Rakor dengan Menkop UKM dan Ketua KPK, Gubernur Arinal Siap Implementasikan Aplikasi Belanja Langsung untuk Cegah Korupsi Pengadaan

Jumat, 7 Mei 2021 - 08:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDARLAMPUNG (dinamik.id) — Pemerintah Provinsi Lampung siap mengimplementasikan aplikasi Belanja Langsung (Bela) Pengadaan dalam upaya mendorong Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Go Digital dan mendukung pencegahan korupsi pengadaan.

Hal itu disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Pemanfaatan Bela Pengadaan secara virtual di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur, Jumat (7/5/2021).

Rakor ini dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Ketua LKPP Roni Dwi Susanto dan Gubernur se- Indonesia.

“Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung dan menerapkan aplikasi Bela Pengadaan ini,” ujar Gubernur Arinal.

Baca Juga :  Enam Paket Proyek Besar di Tuba Terancam Tender Ulang, Rd dan Ko Melenggang ?

Seperti diketahui, aplikasi Bela Pengadaan yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) hadir untuk memberikan kemudahan dalam belanja pemerintah serta mendorong pertumbuhan UMK.

LKPP bekerjasama dengan sejumlah marketplace dan saat ini terdapat 12 marketplace yang telah bergabung. Marketplace ini diisi oleh UKM Indonesia.

Arinal mengatakan akan mensosialisasikan aplikasi Bela Pengadaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Nanti kita akan melakukan Bimbingan Teknis
(Bimtek),” katanya.

Baca Juga :  Kemendikbudristek Minta Rektor Unila Kembalikan Muruwah Kampus Hijau

Arinal menyebutkan sekaligus akan memfasilitasi para Koperasi dan UMKM yang ada di Provinsi Lampung untuk masuk kedalam marketplace sehingga UMK go digital dapat terwujud.

Sementara itu, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan Bela Pengadaan merupakan program untuk mendukung UMK go digital melalui proses belanja langsung Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah kepada UMK yang tergabung dalam marketplace.

Selain itu, melalui program ini menjadikan pengadaan lebih inklusif dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

“Sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP),” ujar Roni.

Baca Juga :  Ketua AMPG Lampung Dukung Sekolah Tatap Muka

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan melalui aplikasi Bela Pengadaan ini yang didalamya menggandeng UMK yang masuk dalam marketplace sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian nasional.

“Dengan membeli produk dan jasa dalam negeri ini, saya kira akan memperkuat perputaran ekonomi kita,” ujar Menteri Teten.

Melalui aplikasi ini, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bisa mencari semua kebutuhan pengadaan sehari-hari salah satunya alat tulis kantor dan jasa dengan memilih operator atau marketplace yang diinginkan.(Adpim)

Berita Terkait

IKBI PTPN I Dorong Keluarga Jadi Mitra Strategis Transformasi Perusahaan
Pangdam XXI/Radin Inten Mayjend. TNI Kristomei Sianturi dan Ansyori Sabak Angkon Muakhi, Tegaskan Persatuan dalam Keberagaman
Pemuda Hindu Sayangkan Tak Ada Tokoh Hindu Dampingi Prabowo dan Modi di Prambanan
Trio Penggerak KAHMI Lampung Siap Dilantik
Konsultan Bantah Minimnya Pengawasan Pekerjaan Jalan Pringsewu–Pardasuka
Demo Tandingan, Massa Tagih Transparansi dan Audit Program MBG
PWI Tulangbawang Gelar Konferensi IX, Dua Calon Siap Berkompetisi
Warga Pertanyakan Profesionalitas, Rekanan Jalan Pringsewu-Pardasuka Bantah ‘Mangkrak’

Berita Terkait

Sabtu, 11 Juli 2026 - 16:07 WIB

IKBI PTPN I Dorong Keluarga Jadi Mitra Strategis Transformasi Perusahaan

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:46 WIB

Pangdam XXI/Radin Inten Mayjend. TNI Kristomei Sianturi dan Ansyori Sabak Angkon Muakhi, Tegaskan Persatuan dalam Keberagaman

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:31 WIB

Trio Penggerak KAHMI Lampung Siap Dilantik

Sabtu, 27 Juni 2026 - 11:05 WIB

Konsultan Bantah Minimnya Pengawasan Pekerjaan Jalan Pringsewu–Pardasuka

Kamis, 25 Juni 2026 - 13:35 WIB

Demo Tandingan, Massa Tagih Transparansi dan Audit Program MBG

Berita Terbaru