KNPI Bakal Turun Awasi Gudang dan Rantai Distribusi Minyak Goreng

Jumat, 18 Februari 2022 - 22:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD KNPI Bandar Lampung Iqbal Ardiansyah.

i

Ketua DPD KNPI Bandar Lampung Iqbal Ardiansyah.

Bandar Lampung (dinamik.id)–DPD KNPI Kota Bandar Lampung mempertanyakan keberadaan minyak goreng yang langka di sejumlah daerah, khususnya di ibukota Provinsi Lampung ini.

Ketua KNPI Bandar Lampung Iqbal Ardiansyah menegaskan akan membentuk tim relawan yang terdiri dari aktivis OKP yang tergabung dalam KNPI untuk memantau di sejumlah gudang produsen dan distributor minyak goreng.

“Kita akan bentuk tim relawan. Mereka nanti akan bertugas memantau minyak goreng di gudang produsen dan distributor minyak goreng di Bandar Lampung. Termasuk di PT Bumi Waras dan minimarket, retail-retail yang menjadi distributor minyak goreng,” ungkapnya, Jumat (18/2/2022).

Baca Juga :  KNPI Kota Bandar Lampung Bersama Giat Buku Resmikan Sekolah Anti Kekerasan Seksual di Way Tataan

Langkah ini menurutnya dalam upaya membantu pemerintah dan masyarakat yang saat ini kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng yang sudah disubsidi. “Kan pemerintah sudah menyubsidi minyak goreng. Alokasi untuk 2022 ini sekitar Rp3,6 triliun. Jangan sampai subsidi ini tidak tepat sasaran. Ini tugas kami sebagai aktivis menjalankan peran kontrol untuk memastikan program ini tepat sasaran,” tegas Bung Iqbal.

Ia menilai jika sebelum disubsidi minyak goreng langka merupakan hal wajar, karena pengusaha merasa rugi jika menjual dengan harga murah. Mengingat harga CPO di dunia memang sedang tinggi.

Baca Juga :  KNPI Bandar Lampung Dialog dengan Pemuda Sukarame

“Nah kan sekarang sudah disubsidi. Kenapa kok masih langka. Masyarakat harus ngantri untuk dapat minyak goreng. Itu pun kalau ada. Gimana nasib masyarakat yang menggantungkan usahanya dari minyak goreng,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, dalam waktu dekat pihaknya akan turun mengecek ke gudang-gudang penyimpangan minyak goreng.

“Saya berharap pemerintah daerah bisa melibatkan KNPI untuk turun mengawasi rantai distribusi minyak goreng. Kalau tidak ya kami akan turun sendiri karena sudah menjadi tugas kami sebagai lembaga kontrol. Karena ini sudah menyulitkan masyarakat, termasuk keluarga pengurus KNPI,” kata Bung Iqbal.

Baca Juga :  Sosialisasi IP-WK, Ketua DPRD Lampung Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Jika dalam pengawasan itu kedapatan ada pihak yang menimbun, maka tentu akan dilaporkan ke kepolisian.

“Kasihan rakyat, jangan sampai subsidi ini tidak tepat sasaran. Apalagi ramai pemberitaan kemarin, ada stok minyak di gudang minimarket dibilang ke konsumen tidak ada. Hal ini tidak boleh terjadi,” tegasnya. (Randy)

 

Berita Terkait

Sinergi Tingkatkan Layanan Terpadu, PT TASPEN KC Bandar Lampung dan Pemkab Lampung Selatan Resmi Perpanjang MoU
Terkait Viralnya Karcis Parkir di Pringsewu, Ini Kata Dishub
Wagub Lampung Soroti Rendahnya Jumlah Dapur MBG Tersertifikasi SLHS
Kepala BPKAD Lampung Mirza Irawan: Anggaran Tenaga Ahli Rp16,5 M Mencakup Lintas OPD
PAD Pringsewu Rendah, Bupati Instruksikan Jajaran Maksimalkan Pendataan Pajak
Lomba Mural 2026 Meriahkan HUT Paroki Hati Kudus Yesus Metro ke-89 Diikuti 27 Tim
Bupati Pringsewu Terima Penghargaan Kapolda Lampung atas Dukungan Program Akulturasi Budaya
BiophiliArt Warnai HUT ke-89 Paroki Hati Kudus Yesus Metro dengan Ruang Seni dan Refleksi Kehidupan

Berita Terkait

Senin, 18 Mei 2026 - 15:34 WIB

Sinergi Tingkatkan Layanan Terpadu, PT TASPEN KC Bandar Lampung dan Pemkab Lampung Selatan Resmi Perpanjang MoU

Jumat, 15 Mei 2026 - 20:40 WIB

Terkait Viralnya Karcis Parkir di Pringsewu, Ini Kata Dishub

Rabu, 13 Mei 2026 - 19:03 WIB

Wagub Lampung Soroti Rendahnya Jumlah Dapur MBG Tersertifikasi SLHS

Rabu, 13 Mei 2026 - 18:47 WIB

Kepala BPKAD Lampung Mirza Irawan: Anggaran Tenaga Ahli Rp16,5 M Mencakup Lintas OPD

Rabu, 13 Mei 2026 - 11:19 WIB

PAD Pringsewu Rendah, Bupati Instruksikan Jajaran Maksimalkan Pendataan Pajak

Berita Terbaru