Rakor dengan Menkop UKM dan Ketua KPK, Gubernur Arinal Siap Implementasikan Aplikasi Belanja Langsung untuk Cegah Korupsi Pengadaan

Jumat, 7 Mei 2021 - 08:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDARLAMPUNG (dinamik.id) — Pemerintah Provinsi Lampung siap mengimplementasikan aplikasi Belanja Langsung (Bela) Pengadaan dalam upaya mendorong Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Go Digital dan mendukung pencegahan korupsi pengadaan.

Hal itu disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Pemanfaatan Bela Pengadaan secara virtual di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur, Jumat (7/5/2021).

Rakor ini dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Ketua LKPP Roni Dwi Susanto dan Gubernur se- Indonesia.

“Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung dan menerapkan aplikasi Bela Pengadaan ini,” ujar Gubernur Arinal.

Seperti diketahui, aplikasi Bela Pengadaan yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) hadir untuk memberikan kemudahan dalam belanja pemerintah serta mendorong pertumbuhan UMK.

LKPP bekerjasama dengan sejumlah marketplace dan saat ini terdapat 12 marketplace yang telah bergabung. Marketplace ini diisi oleh UKM Indonesia.

Arinal mengatakan akan mensosialisasikan aplikasi Bela Pengadaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Nanti kita akan melakukan Bimbingan Teknis
(Bimtek),” katanya.

Baca Juga :  Didemo, Rumah Rocky Gerung Diwarnai Perusakan Pagar dan Dilempari Telur Busuk

Arinal menyebutkan sekaligus akan memfasilitasi para Koperasi dan UMKM yang ada di Provinsi Lampung untuk masuk kedalam marketplace sehingga UMK go digital dapat terwujud.

Sementara itu, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan Bela Pengadaan merupakan program untuk mendukung UMK go digital melalui proses belanja langsung Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah kepada UMK yang tergabung dalam marketplace.

Selain itu, melalui program ini menjadikan pengadaan lebih inklusif dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

“Sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP),” ujar Roni.

Baca Juga :  INKAI Lampung Sukses Gelar Gashuku dan Ujian Kyu "Total Peserta 700"

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan melalui aplikasi Bela Pengadaan ini yang didalamya menggandeng UMK yang masuk dalam marketplace sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian nasional.

“Dengan membeli produk dan jasa dalam negeri ini, saya kira akan memperkuat perputaran ekonomi kita,” ujar Menteri Teten.

Melalui aplikasi ini, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bisa mencari semua kebutuhan pengadaan sehari-hari salah satunya alat tulis kantor dan jasa dengan memilih operator atau marketplace yang diinginkan.(Adpim)

Berita Terkait

Ketua PWI Lampung Siap Hadiri Launching IJP FC, Dukung Wartawan Aktif Berolahraga
Dewan Pers Tegaskan Pendataan Perusahaan Pers Amanat UU
IKWI Lampung Juara I Lomba Masak HPN 2026
PERMAHI Lampung Desak Penegakkan Etik Atas Tindakan AR Terhadap Mahasiswi UBL
Dorong Akses Bantuan Hukum Rakyat Kecil, LBH Ansor Gelar Pendidikan dan Pelatihan Paralegal
PWI Lampung Tegaskan Aturan Pencalonan Ketua Kabupaten/Kota Harus Sesuai PD/PRT
Masyarakat Tiga Kampung Audiensi ke BPN Tulang Bawang, Pertanyakan Hasil Ukur Ulang Lahan Rawa Sempayou Bonoh
Polres Mesuji Akan Menggelar Operasi Keselamatan Krakatau 2026

Berita Terkait

Rabu, 11 Februari 2026 - 20:25 WIB

Ketua PWI Lampung Siap Hadiri Launching IJP FC, Dukung Wartawan Aktif Berolahraga

Sabtu, 7 Februari 2026 - 17:32 WIB

Dewan Pers Tegaskan Pendataan Perusahaan Pers Amanat UU

Sabtu, 7 Februari 2026 - 14:24 WIB

IKWI Lampung Juara I Lomba Masak HPN 2026

Jumat, 6 Februari 2026 - 15:57 WIB

PERMAHI Lampung Desak Penegakkan Etik Atas Tindakan AR Terhadap Mahasiswi UBL

Jumat, 6 Februari 2026 - 15:54 WIB

Dorong Akses Bantuan Hukum Rakyat Kecil, LBH Ansor Gelar Pendidikan dan Pelatihan Paralegal

Berita Terbaru

ilustrasi

Berita

Komisi VIII DPR Minta 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK

Selasa, 17 Feb 2026 - 02:50 WIB

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Berita

Habiburokhman Apresiasi Tindakan Tegas Polri ke AKBP Didik

Senin, 16 Feb 2026 - 18:03 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Parpol

Ketum Golkar Bahlil Candai Emil Dardak agar Gabung Golkar

Minggu, 15 Feb 2026 - 16:56 WIB