu, Bawaslu harus memiliki strategi, ide-ide serta gagasan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama Pemilih millenial.
Pemilu 2024 tentu lebih akan ada modus-modus baru dalam praktik politik uang tentunya, penulis menawarkan beberapa solusi kepada Bawaslu dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2024.
a. Melakukan Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan yang tegas kepada pelaku praktik Politik uang di seluruh Indonesia
b. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
c. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri, solid dan memiliki Integritas;
d. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
Semua ide dan gagasan tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal jika tidak Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
