PJ Kepala Daerah Bertugas Menyukseskan Pemilu Serentak 2024

Selasa, 15 Februari 2022 - 13:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung (dinamik.id) — Terdapat sebanyak 101 kepala daerah akan habis masa jabatannya pada tahun ini yang meliputi 7 Provinsi. Yaitu terdiri dari 76 Kabupaten dan 18 Kota yang kepala daerahnya di pilih pada pilkada tahun 2017. Serta terdapat 171 daerah yang terdiri dari 17 Provinsi, 115 Kabupaten, dan 39 Kota.

Kepala daerah tersebut hasil pilkada tahun 2018 juga yang akan habis masa jabatan nya pada tahun 2023. Masyarakat berharap Penjabat (Pj) kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan tersebut memiliki komitmen untuk ikut serta menyukseskan pemilu dan pikada serentak 2024.

Bagaimanapun proses penyelenggaraan pilkada juga tidak luput dari peran pemerintah daerah, maka siapapun kelak yang menjabat sebagai penjabat sesuai pasal 201 ayat 9 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada harapannya beliau (Pj) memiliki komitmen untuk sama-sama menyukseskan pemilu pilkada 2024 yang akan datang.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penjabat nanti yang akan bertugas tentu di harapkan bersama sama dengan stakeholder yang ada akan melaksanakan tugas dengan baik.

Baca Juga :  Unila Gelar Penyusunan Perjanjian Kinerja Rektor dengan Pimpinan Unit Kerja Tahun 2023

Dan berpartisipasi sehingga pemilu pilkada serentak 2024 di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan baik, tertib, demokratis, tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Praktik Pj kepala daerah bukan hal baru dan sebelumnya sudah berjalan. Dalam praktek hal semacam ini sudah pernah terjadi di sejumlah daerah dalam pilkada yang lalu termasuk pilkada 2020 lalu, jadi jika gubernur, bupati, wali kota sudah berakhir masa jabatannya maka pengisian penjabat menjadi kewenangan pemerintah.

101 Kepala Daerah Habis Masa Jabatan

Diketahui, ada 101 Kepala Daerah habis masa jabatannya tahun 2022. Kekosongan kepemimpinan pemerintah daerah itu, nantinya bakal di isi oleh penjabat kepala daerah hingga Pemilu serentak digelar tahun 2024.

Hal tersebut sebagai konsekuensi tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Sejumlah jabatan kepala daerah tingkat provinsi, serta kabupaten/kota kosong selama dua tahun menunggu Pilkada.

UU Pilkada menyebutkan, gelaran Pilkada tahun 2022 dan 2023 di undur ke tahun 2024. Selesai lima tahun atau belum lima tahun masa tugas kepala daerah tersebut.

Baca Juga :  Disperkim Bandar Lampung Bakal Tata Kawasan Kumuh

Terdapat 101 kepala daerah masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Rinciannya, 7 gubernur akan habis masa jabatannya. Kemudian, ada 76 bupati dan 18 walikota yang juga akan habis masa jabatannya tahun ini.

Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada berbunyi:

Ayat (3)
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.

Ayat (5)
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

Ayat (8)
Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di laksanakan pada bulan November 2024.

Baca Juga :  Pendaftaran Ditutup, Jumlah Pendaftar SNBT Unila Melonjak 37.625

Ayat (9)
Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana di maksud pada ayat (5), di angkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Ayat (10)
Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, di angkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (11)
Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, di angkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis: Tommy Perdana Putra S.H. (Mahasiswa Magister Hukum Universitas Lampung)

Berita Terkait

Soroti Pemblokiran Rekening PT PSMI oleh Kejati Lampung, BEM FH UBL : Petani Jadi Korban
Pasca Mahasiswi Unila Hanyut, BPBD Lampung Siapkan Sistem Peringatan Dini Banjir
Kodim 0412 Bangun Dua Jembatan Di Lampura
Dua Kader KOPRI Unila yang Terseret Arus di Wira Garden Ditemukan di Pulau Pasaran
Dua Kader KOPRI Unila Hilang Terseret Arus Sungai di Wira Garden
Satu Jemaah Calon Haji Lampura Berusia 16 Tahun
Jelang Lebaran, Bupati Lamtim Sidak Pasar: Daging Sapi Tembus Rp150 Ribu/kg
Teror terhadap Aktivis HAM: Alarm Kemunduran Demokrasi dan Kegagalan Negara dalam Menjamin Perlindungan Warga

Berita Terkait

Selasa, 7 April 2026 - 15:29 WIB

Soroti Pemblokiran Rekening PT PSMI oleh Kejati Lampung, BEM FH UBL : Petani Jadi Korban

Sabtu, 4 April 2026 - 20:28 WIB

Pasca Mahasiswi Unila Hanyut, BPBD Lampung Siapkan Sistem Peringatan Dini Banjir

Kamis, 2 April 2026 - 16:33 WIB

Kodim 0412 Bangun Dua Jembatan Di Lampura

Kamis, 2 April 2026 - 12:11 WIB

Dua Kader KOPRI Unila yang Terseret Arus di Wira Garden Ditemukan di Pulau Pasaran

Rabu, 1 April 2026 - 19:31 WIB

Dua Kader KOPRI Unila Hilang Terseret Arus Sungai di Wira Garden

Berita Terbaru

Tulangbawang Barat

HUT ke-17 Tubaba: Efisiensi Anggaran Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Selasa, 7 Apr 2026 - 12:27 WIB

Pringsewu

Kejari Pringsewu Eksekusi 1,8 Miliar Uang Pengganti Korupsi

Senin, 6 Apr 2026 - 17:23 WIB